alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Tak Miliki Izin, Pembangunan Tower di Sumberkolak Distop Sementara

RADAR SITUBONDO – Pembangunan tower dengan ketinggian 42 meter di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, terpaksa diberhentikan sementara. Penyebabnya, tidak dilengkapi dengan izin. Itu diketahui saat Komisi III DPRD Situbondo melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Selasa (21/6) kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin mengatakan, rekomendasi pemberhentian sementara pembangunan tower merupakan kebijakan yang lentur. Untuk bisa melanjutkan pembangunan, harus mematuhi aturan yang berlaku. “Kalau ada pelanggaran seperti ini, sebetulnya Satpol PP berhak melakukan pembongkaran. Karena izin pembangunannya tidak ada,” ujarnya, saat meninjau pembangunan tower tersebut.

Atas kejadian tersebut, Arifin langsung memberikan warning keras. Termasuk kepada semua pengusahaagar melengkapi izinnya. “Kami bersama Saptol PP akan menidak tegas  jika ada pembangunan yang tidak dilengkapi izin,” ungkapnya.

Pria Asal Kecamatan Mangaran itu meminta, para investor tidak sembarangan membangun usaha di Situbondo. “Selesaikan dulu kewajibannya, baru mereka melaksanakan pembangunannya,” tegasnya.

Politisi PPP tersebut menjelaskan, persoalan pembangunan tower di Kabupaten Situbondo bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, Komisi III juga menemukan pembangunan tower yang sudah selesai dibangun seratus persen. Namun belum menyelesaikan izinnya sama sekali. “Ke depan, kami secara bertahap akan menertibkan sejumlah bangunan yang izinnya tidak ada,” jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Achmad Yulianto mengatakan, pihaknya displin memegang teguh prinsip tertib perizinan. Setiap pembangunan harus memiliki izin. “Kami sidak bersama bapak-bapak dari Komisi III DPRD merupakan upaya sinergitas, bahwa kondisi ini menjadi acuan kepada yang lain. Persyaratan izin diurus terlebih dahulu sampai selesai, baru melaksanakan kegiatan,” ucapnya.

Kata dia, pihaknya sudah menyiapkan langkah tegas untuk menertibkan pembangunan yang tidak dilengkapi izin. Misalnya penutupan. “Kami akan mendahulukan kegiatan sosialisasi di DPMPTSP dan mendatangi sejumlah kecamatan tentang tertib  perizinan,” pungkasnya. (wan/pri)

RADAR SITUBONDO – Pembangunan tower dengan ketinggian 42 meter di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, terpaksa diberhentikan sementara. Penyebabnya, tidak dilengkapi dengan izin. Itu diketahui saat Komisi III DPRD Situbondo melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Selasa (21/6) kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin mengatakan, rekomendasi pemberhentian sementara pembangunan tower merupakan kebijakan yang lentur. Untuk bisa melanjutkan pembangunan, harus mematuhi aturan yang berlaku. “Kalau ada pelanggaran seperti ini, sebetulnya Satpol PP berhak melakukan pembongkaran. Karena izin pembangunannya tidak ada,” ujarnya, saat meninjau pembangunan tower tersebut.

Atas kejadian tersebut, Arifin langsung memberikan warning keras. Termasuk kepada semua pengusahaagar melengkapi izinnya. “Kami bersama Saptol PP akan menidak tegas  jika ada pembangunan yang tidak dilengkapi izin,” ungkapnya.

Pria Asal Kecamatan Mangaran itu meminta, para investor tidak sembarangan membangun usaha di Situbondo. “Selesaikan dulu kewajibannya, baru mereka melaksanakan pembangunannya,” tegasnya.

Politisi PPP tersebut menjelaskan, persoalan pembangunan tower di Kabupaten Situbondo bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, Komisi III juga menemukan pembangunan tower yang sudah selesai dibangun seratus persen. Namun belum menyelesaikan izinnya sama sekali. “Ke depan, kami secara bertahap akan menertibkan sejumlah bangunan yang izinnya tidak ada,” jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Achmad Yulianto mengatakan, pihaknya displin memegang teguh prinsip tertib perizinan. Setiap pembangunan harus memiliki izin. “Kami sidak bersama bapak-bapak dari Komisi III DPRD merupakan upaya sinergitas, bahwa kondisi ini menjadi acuan kepada yang lain. Persyaratan izin diurus terlebih dahulu sampai selesai, baru melaksanakan kegiatan,” ucapnya.

Kata dia, pihaknya sudah menyiapkan langkah tegas untuk menertibkan pembangunan yang tidak dilengkapi izin. Misalnya penutupan. “Kami akan mendahulukan kegiatan sosialisasi di DPMPTSP dan mendatangi sejumlah kecamatan tentang tertib  perizinan,” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/