alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, June 25, 2022

Tak Ada Kepentingan Politik Kontrak Kerja PPPK Dua Tahun

RADAR SITUBONDO – Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua Tahun 2021  akan dikontrak selama dua tahun, dari yang biasanya lima tahun. Ini disesuikan dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Meski demikian, kebijakan tersebut tak ada hubungannya dengan kepentingan politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Dr Fathor Rakhman. Kata dia, anggaran gaji bulanan para PPPK menjadi tanggungjawab Pemda Situbondo. Sedangkan anggaran daerah mememiliki keterbatasan. “Pemberlakuan masa kerja PPPK berdasarkan atas pertimbangan kemampuan keuangan daerah,” terangnya, Minggu (22/5).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu menjelaskan, pemberlakukan masa kontrak kerja sebenarnya tidak menjadi persoalan. Sebab dalam satu tahun, seluruh pegawai akan dievaluasi sasaran kinerjanya. Termasuk pegawai PPPK.

“Jadi, mau kontraknya satu tahun bahkan lima tahun itu tidak perlau risau. Selama kinerjanya masih layak untuk dipertahankan, maka kontrak kerjanya akan terus diperpanjang. Bahkan Pemerintah  Provinsi Jawa Timur saat ini menerapkan sistem kotrak satu tahun untuk guru PPPK,” ucapnya.

Menurut Fathor, semua ASN yang memiliki latar belakang dari PNS dan PPPK tidak ada perbedaan status. Seperti usia pensiun kerja, itu juga berlaku sama. “Pegawai PNS dan PPPK masa pensiun kerjanya sama. Apabila mendudukan jabatan  fungsional, maka hak pensiun maksimal 60 tahun. Sedangkan jabatan staf fungsional batas maksimal pensiun pada usia 58 tahun,” paparnya.

Dia menjelaskan, pegawai ASN di lingkungan pemerintahan juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Sebab, ketentuan itu diatur dalam undang-undang ASN Tahun 2014. “secara keseluruhan, para ASN dilarang untuk terlibat politik praktis. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB, Tolak Atin mempertanyakan kebijakan Pemkab Situbondo atas kontrak kerja dua tahun untuk para pegawai PPPK Tahun 2021. Harusnya kontrak kerja itu berlaku selama lima tahun. “Masa kontrak kerja memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, minimal satu tahun dan maksimal lima tahun. Namun, kontrak kerja yang hanya dua tahun itu terlalu singkat,” tandasnya.

Kalau pertimbangannya karena faktor keuangan, seharusnya tidak harus dua tahun. Sebab,  berhentinya akan bertepatan dengan kegiatan politik. “Jangan sampai mereka yang tidak mengikuti kemauan si A menjadi korban politik, misalnya kontraknya tidak diperpanjang,” ungkapnya.

Tolak mengatakan, tahap pertama penerimaan peserta PPPK Tahun 2019 lalu, pasa peserta yang lolos mendapat kontra kerja selama lima tahun. Selain itu juga berkaca kepada Kabupaten lain, yang juga memberlakukan kontrak kerja dengan waktu yang sama, lima tahun. “Memang tidak menyalahi aturan tentang kontrak kerja yang ditetapkan. Namun jangan sampai merugikan mereka yang sudah berharap besar untuk bisa lolos menjadi ASN,” harapnya. (wan/pri)

RADAR SITUBONDO – Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua Tahun 2021  akan dikontrak selama dua tahun, dari yang biasanya lima tahun. Ini disesuikan dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Meski demikian, kebijakan tersebut tak ada hubungannya dengan kepentingan politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Dr Fathor Rakhman. Kata dia, anggaran gaji bulanan para PPPK menjadi tanggungjawab Pemda Situbondo. Sedangkan anggaran daerah mememiliki keterbatasan. “Pemberlakuan masa kerja PPPK berdasarkan atas pertimbangan kemampuan keuangan daerah,” terangnya, Minggu (22/5).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu menjelaskan, pemberlakukan masa kontrak kerja sebenarnya tidak menjadi persoalan. Sebab dalam satu tahun, seluruh pegawai akan dievaluasi sasaran kinerjanya. Termasuk pegawai PPPK.

“Jadi, mau kontraknya satu tahun bahkan lima tahun itu tidak perlau risau. Selama kinerjanya masih layak untuk dipertahankan, maka kontrak kerjanya akan terus diperpanjang. Bahkan Pemerintah  Provinsi Jawa Timur saat ini menerapkan sistem kotrak satu tahun untuk guru PPPK,” ucapnya.

Menurut Fathor, semua ASN yang memiliki latar belakang dari PNS dan PPPK tidak ada perbedaan status. Seperti usia pensiun kerja, itu juga berlaku sama. “Pegawai PNS dan PPPK masa pensiun kerjanya sama. Apabila mendudukan jabatan  fungsional, maka hak pensiun maksimal 60 tahun. Sedangkan jabatan staf fungsional batas maksimal pensiun pada usia 58 tahun,” paparnya.

Dia menjelaskan, pegawai ASN di lingkungan pemerintahan juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Sebab, ketentuan itu diatur dalam undang-undang ASN Tahun 2014. “secara keseluruhan, para ASN dilarang untuk terlibat politik praktis. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB, Tolak Atin mempertanyakan kebijakan Pemkab Situbondo atas kontrak kerja dua tahun untuk para pegawai PPPK Tahun 2021. Harusnya kontrak kerja itu berlaku selama lima tahun. “Masa kontrak kerja memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, minimal satu tahun dan maksimal lima tahun. Namun, kontrak kerja yang hanya dua tahun itu terlalu singkat,” tandasnya.

Kalau pertimbangannya karena faktor keuangan, seharusnya tidak harus dua tahun. Sebab,  berhentinya akan bertepatan dengan kegiatan politik. “Jangan sampai mereka yang tidak mengikuti kemauan si A menjadi korban politik, misalnya kontraknya tidak diperpanjang,” ungkapnya.

Tolak mengatakan, tahap pertama penerimaan peserta PPPK Tahun 2019 lalu, pasa peserta yang lolos mendapat kontra kerja selama lima tahun. Selain itu juga berkaca kepada Kabupaten lain, yang juga memberlakukan kontrak kerja dengan waktu yang sama, lima tahun. “Memang tidak menyalahi aturan tentang kontrak kerja yang ditetapkan. Namun jangan sampai merugikan mereka yang sudah berharap besar untuk bisa lolos menjadi ASN,” harapnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/