alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

DPRD Meminta Perbup Susulan Rehabilitsi ODGJ

JawaPos.com – Penggunaan dana talangan oleh pegawai Dinsos untuk melakukan rehabilitisi ODGJ mendapat perhatian khusus dari anggota DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda. Politisi partai demokrat ini meminta pemerintah daerah menjamin uang yang mereka gunakan akan kembali secara utuh.

Menurut Janur, langkah-langkah yang diambil oleh pegawai dinsos tak lain karena unsur kemanusiaan. Sehingga sudah selayaknya, pemerintah melakukan upaya agar keungan mereka cepat kembali. Seperti menerbitkan peraturan bupati (Perbup) susulan terkait biaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Artinya jangan menunggu Perda APBD. Sebab masih cukup lama. Kemungkinan selesai sekitar empat bulanan lagi,” terangnya.

Beda halnya dengan perbup susulan. Kata Janur, bisa dibuat dalam waktu yang relatif dekat. “Saya yakin uang yang mereka gunakan untuk menalangi biaya rehabilitasi sangat dibutuhkan. Khususnya di saat-saat pandemi seperti sekarang. Dimana keadaan ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya stabil,” jelasnya.

Baca Juga :  Cuaca Tak Menentu: Diprediksi Hujan Deras, Kekeringan Justru Bertambah

Namun jika penerbitan Perbup tidak memungkinkan, tidak masalah menunggu Perda APBD. “Dengan catatan ada jaminan uang mereka kembali sepenuhnya. Jangan sampai kembalinya tidak utuh. Kasihan,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo, Syaifullah dikonfirmasi sekitar pukul 18.00 dan 18.03 tidak menjawab. Meskipun dering panggilan beberapa kali masuk ke HP nya. Sementara, ketika dihubungi kembali sekitar pukul 18.12, HP nya diangkat oleh seorang perempuan. Yang bersangkutan mengatakan Syaifullah sedang sibuk.

Sebelumnya, pegawai Dinsos Situbondo melakukan iuran untuk menalangi biaya transportasi untuk merehabilitasi ODGJ. Itu mereka lakukan karena APBD belum disahkan. Sehingga anggaran untuk rehabilitasi ODGJ tidak bisa dicairkan. (zul)

Baca Juga :  Pelaksanaan Semester Ganjil Diatur Tiga Sesi

JawaPos.com – Penggunaan dana talangan oleh pegawai Dinsos untuk melakukan rehabilitisi ODGJ mendapat perhatian khusus dari anggota DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda. Politisi partai demokrat ini meminta pemerintah daerah menjamin uang yang mereka gunakan akan kembali secara utuh.

Menurut Janur, langkah-langkah yang diambil oleh pegawai dinsos tak lain karena unsur kemanusiaan. Sehingga sudah selayaknya, pemerintah melakukan upaya agar keungan mereka cepat kembali. Seperti menerbitkan peraturan bupati (Perbup) susulan terkait biaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Artinya jangan menunggu Perda APBD. Sebab masih cukup lama. Kemungkinan selesai sekitar empat bulanan lagi,” terangnya.

Beda halnya dengan perbup susulan. Kata Janur, bisa dibuat dalam waktu yang relatif dekat. “Saya yakin uang yang mereka gunakan untuk menalangi biaya rehabilitasi sangat dibutuhkan. Khususnya di saat-saat pandemi seperti sekarang. Dimana keadaan ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya stabil,” jelasnya.

Baca Juga :  Cuaca Tak Menentu: Diprediksi Hujan Deras, Kekeringan Justru Bertambah

Namun jika penerbitan Perbup tidak memungkinkan, tidak masalah menunggu Perda APBD. “Dengan catatan ada jaminan uang mereka kembali sepenuhnya. Jangan sampai kembalinya tidak utuh. Kasihan,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo, Syaifullah dikonfirmasi sekitar pukul 18.00 dan 18.03 tidak menjawab. Meskipun dering panggilan beberapa kali masuk ke HP nya. Sementara, ketika dihubungi kembali sekitar pukul 18.12, HP nya diangkat oleh seorang perempuan. Yang bersangkutan mengatakan Syaifullah sedang sibuk.

Sebelumnya, pegawai Dinsos Situbondo melakukan iuran untuk menalangi biaya transportasi untuk merehabilitasi ODGJ. Itu mereka lakukan karena APBD belum disahkan. Sehingga anggaran untuk rehabilitasi ODGJ tidak bisa dicairkan. (zul)

Baca Juga :  Pelaksanaan Semester Ganjil Diatur Tiga Sesi

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/