alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

DPRD Perjuangkan Nasib Nelayan dan Peternak

SITUBONDO – Anggota DPRD Kabupaten Situbondo melalui komisi II beberapa waktu lalu, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Pertanian. Dalam kunker tersebut, para wakil rakyat itu membawa aspirasi nelayan dan peternak.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Bashori Shanhaji mengatakan, kunjungan ke Kementerian Pertanian  untuk mencari peluang-peluang program yang berkaitan dengan peternakan. “Kita perlu membackup eksekutif, mungkin ada peluang program,” katanya.

Kata dia, populasi peternakan di Situbondo cukup bagus. Karena itu, perlu ada program yang mengarah terhadap kesejahteraan peternak yang ada di Kota Santri. “Kami ingin memakismalkan potensi yang ada. Tentu, lebih riil kalau langsung ke kementerian,” katanya.

Bashori menambahkan, di Situbondo saat sudah ada tiga puskeswan. Dengan keberadaan puskeswan tersebut, harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang cukup. “Sekarang inikan dokter hewan kurang. Kita cari juga peluang-peluang pemberdayaan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II, Hadi Priyanto menambahkan, saat ini, di Kementerian Pertanian ada bantuan ternak yang didistrubusikan ke daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Sayangnya, tahun ini, Situbondo malah tidak dapat program tersebut. “Yang dapat malah daerah-daerah yang maju. Ke depan, kita tidak ingin terjadi lagi,” katanya.

Sedangkan terkait dengan nelayan, Hadi mengaku, pihaknya menyampaikan tentang kondisi nelayan di Situbondo yang memprihatinkan. Terutama pembudidaya ikan kerapu. “Harga kerapu anjlok. Penghasilan dari pembudidaya kita tidak sesuai dengan biaya produksi,” terangnya.

Menurut Hadi, ini imbas dari peraturan pembatasan masuknya kapal asing ke tempat-tempat pembudidaya. Dalam aturannya, satu kapal asing bersandar di pelabuhan singgah sekali. Hadi menerangkan, di Situbondo ada dua pelabuah singgah. Yaitu Pelabuhan Panarukan dan Pelabuhan Jangkar. “Dan itu tidak mungkin memenuhi kebutuhan kerapu dari kapal asing,” katanya.

Karena itu, hasil panen pembudidaya diangkut menggunakan kapal Indonesia. “Biaya angkut dari pedagang ke pengepul masih diangkut kapal Indonesia, dan ada biaya angkut. Ini akan menurunkan harga pasar,” katanya.

Karena itu, dalam kunjungan tersebut, Hadi mengusulkan agar antara kapal asing dengan pembudidaya ada MoU. Dengan kerja sama tersebut, harga pasca panen tetap menguntungkan pembudidaya. “Kami mengusulkan agar setiap kapal asing yang mengurus ijin, memilik rekomendasi dari asosiasi pembudaidaya. Sehingga ada jaminan, kapal asing membeli ikan nelayan di Situbondo,” jelasnya.

Hadi berharap, nasib nelayan, khususnya pembudidaya, lebih terjamin. Keramba yang tidak produksi, bergeliat kembali. “Karena sekarang ini, dari 40 ribuan keramba di Situbondo, yang produktif sekitar 25 persen,” pungkasnya. (bib/pri)

SITUBONDO – Anggota DPRD Kabupaten Situbondo melalui komisi II beberapa waktu lalu, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Pertanian. Dalam kunker tersebut, para wakil rakyat itu membawa aspirasi nelayan dan peternak.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Bashori Shanhaji mengatakan, kunjungan ke Kementerian Pertanian  untuk mencari peluang-peluang program yang berkaitan dengan peternakan. “Kita perlu membackup eksekutif, mungkin ada peluang program,” katanya.

Kata dia, populasi peternakan di Situbondo cukup bagus. Karena itu, perlu ada program yang mengarah terhadap kesejahteraan peternak yang ada di Kota Santri. “Kami ingin memakismalkan potensi yang ada. Tentu, lebih riil kalau langsung ke kementerian,” katanya.

Bashori menambahkan, di Situbondo saat sudah ada tiga puskeswan. Dengan keberadaan puskeswan tersebut, harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang cukup. “Sekarang inikan dokter hewan kurang. Kita cari juga peluang-peluang pemberdayaan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II, Hadi Priyanto menambahkan, saat ini, di Kementerian Pertanian ada bantuan ternak yang didistrubusikan ke daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Sayangnya, tahun ini, Situbondo malah tidak dapat program tersebut. “Yang dapat malah daerah-daerah yang maju. Ke depan, kita tidak ingin terjadi lagi,” katanya.

Sedangkan terkait dengan nelayan, Hadi mengaku, pihaknya menyampaikan tentang kondisi nelayan di Situbondo yang memprihatinkan. Terutama pembudidaya ikan kerapu. “Harga kerapu anjlok. Penghasilan dari pembudidaya kita tidak sesuai dengan biaya produksi,” terangnya.

Menurut Hadi, ini imbas dari peraturan pembatasan masuknya kapal asing ke tempat-tempat pembudidaya. Dalam aturannya, satu kapal asing bersandar di pelabuhan singgah sekali. Hadi menerangkan, di Situbondo ada dua pelabuah singgah. Yaitu Pelabuhan Panarukan dan Pelabuhan Jangkar. “Dan itu tidak mungkin memenuhi kebutuhan kerapu dari kapal asing,” katanya.

Karena itu, hasil panen pembudidaya diangkut menggunakan kapal Indonesia. “Biaya angkut dari pedagang ke pengepul masih diangkut kapal Indonesia, dan ada biaya angkut. Ini akan menurunkan harga pasar,” katanya.

Karena itu, dalam kunjungan tersebut, Hadi mengusulkan agar antara kapal asing dengan pembudidaya ada MoU. Dengan kerja sama tersebut, harga pasca panen tetap menguntungkan pembudidaya. “Kami mengusulkan agar setiap kapal asing yang mengurus ijin, memilik rekomendasi dari asosiasi pembudaidaya. Sehingga ada jaminan, kapal asing membeli ikan nelayan di Situbondo,” jelasnya.

Hadi berharap, nasib nelayan, khususnya pembudidaya, lebih terjamin. Keramba yang tidak produksi, bergeliat kembali. “Karena sekarang ini, dari 40 ribuan keramba di Situbondo, yang produktif sekitar 25 persen,” pungkasnya. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/