alexametrics
26.6 C
Banyuwangi
Friday, July 1, 2022

Wajar Ada yang Ajukan Praperadilan Kasus Simdes

SITUBONDO – Pelapor kasus pengadaan sistim informasi manajemen keuangan desa (Simdes) berencana mengajukan praperadilan yang tertuju kepada Polres Situbondo. upaya hukum ini ditempuh karena polisi tidak bisa melanjutkan laporan tersebut.

Langkah mempraperadilankan polisi ini mendapatkan dukungan. Salah satunya dari salah satu pengacara senior di Situbondo, Zainuru Ghazali. Menurutnya, jika ada pihak yang tidak puas dengan proses hukum yang berjalan, maka wajar ada upaya perlawanan. “Kalau ada yang keberatan, kenapa tidak,” katanya.

Menanggapi masalah penghentian proses hukum kasus simdes, Zainuri berpandangan, memang ada kejanggalan. Sebab, dalam pengadaan simdes, diindikasi perbuatan pelaksanaan tindak pidana korupsi sudah terjadi, serta didukung alat bukti yang cukup. “Maka SP3 tidak ada dasar hukumnya,” terangnya.

Dalam hukum pidana khusus, tidak berhenti pada ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan. Tetapi ketika unsurnya sudah terpenuhi, kemudian tindak pidana telah terlaksana, maka kasusnya tetap bisa diselesaikan secara hukum.

“Intinya, dengan dikembalikannya uang kepada negara tidak menggugurakan adanya tindak pidana. Paling tidak itu menjadi pertimbangan hakim, bahwa negara tidak dirugikan,” kata Zainuri.

Menurut Zainuri, tidak adanya kerugian negara dalam kasus simdes itu mungkin saja benar. Sebab, bisa saja kwitansi yang ditunjukan sudah sesuai antara anggaran dengan pembelian. “Tapi sekarang ada indikasi pengadaan barangnya tidak berfungsi. Karena itu, polisi sebaiknya turun ke desa. Kalau tidak berfungsi, kemudian dianggarkan, terus diperuntukkan untuk apa,” paparnya.

Kasubag Humas Polres Situbondo, Iptu Nanang Priyambodo mengatakan, kasus ini belum memasuki tahap penyidikan, akan tetapi sebatas penyelidikan.

Dia menerangkan, ketika dilakukan penyelidikan, sudah ada keterangan dari Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI  yang menyatakan tidak adanya kerugian negara. “Makanya penyelidikannya kita hentikan,” imbuhnya.

Nanang menegaskan, yang perlu diketahui masyarakat adalah, kasus ini belum memasuki tahap penyidikan. Jika sudah dilakukan penyidikan, polisi tidak bisa menghentikan begitu saja. “Sekali lagi saya tegaskan, polisi bukan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), tetapi menghentikan penyelidikan,” pungkasnya. (bib)

SITUBONDO – Pelapor kasus pengadaan sistim informasi manajemen keuangan desa (Simdes) berencana mengajukan praperadilan yang tertuju kepada Polres Situbondo. upaya hukum ini ditempuh karena polisi tidak bisa melanjutkan laporan tersebut.

Langkah mempraperadilankan polisi ini mendapatkan dukungan. Salah satunya dari salah satu pengacara senior di Situbondo, Zainuru Ghazali. Menurutnya, jika ada pihak yang tidak puas dengan proses hukum yang berjalan, maka wajar ada upaya perlawanan. “Kalau ada yang keberatan, kenapa tidak,” katanya.

Menanggapi masalah penghentian proses hukum kasus simdes, Zainuri berpandangan, memang ada kejanggalan. Sebab, dalam pengadaan simdes, diindikasi perbuatan pelaksanaan tindak pidana korupsi sudah terjadi, serta didukung alat bukti yang cukup. “Maka SP3 tidak ada dasar hukumnya,” terangnya.

Dalam hukum pidana khusus, tidak berhenti pada ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan. Tetapi ketika unsurnya sudah terpenuhi, kemudian tindak pidana telah terlaksana, maka kasusnya tetap bisa diselesaikan secara hukum.

“Intinya, dengan dikembalikannya uang kepada negara tidak menggugurakan adanya tindak pidana. Paling tidak itu menjadi pertimbangan hakim, bahwa negara tidak dirugikan,” kata Zainuri.

Menurut Zainuri, tidak adanya kerugian negara dalam kasus simdes itu mungkin saja benar. Sebab, bisa saja kwitansi yang ditunjukan sudah sesuai antara anggaran dengan pembelian. “Tapi sekarang ada indikasi pengadaan barangnya tidak berfungsi. Karena itu, polisi sebaiknya turun ke desa. Kalau tidak berfungsi, kemudian dianggarkan, terus diperuntukkan untuk apa,” paparnya.

Kasubag Humas Polres Situbondo, Iptu Nanang Priyambodo mengatakan, kasus ini belum memasuki tahap penyidikan, akan tetapi sebatas penyelidikan.

Dia menerangkan, ketika dilakukan penyelidikan, sudah ada keterangan dari Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI  yang menyatakan tidak adanya kerugian negara. “Makanya penyelidikannya kita hentikan,” imbuhnya.

Nanang menegaskan, yang perlu diketahui masyarakat adalah, kasus ini belum memasuki tahap penyidikan. Jika sudah dilakukan penyidikan, polisi tidak bisa menghentikan begitu saja. “Sekali lagi saya tegaskan, polisi bukan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), tetapi menghentikan penyelidikan,” pungkasnya. (bib)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/