alexametrics
27.6 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Kapolres Jamin Penuntasan Proses Hukum, Dewan Panggil Instansi Terkait

SITUBONDO – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Situbondo di tahun 2021 mencapai 46 kasus. Kasusnya bervariasi. Ada pencabulan, persetubuhan hingga pemerkosaan. Beberapa di antaranya masih proses penanganan di ranah hukum.

PLT Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Drs. Prio Andoko M.Si  mengatakan, tidak semua kasus masuk ke DP3A. Selama 2021 tercatat ada 46 kasus.  Untuk penanganan secara hukum, DP3A tidak bisa menjelaskan. Sebab, itu ranah kepolisian. 

“Dalam penanganan yang kami lakukan hanya memperhatikan hak anak yang menjadi korban kekekerasan. Seperti memperhatikan hak hidup anak,  hak tumbuh kembang, hak perlindungan khusus, dan hak partisipasi,” ujar Prio, Jumat (11/2).

Menurutnya, untuk hak perlindungan secara  khusus, tidak  bisa ditangani oleh satu dinas saja. Namun, harus ditangani beberapa dinas. Seperti kepolisian, pengadilan agama, kejaksaan, termasuk kemenag lebih-lebih dinas pendidikan. “Terbukti, ada beberapa anak yang mengalami kekerasan menjadi  trauma hingga putus sekolah,” imbuh Prio.

Diakui, dalam penanganan kasus pemerkosaan memang cukup berat. Jangankan sampai menangani 46 kasus, menangani satu kasus saja sudah kewalahan. Contohnya kasus pemerkosaan gadis yang diduga dilakukan oleh tujuh pelaku.

“Paling gampang contoh kasus yang dialami oleh gadis di bawah umur yang diperkosa. Hingga sekarang status hukumnya belum jelas. Tidak menutup kemungkinan korban sudah down. Orang tuanya bisa saja menyerah. Tugas kita adalah memantau mental mereka, memberikan semangat kepada korban,” terang Prio.

Dia mengeluhkan kendala dalam menangani anak korban kekerasan. Mulai ekonomi, pendidikan,  hingga kesehatan. “kita cuma memberikan pendampingan, bukan memberikan kepuasan. Tugas kita itu meniup pluit, terhadap beberapa istansi yang harus ikut membantu setiap orang yang menjadi korban kekerasan,” tegas Prio

Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya. S.H. membenarkan adanya kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2021. Kapolres memastikan setiap kasus akan diselesaikan. Apalagi, kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan rentan terjadi.

“Untuk kasus tersebut tentu akan kita tangani secara profesional. Menjadi perhatian khusus bagi kami, karena kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang rentan. Untuk data yang sudah ditangani masih kita tanyakan kepada Satreskrim,” pungkas Andi Sinjaya.

Sekretaris Komisi IV, Tolak Atin akan memanggil beberapa istansi terkait untuk mengungkap beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Yang sudah tertangani dan berapa kasus yang mandek,” imbuhnya. (hum/pri)

SITUBONDO – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Situbondo di tahun 2021 mencapai 46 kasus. Kasusnya bervariasi. Ada pencabulan, persetubuhan hingga pemerkosaan. Beberapa di antaranya masih proses penanganan di ranah hukum.

PLT Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Drs. Prio Andoko M.Si  mengatakan, tidak semua kasus masuk ke DP3A. Selama 2021 tercatat ada 46 kasus.  Untuk penanganan secara hukum, DP3A tidak bisa menjelaskan. Sebab, itu ranah kepolisian. 

“Dalam penanganan yang kami lakukan hanya memperhatikan hak anak yang menjadi korban kekekerasan. Seperti memperhatikan hak hidup anak,  hak tumbuh kembang, hak perlindungan khusus, dan hak partisipasi,” ujar Prio, Jumat (11/2).

Menurutnya, untuk hak perlindungan secara  khusus, tidak  bisa ditangani oleh satu dinas saja. Namun, harus ditangani beberapa dinas. Seperti kepolisian, pengadilan agama, kejaksaan, termasuk kemenag lebih-lebih dinas pendidikan. “Terbukti, ada beberapa anak yang mengalami kekerasan menjadi  trauma hingga putus sekolah,” imbuh Prio.

Diakui, dalam penanganan kasus pemerkosaan memang cukup berat. Jangankan sampai menangani 46 kasus, menangani satu kasus saja sudah kewalahan. Contohnya kasus pemerkosaan gadis yang diduga dilakukan oleh tujuh pelaku.

“Paling gampang contoh kasus yang dialami oleh gadis di bawah umur yang diperkosa. Hingga sekarang status hukumnya belum jelas. Tidak menutup kemungkinan korban sudah down. Orang tuanya bisa saja menyerah. Tugas kita adalah memantau mental mereka, memberikan semangat kepada korban,” terang Prio.

Dia mengeluhkan kendala dalam menangani anak korban kekerasan. Mulai ekonomi, pendidikan,  hingga kesehatan. “kita cuma memberikan pendampingan, bukan memberikan kepuasan. Tugas kita itu meniup pluit, terhadap beberapa istansi yang harus ikut membantu setiap orang yang menjadi korban kekerasan,” tegas Prio

Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya. S.H. membenarkan adanya kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2021. Kapolres memastikan setiap kasus akan diselesaikan. Apalagi, kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan rentan terjadi.

“Untuk kasus tersebut tentu akan kita tangani secara profesional. Menjadi perhatian khusus bagi kami, karena kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang rentan. Untuk data yang sudah ditangani masih kita tanyakan kepada Satreskrim,” pungkas Andi Sinjaya.

Sekretaris Komisi IV, Tolak Atin akan memanggil beberapa istansi terkait untuk mengungkap beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Yang sudah tertangani dan berapa kasus yang mandek,” imbuhnya. (hum/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/