alexametrics
28.2 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Stok Pupuk Urea Bersubsidi Aman sampai Desember

SITUBONDO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT. Pupuk Kalimantan Timur di Gudang GPP Kalibagor Situbondo, Senin (22/11). Ini untuk memastikan secara langsung stok pupuk bersubsidi tersedia di tempat tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, sidak itu sekaligus untuk menindaklanjuti  apa  yang menjadi aspirasi  para pendemo dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke kantor DPRD. Salah satu yang dijadikan isu adalah kelangkaan pupuk bersubsidi di Situbondo.

“Komisi II melihat secara langsung kuota pupuk bersubsudi Urea untuk pertengahan November-Desember. Kita masih memiliki stok pupuk Urea kurang lebih 2.700 ton lebih di gudang Kaltim yang ada di Desa Kalibagor,” kata Hadi pada wartawan koran ini.

Jika dinilai dari luasan lahan yang ada di Kabupaten Situbondo, stok pupuk bersubsidi masih cukup untuk digunakan sampai akhir Bulan Desember 2021. “ Insyaallah masih cukup sampai Bulan Desember, tinggal bagaimana pendistribusian ini benar-benar tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Stok pupuk Urea subsidi di dalam gudang Kaltim,  saat ini tersedia 1.300 ton. Selain itu, juga masih akan datang lagi  hingga nanti mencapai 2.700 ton. “ Stok pupuk urea bersubsidi di gudang Kaltim, Insyaallah aman untuk di Kabupaten Situbondo,” tegasnya.

Sebab itulah, kuncinya saat ini berada di distributor dan kios untuk benar-benar profesional memberikan pupuk kepada yang memang berhak. Tidak diselewengkan, dan tidak diperjualbelikan pada orang lain. Sebab, petani di tingkat bawah sudah menunggu pupuk bersubsidi dari pemerintah saat ini.

“Jadi untuk masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pupuk dipersilahkan untuk menghubungi kios kios atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah mendapat  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK),” tegasnya.

Jika nanti masih ada penyelewangan pada kios-kios, atau memperjualbelikan pada pada Gapoktan lain, apalagi di atas harga yang sudah ditentukan, Hadi setuju untuk penerapan sanksi tegas. “Disanksi pidana saja, karena itu barang bersubsidi. Atau, kios nanti akan di-blacklist untuk ditutup tidak lagi menjadi distributor. Kalau distributornya yang melakukan, kita akan merekomendasikan distributor itu agar izinnya dicabut,” pungkasnya. (mg4/pri)

SITUBONDO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT. Pupuk Kalimantan Timur di Gudang GPP Kalibagor Situbondo, Senin (22/11). Ini untuk memastikan secara langsung stok pupuk bersubsidi tersedia di tempat tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, sidak itu sekaligus untuk menindaklanjuti  apa  yang menjadi aspirasi  para pendemo dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke kantor DPRD. Salah satu yang dijadikan isu adalah kelangkaan pupuk bersubsidi di Situbondo.

“Komisi II melihat secara langsung kuota pupuk bersubsudi Urea untuk pertengahan November-Desember. Kita masih memiliki stok pupuk Urea kurang lebih 2.700 ton lebih di gudang Kaltim yang ada di Desa Kalibagor,” kata Hadi pada wartawan koran ini.

Jika dinilai dari luasan lahan yang ada di Kabupaten Situbondo, stok pupuk bersubsidi masih cukup untuk digunakan sampai akhir Bulan Desember 2021. “ Insyaallah masih cukup sampai Bulan Desember, tinggal bagaimana pendistribusian ini benar-benar tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Stok pupuk Urea subsidi di dalam gudang Kaltim,  saat ini tersedia 1.300 ton. Selain itu, juga masih akan datang lagi  hingga nanti mencapai 2.700 ton. “ Stok pupuk urea bersubsidi di gudang Kaltim, Insyaallah aman untuk di Kabupaten Situbondo,” tegasnya.

Sebab itulah, kuncinya saat ini berada di distributor dan kios untuk benar-benar profesional memberikan pupuk kepada yang memang berhak. Tidak diselewengkan, dan tidak diperjualbelikan pada orang lain. Sebab, petani di tingkat bawah sudah menunggu pupuk bersubsidi dari pemerintah saat ini.

“Jadi untuk masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pupuk dipersilahkan untuk menghubungi kios kios atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah mendapat  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK),” tegasnya.

Jika nanti masih ada penyelewangan pada kios-kios, atau memperjualbelikan pada pada Gapoktan lain, apalagi di atas harga yang sudah ditentukan, Hadi setuju untuk penerapan sanksi tegas. “Disanksi pidana saja, karena itu barang bersubsidi. Atau, kios nanti akan di-blacklist untuk ditutup tidak lagi menjadi distributor. Kalau distributornya yang melakukan, kita akan merekomendasikan distributor itu agar izinnya dicabut,” pungkasnya. (mg4/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/