alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Jumlah Tenaga Pendidik PNS Kurang, Dewan Resah Penghapusan Tenaga Honorer

RADAR SITUBONDO – Jumlah tenaga pendidik di Situbondo dinilai  masih minim. Baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Itu terungkap saat Komisi IV DPRD Situbondo melakukan monitoring kebutuhan tenaga pendidik di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kamis (23/6).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Tolak Atin mengatakan, jumlah guru PAUD, SD, SMP masih membutuhkan tambahan. Sebab, meski sudah dilakukan pengangkatan PPPK, namun belum mencukupi kebutuhan. “Untuk guru yang statusnya PNS saat ini Situbondo masih kurang,” ucap Tolak Atin  tanpa menyebut jumlah yang dibutuhkan.

Pria yang akrab disapa Tolak itu mengaku sengaja meninjau langsung ke Dinas Pendidikan untuk mengetahui kebutuhan guru pengajar. Ini sehubungan adanya kebijakan yang mengatur tentang peniadaan tenaga sukwan (sukarelawan) sebagai tenaga pengajar. Jika ketentuan tersebut diberlakukan, maka kekurangan tenaga pengajar terus bertambah. “Di dalam aturannya berbunyi tenaga sukwan atau honorer ditiadakan. Tenaga pengajar nantinya hanya diisi oleh PNS dan PPPK,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tujuh Bulan, Angka Kekerasan Capai 37 Kasus

Tolak menjelaskan, meski hanya bisa diisi oleh pegawai PNS dan PPPK, pemerintah tidak lantas merugikan pihak lain. Salah satunya sejumlah guru yang sudah mengabdi puluhan tahun itu perlu mendapat perhatian khusus. “Kalau sampai kebijakan itu diberlakukan, maka tahun depan tidak ada lagi tenaga honorer. Namun bagaimana mereka (guru honorer) yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi tidak lolos PPPK?” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Tolak meminta agar Disdikbud segera mengirimkan data kekurangan guru pengajar. Karena akan dilakukan pengawasan dan monitoring yang menjadi fokus Komisi IV untuk memenuhi jumlah tenaga pendidik. “Pemerintah wajib memberikan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Yakni terkait ketersediaan guru pendidik yang dibutuhkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Ditabrak Head Traktor, Pikap Hancur Lebur

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifullah mengatakan, kebijakan tentang penghapusan tenaga honorer itu menjadi keputusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya mengikuti ketetapan tersebut. “Kalau kita di daerah harus mengangkat guru PPPK, maka kami akan lakukan. Karena itu sudah menjadi keputusannya dan daerah sebagai pelaksana,” ucapnya.

Sekda mengaku sudah mengangkat tenaga PPPK tahap pertama sebanyak 425 orang guru. Selanjutnya masih akan ada pengangkatan tahap dua tenaga PPPK. “Meski ada honorer yang tidak lolos seleksi PPPK itu tidak perlu khawatir. Karena pemerintah daerah nantinya akan mengangkat sebagai tenaga outsourcing,” jelasnya.

Hak keuangan yang didapatkan, kata Syaiful, setara UMK. “Nanti teknisnya pemerintah yang mengatur. Artinya pemerintah sudah mempersiapkan rencana lain apabila tenaga honorer ada yang tidak lolos seleksi PPPK,” pungkasnya. (wan/pri)

RADAR SITUBONDO – Jumlah tenaga pendidik di Situbondo dinilai  masih minim. Baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Itu terungkap saat Komisi IV DPRD Situbondo melakukan monitoring kebutuhan tenaga pendidik di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kamis (23/6).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Tolak Atin mengatakan, jumlah guru PAUD, SD, SMP masih membutuhkan tambahan. Sebab, meski sudah dilakukan pengangkatan PPPK, namun belum mencukupi kebutuhan. “Untuk guru yang statusnya PNS saat ini Situbondo masih kurang,” ucap Tolak Atin  tanpa menyebut jumlah yang dibutuhkan.

Pria yang akrab disapa Tolak itu mengaku sengaja meninjau langsung ke Dinas Pendidikan untuk mengetahui kebutuhan guru pengajar. Ini sehubungan adanya kebijakan yang mengatur tentang peniadaan tenaga sukwan (sukarelawan) sebagai tenaga pengajar. Jika ketentuan tersebut diberlakukan, maka kekurangan tenaga pengajar terus bertambah. “Di dalam aturannya berbunyi tenaga sukwan atau honorer ditiadakan. Tenaga pengajar nantinya hanya diisi oleh PNS dan PPPK,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkab Banyuwangi Ajukan Formasi 3.700 ASN ke Pusat

Tolak menjelaskan, meski hanya bisa diisi oleh pegawai PNS dan PPPK, pemerintah tidak lantas merugikan pihak lain. Salah satunya sejumlah guru yang sudah mengabdi puluhan tahun itu perlu mendapat perhatian khusus. “Kalau sampai kebijakan itu diberlakukan, maka tahun depan tidak ada lagi tenaga honorer. Namun bagaimana mereka (guru honorer) yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi tidak lolos PPPK?” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Tolak meminta agar Disdikbud segera mengirimkan data kekurangan guru pengajar. Karena akan dilakukan pengawasan dan monitoring yang menjadi fokus Komisi IV untuk memenuhi jumlah tenaga pendidik. “Pemerintah wajib memberikan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Yakni terkait ketersediaan guru pendidik yang dibutuhkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Penegakan Hukum pada Pejabat Belum Terbukti

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifullah mengatakan, kebijakan tentang penghapusan tenaga honorer itu menjadi keputusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya mengikuti ketetapan tersebut. “Kalau kita di daerah harus mengangkat guru PPPK, maka kami akan lakukan. Karena itu sudah menjadi keputusannya dan daerah sebagai pelaksana,” ucapnya.

Sekda mengaku sudah mengangkat tenaga PPPK tahap pertama sebanyak 425 orang guru. Selanjutnya masih akan ada pengangkatan tahap dua tenaga PPPK. “Meski ada honorer yang tidak lolos seleksi PPPK itu tidak perlu khawatir. Karena pemerintah daerah nantinya akan mengangkat sebagai tenaga outsourcing,” jelasnya.

Hak keuangan yang didapatkan, kata Syaiful, setara UMK. “Nanti teknisnya pemerintah yang mengatur. Artinya pemerintah sudah mempersiapkan rencana lain apabila tenaga honorer ada yang tidak lolos seleksi PPPK,” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/