alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

DPRD Serahkan 29 Item Rekomendasi

SITUBONDO – Paripurna persetujuan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 digelar, kemarin (20/09). Setidaknya ada 29 rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Pemkab Situbondo dalam forum tertinggi di gedung wakil rakyat tersebut.

Sebanyak 29 rekomendasi itu merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Pemkab Situbondo. Diserahkan kepada Wakil Bupati, Nyai Hj Khoironi yang mewakili Bupati Karna Suswandi yang berhalangan hadir karena ada acara ke Surabaya bersama Kapolres dan Dandim.

“Sejumlah rekomendasi itu kita serahkan untuk ditindaklanjuti oleh TAPD guna perbaikan penyusunan draf APBD perubahan 2021,” terang Ketua DPRD, Edy Wahyudi usai pelaksanaan paripurna.

Sementara itu, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan kepada ekskutif sebelum menyatakan setuju terhadap Paripurna persetujuan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021. Pertama kali disampaikan oleh H Tolak Atin dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Politisi asal Kecamatan Kapongan tersebut meminta agar Pemkab benar benar memberikan perhatian serius dalam perhelatan POR PROV yang akan digelar pada 2022 mendatang. Salah satunya bagaimana nama baik atau reputasi Pemkab harus terjaga.

Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan momentum tersebut juga sebagai media untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sebab, ajang POR PROV dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan atlet dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Pemkab bisa mencarikan tempat khusus yang strategis  menyediakan berbagai kuliner atau kerajinan masyarakat. Sehingga di sana ada kegiatan dan transaksi ekonomi yang menguntungkan bagi warga Situbondo,” terangnya.

Selain Fraksi PKB, empat fraksi lainnya juga memberikan catatan. Yakni Fraksi PPP, Demokrat, Gerindra dan PDIP yang dibacakan oleh Ningsih. Di antaranya meminta agar OPD yang sampai saat ini masih terdapat lowongan jabatan, segera mengadakan pengisian jabatan sesuai mekanisme yang ada. Demikian juga mall pelayanan publik diminta segera direalisasikan. Langkah ini semata mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani menegaskan, dengan selesainya penandatanganan oleh pimpinan DPRD, maka pengesahan P-APBD tahun 2021 bisa dilakukan tepat waktu. Yaitu, tanggal 27 September 2021.

“Dengan demikian, sesuai Pasal 169 dan Pasal 170 ayat (1) peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah. Bahwa kegiatan ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD dan DPPA-SKPD,” ujarnya kepada wartawan usai pelaksanaan paripurna. (jon/pri/adv)

SITUBONDO – Paripurna persetujuan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 digelar, kemarin (20/09). Setidaknya ada 29 rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Pemkab Situbondo dalam forum tertinggi di gedung wakil rakyat tersebut.

Sebanyak 29 rekomendasi itu merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Pemkab Situbondo. Diserahkan kepada Wakil Bupati, Nyai Hj Khoironi yang mewakili Bupati Karna Suswandi yang berhalangan hadir karena ada acara ke Surabaya bersama Kapolres dan Dandim.

“Sejumlah rekomendasi itu kita serahkan untuk ditindaklanjuti oleh TAPD guna perbaikan penyusunan draf APBD perubahan 2021,” terang Ketua DPRD, Edy Wahyudi usai pelaksanaan paripurna.

Sementara itu, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan kepada ekskutif sebelum menyatakan setuju terhadap Paripurna persetujuan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021. Pertama kali disampaikan oleh H Tolak Atin dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Politisi asal Kecamatan Kapongan tersebut meminta agar Pemkab benar benar memberikan perhatian serius dalam perhelatan POR PROV yang akan digelar pada 2022 mendatang. Salah satunya bagaimana nama baik atau reputasi Pemkab harus terjaga.

Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan momentum tersebut juga sebagai media untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sebab, ajang POR PROV dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan atlet dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Pemkab bisa mencarikan tempat khusus yang strategis  menyediakan berbagai kuliner atau kerajinan masyarakat. Sehingga di sana ada kegiatan dan transaksi ekonomi yang menguntungkan bagi warga Situbondo,” terangnya.

Selain Fraksi PKB, empat fraksi lainnya juga memberikan catatan. Yakni Fraksi PPP, Demokrat, Gerindra dan PDIP yang dibacakan oleh Ningsih. Di antaranya meminta agar OPD yang sampai saat ini masih terdapat lowongan jabatan, segera mengadakan pengisian jabatan sesuai mekanisme yang ada. Demikian juga mall pelayanan publik diminta segera direalisasikan. Langkah ini semata mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani menegaskan, dengan selesainya penandatanganan oleh pimpinan DPRD, maka pengesahan P-APBD tahun 2021 bisa dilakukan tepat waktu. Yaitu, tanggal 27 September 2021.

“Dengan demikian, sesuai Pasal 169 dan Pasal 170 ayat (1) peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah. Bahwa kegiatan ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD dan DPPA-SKPD,” ujarnya kepada wartawan usai pelaksanaan paripurna. (jon/pri/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/