alexametrics
28.2 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Pasal Penjabat Kepala Daerah Jadi Perdebatan

SITUBONDO – Pansus pembahas tatib DPRD Situbondo masih dalam pembahasan poin pasal per pasal. Pasal tentang siapa yang berhak mengisi kekosongan jabatan kepala daerah menjadi perdebatan panjang.

  Ketua pansus tatib, Muhammad Nizar mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD, tidak disebutkan secara spesifik siapa yang berhak menjadi Plt Bupati. “Hanya disebutkan perseorangan,” ujarnya.

Karena itu, item ini rawan masuknya kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itulah, pasal tersebut akan dibahas secara cermat. “Karena tatib tidak boleh melanggar aturan yang ada di atasnya,” terang Nizar.

Nizar menerangkan, ada beberapa anggota dewan yang mewacanakan, jabatan kepala daerah diisi PNS. Untuk wacana tersebut, pansus masih menelaahnya, apakah sudah sesuai aturan atau tidak. “Kalau diatur harus diisi PNS, dan itu melanggar PP, tentu saya tidak akan pernah setuju,” tambahnya.

Pada poin yang lain, Nizar menilai, tidak akan terlalu diperdebatkan. Sebab, dalam PP juga sudah diatur. Misalnya, ketentuan jabatan kepala daerah yang ditunjuk oleh DPRD. Dalam PP nomor 12 dijelaskan, pengisian kekosongan jabatan ditunjuk DPRD jika sisa jabatan minimal 18 bulan.

“Semunya masih dalam tahap pembahasan dengan melibatkan tim ahli. Kami menargetkan, pada Bulan Juli, tatib ini sudah bisa disahkan melalui paripurna,” kata Nizar.

Seperti yang diketahui, tatib DPRD dilakukan perubahan total. Ini menyusul adanya PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD. Salah satu poin penting dalam PP tersebut, kekosangan jabatan kepala daerah, kini ditunjuk DPRD.

Ketentuan sebelumnya, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ditunjuk Menteri Dalam Negeri. DPRD melakukan penunjukan melalui pemilihan di intren annggota dewan. (bib/pri)

SITUBONDO – Pansus pembahas tatib DPRD Situbondo masih dalam pembahasan poin pasal per pasal. Pasal tentang siapa yang berhak mengisi kekosongan jabatan kepala daerah menjadi perdebatan panjang.

  Ketua pansus tatib, Muhammad Nizar mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD, tidak disebutkan secara spesifik siapa yang berhak menjadi Plt Bupati. “Hanya disebutkan perseorangan,” ujarnya.

Karena itu, item ini rawan masuknya kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itulah, pasal tersebut akan dibahas secara cermat. “Karena tatib tidak boleh melanggar aturan yang ada di atasnya,” terang Nizar.

Nizar menerangkan, ada beberapa anggota dewan yang mewacanakan, jabatan kepala daerah diisi PNS. Untuk wacana tersebut, pansus masih menelaahnya, apakah sudah sesuai aturan atau tidak. “Kalau diatur harus diisi PNS, dan itu melanggar PP, tentu saya tidak akan pernah setuju,” tambahnya.

Pada poin yang lain, Nizar menilai, tidak akan terlalu diperdebatkan. Sebab, dalam PP juga sudah diatur. Misalnya, ketentuan jabatan kepala daerah yang ditunjuk oleh DPRD. Dalam PP nomor 12 dijelaskan, pengisian kekosongan jabatan ditunjuk DPRD jika sisa jabatan minimal 18 bulan.

“Semunya masih dalam tahap pembahasan dengan melibatkan tim ahli. Kami menargetkan, pada Bulan Juli, tatib ini sudah bisa disahkan melalui paripurna,” kata Nizar.

Seperti yang diketahui, tatib DPRD dilakukan perubahan total. Ini menyusul adanya PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD. Salah satu poin penting dalam PP tersebut, kekosangan jabatan kepala daerah, kini ditunjuk DPRD.

Ketentuan sebelumnya, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ditunjuk Menteri Dalam Negeri. DPRD melakukan penunjukan melalui pemilihan di intren annggota dewan. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/