alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Aplikasi e-Kinerja tak Berfungsi Maksimal, PNS Keluhkan Penggajian

SITUBONDO – Penggajian PNS di lingkungan Pemkab Situbondo dengan sistim berbasis kinerja dikeluhkan sejumlah pegawai. Dengan sistim itu, mereka mengaku dirugikan.

Salah satu PNS mengaku, penggajian berbasis kinerja diukur melalui aplikasi teknologi. Namanya, e-kinerja. Sayangnya, aplikasi tersebut belum optimal. Sehingga dari sisi hak keuangan yang diterima, tidak sebanding dengan pekerjaan.

Karena itulah, sumber tersebut meminta kepada pemerintah untuk memaksimalkan aplikasi e kinerja tersebut. Sehingga, hak-hak keuangan yang mereka terima sesuai dengan jerih payahnya.

Menurutnya, dari segi inovasi Pemkab Situbondo, dia sangat mengapresiasi. Akan tetapi, jika aplikasi belum benar-benar siap diterapkan, sebaiknya tidak dipaksakan. “Aplikasi tersebut diperbaiki terlebih dahulu. Sehingga pelaksanaannya di lapangan lebih maksimal,” ungkapnya yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan tersebut.

Baca Juga :  Ajak Umat Muslim Manfaatkan Bulan Ramadan

Sekda Pemkab Situbondo, Syaifullah menilai, PNS tidak ada yang dirugikan dengan aplikasi e-kinerja. Sebab, tolak ukurnya jelas. Produktifitas pekerjaan masing-masing pegawai tidak bisa direkayasa. “Penilaiannya sangat obyektif,” imbuhnya.

Dia menambahkan, seharusnya jangan ada yang mengeluh dengan terobosan dari pemerintah. Tetapi sebaiknya dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja. “Yang terpenting dipikirkan, pekerjaan apa yang bisa diselesaikan hari itu,” pesannya.

Terkait dengan sistim aplikasi e-kinerja, Syaifullah mengaku, baru berjalan beberapa bulan ini. Makanya, wajar jika ada kekurangan. “Kalau ada kekurangan, pasti akan diperbaiki. Optimal belum. Kalau aplikasinya sudah bagus, itu yang standar,” terang Syaifullah.

Dia menambahkan, aplikasi teknologi ini sebagai tolak ukur kinjer PNS. “e kinerja adalah ukuran masing-masing person, bagiamana kinerjanya, apa yang dilakukan. Produktifitas kinerjanya bisa diukur,” ujarnya.

Baca Juga :  Empat Peserta MTQ asal Situbondo Sabet Juara di MTQ Jatim di Pamekasan

Ada tiga hal yang menjadi penilaian utama. Yaitu kinerja, prestasi, dan disiplin. Masing-masing ada bobotnya. Untuk kinerja, bobotnya 40 persen. “Prestasi 15 persen, disiplin 45 persen. Capaian Bobot ini yang menjadi tolak ukurnya,” terang Syaifullah.

Jika bobotnya di bawah angka yang ditentukan, maka kinerja pegawai masih di bawah standar. Hal ini berdampak terhadap hak keuangan yang diterima. “Karena bukan PNSnya saja yang berbasis e-kinerja, tetapi penganggarannya juga,” pungkas Syaifullah. (bib/pri)

SITUBONDO – Penggajian PNS di lingkungan Pemkab Situbondo dengan sistim berbasis kinerja dikeluhkan sejumlah pegawai. Dengan sistim itu, mereka mengaku dirugikan.

Salah satu PNS mengaku, penggajian berbasis kinerja diukur melalui aplikasi teknologi. Namanya, e-kinerja. Sayangnya, aplikasi tersebut belum optimal. Sehingga dari sisi hak keuangan yang diterima, tidak sebanding dengan pekerjaan.

Karena itulah, sumber tersebut meminta kepada pemerintah untuk memaksimalkan aplikasi e kinerja tersebut. Sehingga, hak-hak keuangan yang mereka terima sesuai dengan jerih payahnya.

Menurutnya, dari segi inovasi Pemkab Situbondo, dia sangat mengapresiasi. Akan tetapi, jika aplikasi belum benar-benar siap diterapkan, sebaiknya tidak dipaksakan. “Aplikasi tersebut diperbaiki terlebih dahulu. Sehingga pelaksanaannya di lapangan lebih maksimal,” ungkapnya yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan tersebut.

Baca Juga :  Lima Kades Bantah Bocorkan Soal Seleksi Perangkat Desa

Sekda Pemkab Situbondo, Syaifullah menilai, PNS tidak ada yang dirugikan dengan aplikasi e-kinerja. Sebab, tolak ukurnya jelas. Produktifitas pekerjaan masing-masing pegawai tidak bisa direkayasa. “Penilaiannya sangat obyektif,” imbuhnya.

Dia menambahkan, seharusnya jangan ada yang mengeluh dengan terobosan dari pemerintah. Tetapi sebaiknya dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja. “Yang terpenting dipikirkan, pekerjaan apa yang bisa diselesaikan hari itu,” pesannya.

Terkait dengan sistim aplikasi e-kinerja, Syaifullah mengaku, baru berjalan beberapa bulan ini. Makanya, wajar jika ada kekurangan. “Kalau ada kekurangan, pasti akan diperbaiki. Optimal belum. Kalau aplikasinya sudah bagus, itu yang standar,” terang Syaifullah.

Dia menambahkan, aplikasi teknologi ini sebagai tolak ukur kinjer PNS. “e kinerja adalah ukuran masing-masing person, bagiamana kinerjanya, apa yang dilakukan. Produktifitas kinerjanya bisa diukur,” ujarnya.

Baca Juga :  Empat Peserta MTQ asal Situbondo Sabet Juara di MTQ Jatim di Pamekasan

Ada tiga hal yang menjadi penilaian utama. Yaitu kinerja, prestasi, dan disiplin. Masing-masing ada bobotnya. Untuk kinerja, bobotnya 40 persen. “Prestasi 15 persen, disiplin 45 persen. Capaian Bobot ini yang menjadi tolak ukurnya,” terang Syaifullah.

Jika bobotnya di bawah angka yang ditentukan, maka kinerja pegawai masih di bawah standar. Hal ini berdampak terhadap hak keuangan yang diterima. “Karena bukan PNSnya saja yang berbasis e-kinerja, tetapi penganggarannya juga,” pungkas Syaifullah. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/