alexametrics
24.1 C
Banyuwangi
Tuesday, July 5, 2022

Kejari Dalami Keterangan Bendahara DPRD

SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo terus mendalami keterangan dari sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyelewengan penggunaan Uang Persediaan (UP) DPRD. Salah satunya yang intens diperiksa adalah Bendahara DPRD.

Kasie Intel Kejari Situbondo, Aditya Okto mengatakan, pihaknya memang sedang mendalami keterangan dari bendahara selaku penanggung jawab keuangan. “Sebelumnya, sekwan (Sekretaris DPRD) sudah kita mintai keterangan,” katanya.

Aditya mengaku, setelah pemeriksaan sekretaris dan bendahara DPRD sekitar dua hari lalu, pihaknya belum memanggil lagi saksi-saksi yang lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, beberapa hari ke depan, akan ada saksi lagi yang dimintai keterangan.

Dia mengaku belum tahu kapan penetapan tersangka. Yang pasti, pihaknya sudah mengantongi nama-nama yang bertanggung jawab dalam penyelewengan UP. “Sudah ada gambaran, tapi belum bisa kita sampaikan. Kalau tidak ada gambaran, tidak ditingkatkan ke penyidikan,” tambahnya.

Menurutnya, proses pemeriksaan berjalan lama karena waktunya terbatas. Aditya mengaku, Kejari Situbondo hanya bisa memintai keterangan para saksi hingga sore.  “Kalau periksa sampai malam melanggar HAM,” katanya.

Siapa saja yang akan dimintai keterangan selanjutnya, Aditya tidak bisa memastikannya. “Saya tidak bisa jawab siapa lagi, tergantung rekomendasi tim. Setelah pemeriksaan, tim kumpul lagi untuk menetukan siapa yang akan dipanggil selanjutnya,” katanya.

Mengingtkan kembali, UP DPRD yang tidak bisa dipertanggungjawaban sebesar Rp.439 juta. Berdasarkan data yang diperoleh di Inspektorat Situbondo, awalnya, selisih keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.557 juta.

Namu,n setelah tutup buku pada tanggal 31 Desember 2017 lalu, selisihnya berkurang menjadi Rp.439 juta. Jumlah itulah yang sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sekretariat DPRD.

Atas dasar itu, pada tanggal 21 Februari lalu, Kejari Situbondo melakukan penggeledahan di sekretariat DPRD. Saat itu, ada ratusan berkas yang disita petugas. (bib/pri)

SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo terus mendalami keterangan dari sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyelewengan penggunaan Uang Persediaan (UP) DPRD. Salah satunya yang intens diperiksa adalah Bendahara DPRD.

Kasie Intel Kejari Situbondo, Aditya Okto mengatakan, pihaknya memang sedang mendalami keterangan dari bendahara selaku penanggung jawab keuangan. “Sebelumnya, sekwan (Sekretaris DPRD) sudah kita mintai keterangan,” katanya.

Aditya mengaku, setelah pemeriksaan sekretaris dan bendahara DPRD sekitar dua hari lalu, pihaknya belum memanggil lagi saksi-saksi yang lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, beberapa hari ke depan, akan ada saksi lagi yang dimintai keterangan.

Dia mengaku belum tahu kapan penetapan tersangka. Yang pasti, pihaknya sudah mengantongi nama-nama yang bertanggung jawab dalam penyelewengan UP. “Sudah ada gambaran, tapi belum bisa kita sampaikan. Kalau tidak ada gambaran, tidak ditingkatkan ke penyidikan,” tambahnya.

Menurutnya, proses pemeriksaan berjalan lama karena waktunya terbatas. Aditya mengaku, Kejari Situbondo hanya bisa memintai keterangan para saksi hingga sore.  “Kalau periksa sampai malam melanggar HAM,” katanya.

Siapa saja yang akan dimintai keterangan selanjutnya, Aditya tidak bisa memastikannya. “Saya tidak bisa jawab siapa lagi, tergantung rekomendasi tim. Setelah pemeriksaan, tim kumpul lagi untuk menetukan siapa yang akan dipanggil selanjutnya,” katanya.

Mengingtkan kembali, UP DPRD yang tidak bisa dipertanggungjawaban sebesar Rp.439 juta. Berdasarkan data yang diperoleh di Inspektorat Situbondo, awalnya, selisih keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.557 juta.

Namu,n setelah tutup buku pada tanggal 31 Desember 2017 lalu, selisihnya berkurang menjadi Rp.439 juta. Jumlah itulah yang sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sekretariat DPRD.

Atas dasar itu, pada tanggal 21 Februari lalu, Kejari Situbondo melakukan penggeledahan di sekretariat DPRD. Saat itu, ada ratusan berkas yang disita petugas. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Pohon Trembesi di RTH Karangharjo Digundul

Rahasia Pulau Merah

Buka Lagi Flight BWI-Bali

Artikel Terbaru

/