alexametrics
26.3 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Ribuan Tenaga Honorer Terancam Dirumahkan

SITUBONDO Ribuan guru sukarelawan (sukwan) di lingkungan pendidikan Situbondo terancam dirumahkan menyusul keluarnya kebijakan penghapusan terhadap tenaga guru honorer. Sebab, kedudukan tenaga honorer diubah pada ketentuan PPPK, setara dengan PNS.

Kasubid Formasi dan Pengadaan BKPSDM Situbondo Bagus mengatakan, mengacu  ketentuan PP Nomor 49 tahun 2018, sejak aturan ini dikeluarkan dan lima tahun setelah diterbitkan, tenaga honorer tidak disebutkan dalam perauran pemerintah tersebut. Yang ada hanya PPPK dan PNS.

“Dalam aturan yang sudah ditetapkan tidak tercantum guru tenaga honorer. Selama lima tahun peraturan itu dikeluarkan, tenaga ASN yang tercantum hanya pegawai PPPK dan PNS,” jelas Bagus.

Dia mengatakan, peniadaan identitas tenaga honorer dalam peraturan tersebut, belum ada regulasi lain yang dapat mengatur nasib tenaga honorer. Sebab, peralihan itu belum ada alternatif lain. “Nasib tenaga honorer nantinya seperti apa, kami belum tahu. Apakah dirumahkan atau diangkat secara besar-besar, kami belum tahu persis. Regulasinya belum ada kok,” ungkapnya.

Baca Juga :  KDS Diminta Sediakan Lahan Parkir Sendiri

Pilihan pengangkatan guru tenaga honorer, lanjut Bagus, terdapat ketentuan khusus dan tidak bisa hanya dilakukan secara tiba-tiba. Hal itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat terkait mekanisme yang ditetapkan.

“Penambahan tenaga pengajar berdasarkan dengan kebutuhan pemerintah. Pada tahun 2020 kita tidak membuka CPNS. Mereka yang pensiun dalam satu tahun mencapai 300 orang lebih. Untuk menutup kekurangan, kita mengusulkan adanya penambahan pegawai melalui PPPK. Untuk guru aturannya hanya PPPK, tidak ada CPNS,” tegasnya.

Bagus menambahkan, penambahan tenaga pengajar tidak lantas dilakukan secara general. Dia menyebutkan, hanya guru yang terdaftar pada dapodik atau memiliki sertifikat pendidik yang diakui Kemendikbud. “Hanya mereka yang terdaftar pada dapodik atau memiliki sertifikat pendidik,” imbuhnya.

Baca Juga :  Seluruh Indikator Kondisi Ekonomi Penduduk Tercatat

Kabid Pembinaan PTK Disdikbud Andi Yuliah H mengatakan, jumlah tenaga honorer yang ada dalam wilayah Disdikbud mencapai 6.285. “Jumlah itu terdiri dari tenaga honorer PAUD, SD, dan SMP,” ujarnya.

Bagi tenaga honorer diperkenankan untuk melakukan pendaftaran PPPK di sekolah masing-masing. Akan tetapi syarat yang harus dipenuhi harus terdaftar pada dapodik maupun memiliki sertifikat pendidik. “Kami mengusulkan mereka yang mau mendaftarkan melalui sekolah masing-masing. Sejak tahun 2020 juga sudah kami usulkan,” pungkasnya. (mg5/aif)

SITUBONDO Ribuan guru sukarelawan (sukwan) di lingkungan pendidikan Situbondo terancam dirumahkan menyusul keluarnya kebijakan penghapusan terhadap tenaga guru honorer. Sebab, kedudukan tenaga honorer diubah pada ketentuan PPPK, setara dengan PNS.

Kasubid Formasi dan Pengadaan BKPSDM Situbondo Bagus mengatakan, mengacu  ketentuan PP Nomor 49 tahun 2018, sejak aturan ini dikeluarkan dan lima tahun setelah diterbitkan, tenaga honorer tidak disebutkan dalam perauran pemerintah tersebut. Yang ada hanya PPPK dan PNS.

“Dalam aturan yang sudah ditetapkan tidak tercantum guru tenaga honorer. Selama lima tahun peraturan itu dikeluarkan, tenaga ASN yang tercantum hanya pegawai PPPK dan PNS,” jelas Bagus.

Dia mengatakan, peniadaan identitas tenaga honorer dalam peraturan tersebut, belum ada regulasi lain yang dapat mengatur nasib tenaga honorer. Sebab, peralihan itu belum ada alternatif lain. “Nasib tenaga honorer nantinya seperti apa, kami belum tahu. Apakah dirumahkan atau diangkat secara besar-besar, kami belum tahu persis. Regulasinya belum ada kok,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dewan Minta Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menyeluruh

Pilihan pengangkatan guru tenaga honorer, lanjut Bagus, terdapat ketentuan khusus dan tidak bisa hanya dilakukan secara tiba-tiba. Hal itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat terkait mekanisme yang ditetapkan.

“Penambahan tenaga pengajar berdasarkan dengan kebutuhan pemerintah. Pada tahun 2020 kita tidak membuka CPNS. Mereka yang pensiun dalam satu tahun mencapai 300 orang lebih. Untuk menutup kekurangan, kita mengusulkan adanya penambahan pegawai melalui PPPK. Untuk guru aturannya hanya PPPK, tidak ada CPNS,” tegasnya.

Bagus menambahkan, penambahan tenaga pengajar tidak lantas dilakukan secara general. Dia menyebutkan, hanya guru yang terdaftar pada dapodik atau memiliki sertifikat pendidik yang diakui Kemendikbud. “Hanya mereka yang terdaftar pada dapodik atau memiliki sertifikat pendidik,” imbuhnya.

Baca Juga :  Imlek Dirayakan Sederhana, Tetap Bagikan Angpao dan Buah Jeruk

Kabid Pembinaan PTK Disdikbud Andi Yuliah H mengatakan, jumlah tenaga honorer yang ada dalam wilayah Disdikbud mencapai 6.285. “Jumlah itu terdiri dari tenaga honorer PAUD, SD, dan SMP,” ujarnya.

Bagi tenaga honorer diperkenankan untuk melakukan pendaftaran PPPK di sekolah masing-masing. Akan tetapi syarat yang harus dipenuhi harus terdaftar pada dapodik maupun memiliki sertifikat pendidik. “Kami mengusulkan mereka yang mau mendaftarkan melalui sekolah masing-masing. Sejak tahun 2020 juga sudah kami usulkan,” pungkasnya. (mg5/aif)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/