alexametrics
24 C
Banyuwangi
Wednesday, July 6, 2022

Masyarakat Diajak Ikut Berantas Peredaran Rokok Ilegal

ARJASA – Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang cukai kepada para petani dan pedagang  eceran, kemarin (28/09). Ini dilakukan sebagai langkah kebijakan penganggaran dalam APBD atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sosialisasi yang digelar di Desa Kedunglo, Kecamatan Arjasa, itu sasarannya adalah para petani tembakau, pedagang dan buruh tani tembakau serta masyarakat setempat. Kepala Bappeda Situbondo, Sugiono mengatakan, penggunaan dan pengelolaan DBHCHT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.  Selain itu, juga penegakan hukum yang dapat menurunkan tingkat peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, serta mendukung jaminan kesehatan nasional.

“Pada prinsipnya, DBHCHT digunakan dengan prioritas pada bidang kesehatan, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mantan Kadis Koperasi dan UKM itu menjelaskan, Penggunaan DBHCHT ini menjadi salah satu sumber pendanaan bidang kesehatan. Khususnya, melalui kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, prefentif maupun kuratif. Serta upaya penurunan angka prevelensi stunting dan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Penggunakan DBHCHT bidang kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan, atau petani tembakau. Yang mana telah memberikan konstribusi terkait penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sehingga, penggunaannya tepat  sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Sugiono.

Kasi Kepatuhan Internal Bea Cukai Jember, Febra Fathorrahman menjelaskan, bahwa cukai adalah pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang. Salah satu contoh karaktertistik Barang Kena Cukai (BKC), diantaranya, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta perlu adanya pembebanan demi keadilan dan keseimbangan.

“Barang kena cukai, seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau dan hasil pengolahan tembakau lainnya,” ujarnya.

Disamping itu, Febra menerangkan tentang jenis rokok ilegal, antara lain,  rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai bekas, kemudian rokok pita cukai salah peruntukan dan rokok polos, atau tidak dilekati pita cukai. “Pita cukai palsu paling sulit dikenali, tetapi biasanya gambar atau warna pita cukai palsu itu akan terlihat berbeda dari aslinya,” terangnya.

Diterangkan, untuk mengetahui cirri-ciri rokok ilegal adalah merk mirip dengan produk rokok resmi. Dijual dengan harga mudah dan merk rokok tidak dikenal serta tidak ada nama pabrik rokok tersebut. “Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berantas peredaran rokok ilegal,” pungkasnya. (jon/pri/adv)

ARJASA – Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang cukai kepada para petani dan pedagang  eceran, kemarin (28/09). Ini dilakukan sebagai langkah kebijakan penganggaran dalam APBD atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sosialisasi yang digelar di Desa Kedunglo, Kecamatan Arjasa, itu sasarannya adalah para petani tembakau, pedagang dan buruh tani tembakau serta masyarakat setempat. Kepala Bappeda Situbondo, Sugiono mengatakan, penggunaan dan pengelolaan DBHCHT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.  Selain itu, juga penegakan hukum yang dapat menurunkan tingkat peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, serta mendukung jaminan kesehatan nasional.

“Pada prinsipnya, DBHCHT digunakan dengan prioritas pada bidang kesehatan, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mantan Kadis Koperasi dan UKM itu menjelaskan, Penggunaan DBHCHT ini menjadi salah satu sumber pendanaan bidang kesehatan. Khususnya, melalui kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, prefentif maupun kuratif. Serta upaya penurunan angka prevelensi stunting dan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Penggunakan DBHCHT bidang kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan, atau petani tembakau. Yang mana telah memberikan konstribusi terkait penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sehingga, penggunaannya tepat  sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Sugiono.

Kasi Kepatuhan Internal Bea Cukai Jember, Febra Fathorrahman menjelaskan, bahwa cukai adalah pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang. Salah satu contoh karaktertistik Barang Kena Cukai (BKC), diantaranya, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta perlu adanya pembebanan demi keadilan dan keseimbangan.

“Barang kena cukai, seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau dan hasil pengolahan tembakau lainnya,” ujarnya.

Disamping itu, Febra menerangkan tentang jenis rokok ilegal, antara lain,  rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai bekas, kemudian rokok pita cukai salah peruntukan dan rokok polos, atau tidak dilekati pita cukai. “Pita cukai palsu paling sulit dikenali, tetapi biasanya gambar atau warna pita cukai palsu itu akan terlihat berbeda dari aslinya,” terangnya.

Diterangkan, untuk mengetahui cirri-ciri rokok ilegal adalah merk mirip dengan produk rokok resmi. Dijual dengan harga mudah dan merk rokok tidak dikenal serta tidak ada nama pabrik rokok tersebut. “Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berantas peredaran rokok ilegal,” pungkasnya. (jon/pri/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/