alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Pelapor Kecewa, Kasus Sertifikat Tanah Perhutani Jalan di Tempat

SITUBONDO – Penanganan kasus penyertifikatan tanah hutan lindung di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo, oleh Kejaksaaan Negeri (Kejari) Situbondo tak jelas endingnya. Satu tahun lebih berlalu, hingga kini belum juga ada penetapan tersangka. 

Pendamping Program Rehabilitasi  Hutan Lindung, Edi Susyanto yang sekaligus pelapor mengaku kecewa dengan kinerja kejaksaan. Sebab, kasusnya terkesan mogok alias tidak ada kejelasan.

“Saya punya bukti tanda pelaporan awal ke Kejari Situbondo. Lengkap dengan tanggalnya, yaitu pada Bulan Januari tahun 2020. Kalau dihitung hingga saat ini, sudah dua tahun lebih kasus  penyertifikatan tanah itu tak kunjung selesai,” tandasnya, pada koran ini, kemarin (21/4).

Edi menceritakan, proses yang dilalui dalam mengungkap kasus yang tak kunjung selesai itu cukup panjang. Untuk membantu kejaksaan, dia harus mendatangkan beberapa saksi dari tokoh masyarakat. Sehingga, kemudian terungkap bahwa tanah yang disertifikat tersebut adalah tanah milik Negara. Selanjutnya, kasus dilimpahkan dari intel ke datum, hingga sekarang.

“Terus apa yang dikerjakan datum? Masyarakat saja tahu menilai, kalau ada yang menimbulkan kerugian pasti  dipidana. Nah kalau yang ini malah lucu. Hutannya digundul,  isinya diambil, tanahnya disertifikat, kasusnya belum juga bisa diselesaikan,” tegas Edi.

Pria yang menjabat Ketua DPC Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia  (BPAN-AI) menambahkan, kejaksaan terkesan menutup mata dengan persoalan yang terjadi di Alas Tengah. Bahkan seperti takut dengan Kepala Desa Alastengah. Padahal, saat dipanggil kejaksaan, sang kades sudah menyatakan siap mengembalikan sertifikat yang dimiliki warga dalam waktu dua bulan.

“Sekarang sudah lewat waktunya, terus  apa langkah kejaksaan? Kok kasus yang ditangani kejaksaan hanya masalah pencurian, pertengkaran, judi, togel dan minuman keras saja. Masak cuma itu saja?. Terus,  masalah yang menyebabkan negara ini mengalami kerugian miliaran rupiah kok tidak dipertegas,” imbuhnya dengan nada kecewa.

Kasi Intel Kejakasaan Negeri Situbondo Laufika Ananta, ketika dihubungi RadarBanyuwangi.id melalui layanan WhatsApp mengaku belum bisa menjelaskan kasus tersebut. Dia meminta waktu untuk menjelaskan setelah melaksanakan Salat Jumat hari ini. “Besok siang ke kantor saja, sehabis Salat Jumat,” pungkas Laufika. (hum/pri)

SITUBONDO – Penanganan kasus penyertifikatan tanah hutan lindung di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo, oleh Kejaksaaan Negeri (Kejari) Situbondo tak jelas endingnya. Satu tahun lebih berlalu, hingga kini belum juga ada penetapan tersangka. 

Pendamping Program Rehabilitasi  Hutan Lindung, Edi Susyanto yang sekaligus pelapor mengaku kecewa dengan kinerja kejaksaan. Sebab, kasusnya terkesan mogok alias tidak ada kejelasan.

“Saya punya bukti tanda pelaporan awal ke Kejari Situbondo. Lengkap dengan tanggalnya, yaitu pada Bulan Januari tahun 2020. Kalau dihitung hingga saat ini, sudah dua tahun lebih kasus  penyertifikatan tanah itu tak kunjung selesai,” tandasnya, pada koran ini, kemarin (21/4).

Edi menceritakan, proses yang dilalui dalam mengungkap kasus yang tak kunjung selesai itu cukup panjang. Untuk membantu kejaksaan, dia harus mendatangkan beberapa saksi dari tokoh masyarakat. Sehingga, kemudian terungkap bahwa tanah yang disertifikat tersebut adalah tanah milik Negara. Selanjutnya, kasus dilimpahkan dari intel ke datum, hingga sekarang.

“Terus apa yang dikerjakan datum? Masyarakat saja tahu menilai, kalau ada yang menimbulkan kerugian pasti  dipidana. Nah kalau yang ini malah lucu. Hutannya digundul,  isinya diambil, tanahnya disertifikat, kasusnya belum juga bisa diselesaikan,” tegas Edi.

Pria yang menjabat Ketua DPC Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia  (BPAN-AI) menambahkan, kejaksaan terkesan menutup mata dengan persoalan yang terjadi di Alas Tengah. Bahkan seperti takut dengan Kepala Desa Alastengah. Padahal, saat dipanggil kejaksaan, sang kades sudah menyatakan siap mengembalikan sertifikat yang dimiliki warga dalam waktu dua bulan.

“Sekarang sudah lewat waktunya, terus  apa langkah kejaksaan? Kok kasus yang ditangani kejaksaan hanya masalah pencurian, pertengkaran, judi, togel dan minuman keras saja. Masak cuma itu saja?. Terus,  masalah yang menyebabkan negara ini mengalami kerugian miliaran rupiah kok tidak dipertegas,” imbuhnya dengan nada kecewa.

Kasi Intel Kejakasaan Negeri Situbondo Laufika Ananta, ketika dihubungi RadarBanyuwangi.id melalui layanan WhatsApp mengaku belum bisa menjelaskan kasus tersebut. Dia meminta waktu untuk menjelaskan setelah melaksanakan Salat Jumat hari ini. “Besok siang ke kantor saja, sehabis Salat Jumat,” pungkas Laufika. (hum/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/