alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Pekan Depan Paripurna Pembacaan Pemberhentian Bashori

SITUBONDO – Pemberhentian Bashori Shanhaji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Situbondo oleh Badan Kehormatan (BK) sepertinya akan kembali menjadi perbincangan hangat. Setelah beberapa bulan ini tidak jelas kabarnya, kini kembali muncul dipermukaan.

Itu setelah Ketua BK DPRD, Muhammad Nizar mengonfirmasi waktu pelaksanaan paripurna pembacaan keputusan BK, kemarin (25/01). “Akan dibacakan di sidang paripurna, Hari Senin (29/01) besok,” ujarnya.

Dia menerangkan, hal ini hasil koordinasi BK dengan para ketua fraksi di DPRD. Nizar mengatakan, ada enam fraksi yang menyetujui agar keputusan BK dibacakan pekan depan. “BK sudah melakukan koordiniasi dengan semua ketua fraksi, minus fraksi PKB,” kata Nizar.

Menurut Nizar, BK sudah membuat surat masuk yang ditujukan kepada pimpinan DPRD serta sekretaris dewan (Sekwan) perihal pembacaan keputusan BK pada paripurna nanti. Dia menerangkan, minggu ini surat tersebut sudah sampai ke pimpinan DPRD dan Sekwan.

Nizar menambahkan, pihaknya sengaja menunda pembacaan keputusan BK hingga beberapa bulan. Tujuannnya, untuk membuat suasana di DPRD tetap kondusif. “Biar keadaan menjadi sejuk lagi. Tetapi sudah ada limit waktu. Yaitu kami upayakan bulan ini harus dibacakan,” terangnya.

Setelah dibacakan di forum paripurna, maka tugas BK sudah berakhir. Yang pasti, setelah itu, Bashori sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPRD. “Dibentuklah Plt. Ketua DPRD. Setelah itu, menunggu proses pengajuan dari partai bersangkutan untuk segera memasukkan nama pengganti,” katanya.   

Kemarin, BK bertemu dengan kelompok masyarakat yang mempertanyakan perkembangan keputusan BK terkait pemberhentian Bashori sebagai ketua dewan. Mereka meminta keputusan BK segera dibacakan di forum paripurna.

Nizar menerangkan, berdasar Undang-Undang MPR, DPD, DPR, DPRD ( UU MD3) serta tatib DPRD, keputusan BK harus dibacakan melalui sidang paripurna. Selama belum dibacakan, maka BK tidak bisa mengeksekusi. 

Mengingatkan kembali, Bashori diberhentikan sebagai Ketua DPRD melalui keputusan BK pada 14 September 2017 lalu. Sanksi tersebut diberikan kepada Bashori atas tindakannnya mengajukan (Pergantian Antar Waktu) Sunardi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanpa melibatkan pimpinan DPRD yang lain. Dengan perbuatannya itu, BK menganggap Bashori telah melanggar kode etik DPRD. (bib)

SITUBONDO – Pemberhentian Bashori Shanhaji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Situbondo oleh Badan Kehormatan (BK) sepertinya akan kembali menjadi perbincangan hangat. Setelah beberapa bulan ini tidak jelas kabarnya, kini kembali muncul dipermukaan.

Itu setelah Ketua BK DPRD, Muhammad Nizar mengonfirmasi waktu pelaksanaan paripurna pembacaan keputusan BK, kemarin (25/01). “Akan dibacakan di sidang paripurna, Hari Senin (29/01) besok,” ujarnya.

Dia menerangkan, hal ini hasil koordinasi BK dengan para ketua fraksi di DPRD. Nizar mengatakan, ada enam fraksi yang menyetujui agar keputusan BK dibacakan pekan depan. “BK sudah melakukan koordiniasi dengan semua ketua fraksi, minus fraksi PKB,” kata Nizar.

Menurut Nizar, BK sudah membuat surat masuk yang ditujukan kepada pimpinan DPRD serta sekretaris dewan (Sekwan) perihal pembacaan keputusan BK pada paripurna nanti. Dia menerangkan, minggu ini surat tersebut sudah sampai ke pimpinan DPRD dan Sekwan.

Nizar menambahkan, pihaknya sengaja menunda pembacaan keputusan BK hingga beberapa bulan. Tujuannnya, untuk membuat suasana di DPRD tetap kondusif. “Biar keadaan menjadi sejuk lagi. Tetapi sudah ada limit waktu. Yaitu kami upayakan bulan ini harus dibacakan,” terangnya.

Setelah dibacakan di forum paripurna, maka tugas BK sudah berakhir. Yang pasti, setelah itu, Bashori sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPRD. “Dibentuklah Plt. Ketua DPRD. Setelah itu, menunggu proses pengajuan dari partai bersangkutan untuk segera memasukkan nama pengganti,” katanya.   

Kemarin, BK bertemu dengan kelompok masyarakat yang mempertanyakan perkembangan keputusan BK terkait pemberhentian Bashori sebagai ketua dewan. Mereka meminta keputusan BK segera dibacakan di forum paripurna.

Nizar menerangkan, berdasar Undang-Undang MPR, DPD, DPR, DPRD ( UU MD3) serta tatib DPRD, keputusan BK harus dibacakan melalui sidang paripurna. Selama belum dibacakan, maka BK tidak bisa mengeksekusi. 

Mengingatkan kembali, Bashori diberhentikan sebagai Ketua DPRD melalui keputusan BK pada 14 September 2017 lalu. Sanksi tersebut diberikan kepada Bashori atas tindakannnya mengajukan (Pergantian Antar Waktu) Sunardi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanpa melibatkan pimpinan DPRD yang lain. Dengan perbuatannya itu, BK menganggap Bashori telah melanggar kode etik DPRD. (bib)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/