SITUBONDO – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo tahun 2019, kemarin (22/02). Acara itu dihadiri bupati dan wakil bupati.
Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto berharap, dengan pelaksanaan konsultasi publik, kualitas perencanaan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. “Kualitas perencanaannya harus betul-betul mencerminkan delapan rencana strategis tahun 2019,” katanya.
Untuk mendapatkan perencaan yang berkualitas, harus ada sinergisitas antar SKDP. Bupati menyarankan, masing-masing SKPD agar berjalan bersama. “Dinas bekerja sendirian itu sudah kuno. Sekarang ini waktunya bekerja bareng-bareng,” tambah Dadang.
Dari kedepalan program yang dimaksud, salah satunya masalah ketahanan pangan. Masalah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Saat ini, petani masih sendiri-sendiri. Ini menyebabkan produk pertanian yang tidak maksimal. “Dampak lain, tata niaga tidak berpihak kepada petani. Harga jual produk tidak sesuai dengan jerih payah petani,” kata Dadang.
Makanya, tambah Dadang, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jika permasalahannya ada pada hasil pertanian, maka harus ada usaha untuk penyuburan tanah. “Karena itu yang menjadi sangat strategis,” katanya. (bib/pri)
SITUBONDO – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo tahun 2019, kemarin (22/02). Acara itu dihadiri bupati dan wakil bupati.
Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto berharap, dengan pelaksanaan konsultasi publik, kualitas perencanaan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. “Kualitas perencanaannya harus betul-betul mencerminkan delapan rencana strategis tahun 2019,” katanya.
Untuk mendapatkan perencaan yang berkualitas, harus ada sinergisitas antar SKDP. Bupati menyarankan, masing-masing SKPD agar berjalan bersama. “Dinas bekerja sendirian itu sudah kuno. Sekarang ini waktunya bekerja bareng-bareng,” tambah Dadang.
Dari kedepalan program yang dimaksud, salah satunya masalah ketahanan pangan. Masalah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Saat ini, petani masih sendiri-sendiri. Ini menyebabkan produk pertanian yang tidak maksimal. “Dampak lain, tata niaga tidak berpihak kepada petani. Harga jual produk tidak sesuai dengan jerih payah petani,” kata Dadang.
Makanya, tambah Dadang, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jika permasalahannya ada pada hasil pertanian, maka harus ada usaha untuk penyuburan tanah. “Karena itu yang menjadi sangat strategis,” katanya. (bib/pri)
