25 C
Banyuwangi
Tuesday, November 29, 2022

Pemkab Anggarkan BLT Rp 4,5 Miliar Dari DBHCHT

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo dalam waktu dekat akan kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Anggaran yang digunakan untuk kebutuhan tersebut sebesar Rp 4,5 miliar, bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Kepala Dinsos Situbondo, Samsuri mengatakan, penyaluran BLT diperkirakan dilakukan bulan depan. Dia berharap kepala desa bisa ikut andil agar saat pendistribusian bantuan bisa berjalan lancar. “Dukungan para kades sangat kami harapkan. Itu untuk memperlancar acara tersebut,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon, Kamis (22/9).

Pemberian BLT dari DBHCHT tersebut, kata dia, merupakan peran aktif Pemkab menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Situbondo. Sehingga, kasus angka kemiskinan bisa terus berkurang, bahkan jika bisa mencapai nol persen. “Bupati Situbondo Karna Suswandi terus menekan angka kemiskinan ekstrim di Situbondo. Sebelumnya, angka kemiskinan mencapai 18 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem turun sekitar 60 persen, menjadi enam ribu jiwa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pedagang Liar Alun-Alun Semrawut, DLH: Perlu Segera Tertibkan!

Samsuri menyatakan, kasus kemiskinan ekstrim diupayakan terus berkurang. Bahkan, pemerintah mempunyai target hingga nol persen. “Dengan bantuan tersebut angka kemiskinan ekstrem di Situbondo bisa nol persen di tahun 2023 mendatang,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kadis DLH itu.

Samsuri menyebutkan, ada lima kecamatan yang masih masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrem. Yakni di Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Suboh, dan Sumbermalang. “Bulan depan, masyarakat yang didata sebagai penerima BLT dari pemerintah jumlahnya mencapai 4.536 jiwa,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos, Alam mengungkapkan, syarat penerimaan BLT DBHCHT salah satunya harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI. “Nanti para KPM sudah menerima buku tabungan dan ATM Bank Jatim. Nominalnya Rp.900 ribu, itu untuk tiga bulan (Agustus, September dan Oktober). Jadi setiap bulannya menerima Rp.300 ribu,” pungkasnya.

Baca Juga :  Penerima Insentif Guru Ngaji Bertambah Menjadi 4.805 Orang

Alam mengaku, pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. “Saat ini kami  masih melakukan tahap pendataan dan verifikasi lapangan. Untuk tahap ini kami melibatkan petugas PPL Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan petugas TKSK Dinas Sosial,” pungkasnya. (wan/pri/adv)

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo dalam waktu dekat akan kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Anggaran yang digunakan untuk kebutuhan tersebut sebesar Rp 4,5 miliar, bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Kepala Dinsos Situbondo, Samsuri mengatakan, penyaluran BLT diperkirakan dilakukan bulan depan. Dia berharap kepala desa bisa ikut andil agar saat pendistribusian bantuan bisa berjalan lancar. “Dukungan para kades sangat kami harapkan. Itu untuk memperlancar acara tersebut,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon, Kamis (22/9).

Pemberian BLT dari DBHCHT tersebut, kata dia, merupakan peran aktif Pemkab menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Situbondo. Sehingga, kasus angka kemiskinan bisa terus berkurang, bahkan jika bisa mencapai nol persen. “Bupati Situbondo Karna Suswandi terus menekan angka kemiskinan ekstrim di Situbondo. Sebelumnya, angka kemiskinan mencapai 18 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem turun sekitar 60 persen, menjadi enam ribu jiwa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kisah Mbah Har, 30 Tahun Tetap Setia Jadi Pengisi Ulang Korek Api

Samsuri menyatakan, kasus kemiskinan ekstrim diupayakan terus berkurang. Bahkan, pemerintah mempunyai target hingga nol persen. “Dengan bantuan tersebut angka kemiskinan ekstrem di Situbondo bisa nol persen di tahun 2023 mendatang,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kadis DLH itu.

Samsuri menyebutkan, ada lima kecamatan yang masih masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrem. Yakni di Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Suboh, dan Sumbermalang. “Bulan depan, masyarakat yang didata sebagai penerima BLT dari pemerintah jumlahnya mencapai 4.536 jiwa,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos, Alam mengungkapkan, syarat penerimaan BLT DBHCHT salah satunya harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI. “Nanti para KPM sudah menerima buku tabungan dan ATM Bank Jatim. Nominalnya Rp.900 ribu, itu untuk tiga bulan (Agustus, September dan Oktober). Jadi setiap bulannya menerima Rp.300 ribu,” pungkasnya.

Baca Juga :  Resmikan Hasil Bedah Rumah Warga Glagah

Alam mengaku, pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. “Saat ini kami  masih melakukan tahap pendataan dan verifikasi lapangan. Untuk tahap ini kami melibatkan petugas PPL Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan petugas TKSK Dinas Sosial,” pungkasnya. (wan/pri/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/