alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Tuesday, August 9, 2022

Dewan Pertanyakan Lamanya Evaluasi APBD dari Gubernur

RadarBanyuwangi.id – Evaluasi gubernur terhadap APBD 2021 sampai saat ini belum turun. Padahal, sejak didok DPRD pada awal maret lalu, waktunya sudah cukup lama. Lebih dua pekan.

Proses evaluasi yang memakan waktu sangat panjang itu, dinilai tidak normal. Ketua Fraksi PDIP, Andi Handoko mengatakan, Situbondo satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang masih dievaluasi gubernur. “Karena kabupaten/kota lain sudah selesai, kecuali Jember yang sampai sekarang belum dok APBD,” katanya.

Andi mengatakan, sebagai satu-satunya kabupaten yang dievaluasi, seharusnya tidak sampai dua minggu. Paling hanya membutuhkan waktu satu pekan. “Jadi, kami mempertanyakan sejauh mana pengawalan ketua TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) terhadap APBD,” jelasnya.    

Baca Juga :  4.801 Pelamar CPNS dan PPPK Lolos Administrasi

Seharusnya mereka proaktif berkomunikasi dengan Pemprov Jatim. Sehingga ada perhatian dari pemprov untuk percepatannya. “Berarti ada sesuatu yang belum diselesaikan. Saya berharap, pemkab jangan hanya tinggal diam, harus jemput bola,” kata Andi kepada Jawa Pos Radar Situbondo.

Anggota Komisi III DPRD itu menambahkan, bisa saja selama ini tidak ada pengawalan dari TAPD. Dia berpendapat, jika TAPD intens berkomunikasi dengan pemprov, tidak akan memakan waktu cukup lama.

Hal tersebut juga berbanding terbalik dengan proses di DPRD yang mampu mempercepat pembahasan APBD, hingga disahkan lebih lebih cepat dari target. “Eksekutif meminta kita melakukan percepatan, tapi eksekutifnya yang malah lambat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Gantikan Almarhum Fahrudi, Nur Laili Imama Masuk Komisi IV

Dia menjelaskan, APBD sudah mengalami keterlambatan dari waktu pengesahan seharusnya. Sebab, normalnya disahkan pada Desember 2020 lalu. Tetapi kenyataannya, baru didok Bulan Maret 2021. “Diperparah lagi dengan evaluasi gubernur yang berlarut-larut seperti sekarang ini,” kata Andi.

Dia mengatakan, APBD sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, dengan keterlambatan tersebut, pembangunan menjadi terkendala. “Selama evaluasi gubernur belum selesai, kegiatan tidak bisa terlaksanakan,” pungkas Andi. (bib)

RadarBanyuwangi.id – Evaluasi gubernur terhadap APBD 2021 sampai saat ini belum turun. Padahal, sejak didok DPRD pada awal maret lalu, waktunya sudah cukup lama. Lebih dua pekan.

Proses evaluasi yang memakan waktu sangat panjang itu, dinilai tidak normal. Ketua Fraksi PDIP, Andi Handoko mengatakan, Situbondo satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang masih dievaluasi gubernur. “Karena kabupaten/kota lain sudah selesai, kecuali Jember yang sampai sekarang belum dok APBD,” katanya.

Andi mengatakan, sebagai satu-satunya kabupaten yang dievaluasi, seharusnya tidak sampai dua minggu. Paling hanya membutuhkan waktu satu pekan. “Jadi, kami mempertanyakan sejauh mana pengawalan ketua TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) terhadap APBD,” jelasnya.    

Baca Juga :  Ruang Laboratorium Dinas Pertanian Hangus Terbakar

Seharusnya mereka proaktif berkomunikasi dengan Pemprov Jatim. Sehingga ada perhatian dari pemprov untuk percepatannya. “Berarti ada sesuatu yang belum diselesaikan. Saya berharap, pemkab jangan hanya tinggal diam, harus jemput bola,” kata Andi kepada Jawa Pos Radar Situbondo.

Anggota Komisi III DPRD itu menambahkan, bisa saja selama ini tidak ada pengawalan dari TAPD. Dia berpendapat, jika TAPD intens berkomunikasi dengan pemprov, tidak akan memakan waktu cukup lama.

Hal tersebut juga berbanding terbalik dengan proses di DPRD yang mampu mempercepat pembahasan APBD, hingga disahkan lebih lebih cepat dari target. “Eksekutif meminta kita melakukan percepatan, tapi eksekutifnya yang malah lambat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna Pembubaran Perusda Pasir Putih Ditunda

Dia menjelaskan, APBD sudah mengalami keterlambatan dari waktu pengesahan seharusnya. Sebab, normalnya disahkan pada Desember 2020 lalu. Tetapi kenyataannya, baru didok Bulan Maret 2021. “Diperparah lagi dengan evaluasi gubernur yang berlarut-larut seperti sekarang ini,” kata Andi.

Dia mengatakan, APBD sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, dengan keterlambatan tersebut, pembangunan menjadi terkendala. “Selama evaluasi gubernur belum selesai, kegiatan tidak bisa terlaksanakan,” pungkas Andi. (bib)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/