alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Aktivis LKSP2 Berharap Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksin

JawaPos.com – Tidak adanya sanksi bagi warga yang menolak vaksin Covid 19 dinilai cukup membahayakan. Sebab memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengambil sikap secara mandiri dalam menerima vaksin atau tidak.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang aktivis Lembaga Kajian Strategis dan Partisipasi Publik (LKSP2) Kabupaten Situbondo, Royhan Firdaus. Menurut pria yang aktif menulis buku ini, pendistrbusian vaksin di Kabupaten Situbondo berpotensi tidak berjalan maksimal sebelum adanya aturan tegas.

“Tidak maksimalnya pendistribusian vaksin akan berimbas kepada lemahnya upaya penanggulangan Covid 19 di Situbondo. Sebab keberadaan vaksin berhubungan langsung dengan upaya pemberantasan virus korona. Dan kalau pendistirbusian vaksin tidak maksimla, lalu untuk apa pemerintah mendatangkan ribuan vaksin ke Situbondo,” jelasnya.       

Baca Juga :  Masuki New Normal, Transaksi Hewan Ternak di Pasar Reboan Mulai Stabil

Royhan mengusulkan agar pemerintah membuat aturan daerah berisi sanksi bagi warga yang menolak vaksin. “Atau jika tidak, buat aturan memberatkan bagi masyarakat yang menolak vaksin. Seperti larangan berkumpul dan keluar rumah bagi warga yang belum melaksanakan vaksinasi Covid 19,” ucapnya.

Menurut Royhan, aturan-aturan tersebut sama sekali tidak melangga hak asasi manusia. Sebab tujuan pembuatannya untuk keselamatan orang banyak.

“Memang pada dasarnya tidak boleh ada pihak yang memaksa warga untuk mengikuti vaksinasi. Dengan catatan, yang bersangkutan tidak berpotensi menularkan virus berbahaya kepada orang lain. Namun di saat-saat seperti sekarang, tidak ada jaminan seseorang terbebas dari virus korona. Sehingga pemerintah sah-sah saja memaksa warga untuk mengikuti program vaksinasi,” ucapnya.

Baca Juga :  Per 21 November, Vaksinasi Dosis 1 Mencapai 74,90 Persen

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Syaifullah mengaku sepakat terhadap usulan tersebut. Namun, untuk di awal-awal, pihaknya lebih memilih menggunakan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu.

“Kecuali jika nantinya masyarkat membangkang dan banyak yang menolak vaksi. Baru saya akan membuat aturan yang berisi sanksi. Kita lihat dulu perjalanan vaksinasi ini,” terangnya.

Sebelumnya, Sekda menyampaikan bahwa tidak ada sanksi kepada warga yang menolak vaksin. Sebab belum terbit aturan yang mewajibkan mereka mengikuti program vaksinasi. (zul)

JawaPos.com – Tidak adanya sanksi bagi warga yang menolak vaksin Covid 19 dinilai cukup membahayakan. Sebab memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengambil sikap secara mandiri dalam menerima vaksin atau tidak.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang aktivis Lembaga Kajian Strategis dan Partisipasi Publik (LKSP2) Kabupaten Situbondo, Royhan Firdaus. Menurut pria yang aktif menulis buku ini, pendistrbusian vaksin di Kabupaten Situbondo berpotensi tidak berjalan maksimal sebelum adanya aturan tegas.

“Tidak maksimalnya pendistribusian vaksin akan berimbas kepada lemahnya upaya penanggulangan Covid 19 di Situbondo. Sebab keberadaan vaksin berhubungan langsung dengan upaya pemberantasan virus korona. Dan kalau pendistirbusian vaksin tidak maksimla, lalu untuk apa pemerintah mendatangkan ribuan vaksin ke Situbondo,” jelasnya.       

Baca Juga :  Per 21 November, Vaksinasi Dosis 1 Mencapai 74,90 Persen

Royhan mengusulkan agar pemerintah membuat aturan daerah berisi sanksi bagi warga yang menolak vaksin. “Atau jika tidak, buat aturan memberatkan bagi masyarakat yang menolak vaksin. Seperti larangan berkumpul dan keluar rumah bagi warga yang belum melaksanakan vaksinasi Covid 19,” ucapnya.

Menurut Royhan, aturan-aturan tersebut sama sekali tidak melangga hak asasi manusia. Sebab tujuan pembuatannya untuk keselamatan orang banyak.

“Memang pada dasarnya tidak boleh ada pihak yang memaksa warga untuk mengikuti vaksinasi. Dengan catatan, yang bersangkutan tidak berpotensi menularkan virus berbahaya kepada orang lain. Namun di saat-saat seperti sekarang, tidak ada jaminan seseorang terbebas dari virus korona. Sehingga pemerintah sah-sah saja memaksa warga untuk mengikuti program vaksinasi,” ucapnya.

Baca Juga :  JP-RaBa Gelar Vaksinasi untuk 150 Ibu Hamil Hari Ini

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Syaifullah mengaku sepakat terhadap usulan tersebut. Namun, untuk di awal-awal, pihaknya lebih memilih menggunakan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu.

“Kecuali jika nantinya masyarkat membangkang dan banyak yang menolak vaksi. Baru saya akan membuat aturan yang berisi sanksi. Kita lihat dulu perjalanan vaksinasi ini,” terangnya.

Sebelumnya, Sekda menyampaikan bahwa tidak ada sanksi kepada warga yang menolak vaksin. Sebab belum terbit aturan yang mewajibkan mereka mengikuti program vaksinasi. (zul)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/