alexametrics
25.5 C
Banyuwangi
Wednesday, July 6, 2022

Dewan Anggapa Anggaran Penanganan PMK Terlalu Kecil

RADAR SITUBONDO – DPRD Kabupaten Situbondo menilai penetapan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari biaya tidak terduga (BTT) terlalu kecil. Sebab, hanya sebesar Rp 1,5 miliar. Padahal jumlah hewan yang diduga terpapar penyakit menular dan mematikan itu itu jumlah mencapai ribuan ekor.

Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Suprapto mengatakan, wabah penyakit menular itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menangani. Secara prosedur, untuk menyelamatkan hewan ternak dari paparan penyakit PMK membutuhkan biaya sebesar Rp 350 ribu per ekor. Digunakan untuk pemberian obat dan vitamin.

“Hewan yang terpapar gejala penyakit PMK maupun yang belum terpapar harus segera diobati. Hal itu untuk memutus rantai persebarannya,” ucap Suprapto, Senin (20/6) kemarin.

Politisi PKB tersebut menjelaskan, jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Situbondo  mencapai sekitar 184.400 ekor. Anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah idealnya sekitar Rp 64 miliar. “Sesuai standar operasional prosedur (SOP), untuk satu hewan ternak membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp.350 dan dikalikan jumlah populasi hewan ternak. Maka jumlahnya sekitar Rp. 64 miliar,” jelasnya.

Suprapto mengatakan, kasus hewan ternak yang terpapar PMK jumlahnya mencapai sekitar 3000 ekor. Bahkan sekitar puluhan hewan ternak juga dilaporkan meninggal diduga terpapar penyakit PMK. “Laporan di Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur sebanyak sepuluh ekor ternak sapi mati dalam waktu yang dekat. Sementara itu juga di Desa Jetis, Kecamatan Besuki puluhan hewan ternak mati, termasuk  juga di Kecamatan Banyuglugur,” ungkapnya.

Kata dia, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Situbondo harus serius dalam menangani penularan PMK. Sebab, hewan ternak bagi masyarakat menjadi aset yang berharga. “Disnakkan semakin tidak bisa mengatasi kasus demi kasus yang sudah menyebar dan menular kepada hewan ternak milik warga,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Disnakkan, Kholil mengatakan, penggunaan anggaran BTT melalui APBD akan dilakukan secara bertahap. Sebab, kemampuan keuangan daerah terbatas. “Sebesar Rp.1,5 miliar ini nantinya fokus pemberian obat dan vitamin kepada sejumlah hewan yang terpapar PMK, dengan sasaran sekitar 6000 ekor hewan ternak,” ucapnya.

Kholil mengaku, untuk memenuhi kebutuhan obat dan vitamin, pemerintah masih kesulitan untuk mendapatkan persediaannya. Karena banyak toko yang stoknya sudah habis terjual. “kami masih melakukan pemesanan obat kepada pabrik. Karena penyakit PMK ini sudah menyebar di beberapa Kabupaten/Kota. Sehingga kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan obat tersebut,,” jelasnya.

Kholil menambahkan, warga secara mandiri telah mengeluarkan uang pribadinya untuk mengobati hewan ternaknya yang sedang sakit. Upaya yang dilakukan membuahkan hasil, karena sembuh. “Ada 200 hewan ternak yang sembuh, dan biaya pengobatannya itu ditanggung secara pribadi,” pungkasnya. (wan/pri)

RADAR SITUBONDO – DPRD Kabupaten Situbondo menilai penetapan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari biaya tidak terduga (BTT) terlalu kecil. Sebab, hanya sebesar Rp 1,5 miliar. Padahal jumlah hewan yang diduga terpapar penyakit menular dan mematikan itu itu jumlah mencapai ribuan ekor.

Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Suprapto mengatakan, wabah penyakit menular itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menangani. Secara prosedur, untuk menyelamatkan hewan ternak dari paparan penyakit PMK membutuhkan biaya sebesar Rp 350 ribu per ekor. Digunakan untuk pemberian obat dan vitamin.

“Hewan yang terpapar gejala penyakit PMK maupun yang belum terpapar harus segera diobati. Hal itu untuk memutus rantai persebarannya,” ucap Suprapto, Senin (20/6) kemarin.

Politisi PKB tersebut menjelaskan, jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Situbondo  mencapai sekitar 184.400 ekor. Anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah idealnya sekitar Rp 64 miliar. “Sesuai standar operasional prosedur (SOP), untuk satu hewan ternak membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp.350 dan dikalikan jumlah populasi hewan ternak. Maka jumlahnya sekitar Rp. 64 miliar,” jelasnya.

Suprapto mengatakan, kasus hewan ternak yang terpapar PMK jumlahnya mencapai sekitar 3000 ekor. Bahkan sekitar puluhan hewan ternak juga dilaporkan meninggal diduga terpapar penyakit PMK. “Laporan di Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur sebanyak sepuluh ekor ternak sapi mati dalam waktu yang dekat. Sementara itu juga di Desa Jetis, Kecamatan Besuki puluhan hewan ternak mati, termasuk  juga di Kecamatan Banyuglugur,” ungkapnya.

Kata dia, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Situbondo harus serius dalam menangani penularan PMK. Sebab, hewan ternak bagi masyarakat menjadi aset yang berharga. “Disnakkan semakin tidak bisa mengatasi kasus demi kasus yang sudah menyebar dan menular kepada hewan ternak milik warga,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Disnakkan, Kholil mengatakan, penggunaan anggaran BTT melalui APBD akan dilakukan secara bertahap. Sebab, kemampuan keuangan daerah terbatas. “Sebesar Rp.1,5 miliar ini nantinya fokus pemberian obat dan vitamin kepada sejumlah hewan yang terpapar PMK, dengan sasaran sekitar 6000 ekor hewan ternak,” ucapnya.

Kholil mengaku, untuk memenuhi kebutuhan obat dan vitamin, pemerintah masih kesulitan untuk mendapatkan persediaannya. Karena banyak toko yang stoknya sudah habis terjual. “kami masih melakukan pemesanan obat kepada pabrik. Karena penyakit PMK ini sudah menyebar di beberapa Kabupaten/Kota. Sehingga kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan obat tersebut,,” jelasnya.

Kholil menambahkan, warga secara mandiri telah mengeluarkan uang pribadinya untuk mengobati hewan ternaknya yang sedang sakit. Upaya yang dilakukan membuahkan hasil, karena sembuh. “Ada 200 hewan ternak yang sembuh, dan biaya pengobatannya itu ditanggung secara pribadi,” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/