alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

DPMD Bertemu Komisi I Bahas Keterlambatan Pencairan Dana Desa

SITUBONDO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kemarin (19/10) melakukan koordinasi ke Komisi I DPRD. Mereka membicarakan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) karena banyak yang molor.  Keadaan tersebut akibat pemerintah desa yang tak kunjung cepat dalam menyelesaikan SPJ. 

Kepala DPMD, Lutfi Joko Prihatin menerangkan, dalam pertemuan tersebut Bagian Hukum Pemkab Situbondo juga hadir. “Kalau DPMD sendiri sama sekali tidak pernah melakukan hambatan dalam pencairan DD maupun ADD. Kita semata-mata hanya melaksanakan ketentuan aturan yang harus dilaksanakan dan diterapkan,” ujarnya, Selasa (19/10) kemarin.

Jika sampai hari ini ada keterlambatan pencairan, lanjut Mantan Kabag Hukum tersebut, salah satu faktornya karena ketidaktaatan dari desa. Diakui oleh Lutfi, ketentuan aturan pencairan DD/ADD sangat banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sebab itulah, saat ini sedang diwacanakan perubahan peraturan bupati (perbup).

“Sehingga dengan perubahan-perubahan Perbub yang akan kita lakukan, ini memungkinkan ADD  tidak terlalu banyak syarat. Sedangkan DD-nya ini memang sudah ketentuan yang ada di pusat sesuai dengan Permendagri,” jlentreh Lutfi.

Menurut Lutfi, DPMD melakukan koordinasi dengan Komisi I DPRD untuk memperjelas persoalan kenapa sampai hari ini pencairan DD/ADD masih sedikit. ”Desa yang pencairannya ditolak, itu bukan karena unsur kesengajaan. Tapi, memang tidak lengkap persyaratan yang diajukan. Untuk yang sekarang ini sudah mencapai sekitar 40 desa lebih untuk pengajuan pencairan DD yang sudah masuk dan ini akan terus berjalan,”tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H Faishol mengatakan, DPMD datang ke Komisi I melakukan koordinasi terkait persoalan DD dan ADD di Kabupaten Situbondo yang waktu pencairannya mengalami kemunduran. “Kami sendiri dari DPRD menerima keluhan beberapa desa. Kita mendorong bagaimana secepatnya agar dana operasional, ADD dan dana pelaksanaan pembangunan DD segera dicairkan,” ujarnya.

Kata dia, hampir semua desa mengeluh karena ada keterlambatan pencairan. Versi DPMD, itu terjadi karena banyak kekurangan SPJ. Komisi I sudah mewanti-wanti bagaimana bisa segera diselesaikan. “Saat ini sudah cukup banyak sekitar 40 lebih yang sudah selesai, sedangkan yang cair masih 11 Desa. Yang masuk di KPPn sudah ada 46 desa, Insyaallah pada hari ini, (dari 46 desa) itu ada tambahan lagi enam desa. Jadi sudah sekitar 52 desa. Sudah 50 persen,” pungkasnya. (mg4/pri)

SITUBONDO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kemarin (19/10) melakukan koordinasi ke Komisi I DPRD. Mereka membicarakan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) karena banyak yang molor.  Keadaan tersebut akibat pemerintah desa yang tak kunjung cepat dalam menyelesaikan SPJ. 

Kepala DPMD, Lutfi Joko Prihatin menerangkan, dalam pertemuan tersebut Bagian Hukum Pemkab Situbondo juga hadir. “Kalau DPMD sendiri sama sekali tidak pernah melakukan hambatan dalam pencairan DD maupun ADD. Kita semata-mata hanya melaksanakan ketentuan aturan yang harus dilaksanakan dan diterapkan,” ujarnya, Selasa (19/10) kemarin.

Jika sampai hari ini ada keterlambatan pencairan, lanjut Mantan Kabag Hukum tersebut, salah satu faktornya karena ketidaktaatan dari desa. Diakui oleh Lutfi, ketentuan aturan pencairan DD/ADD sangat banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sebab itulah, saat ini sedang diwacanakan perubahan peraturan bupati (perbup).

“Sehingga dengan perubahan-perubahan Perbub yang akan kita lakukan, ini memungkinkan ADD  tidak terlalu banyak syarat. Sedangkan DD-nya ini memang sudah ketentuan yang ada di pusat sesuai dengan Permendagri,” jlentreh Lutfi.

Menurut Lutfi, DPMD melakukan koordinasi dengan Komisi I DPRD untuk memperjelas persoalan kenapa sampai hari ini pencairan DD/ADD masih sedikit. ”Desa yang pencairannya ditolak, itu bukan karena unsur kesengajaan. Tapi, memang tidak lengkap persyaratan yang diajukan. Untuk yang sekarang ini sudah mencapai sekitar 40 desa lebih untuk pengajuan pencairan DD yang sudah masuk dan ini akan terus berjalan,”tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, H Faishol mengatakan, DPMD datang ke Komisi I melakukan koordinasi terkait persoalan DD dan ADD di Kabupaten Situbondo yang waktu pencairannya mengalami kemunduran. “Kami sendiri dari DPRD menerima keluhan beberapa desa. Kita mendorong bagaimana secepatnya agar dana operasional, ADD dan dana pelaksanaan pembangunan DD segera dicairkan,” ujarnya.

Kata dia, hampir semua desa mengeluh karena ada keterlambatan pencairan. Versi DPMD, itu terjadi karena banyak kekurangan SPJ. Komisi I sudah mewanti-wanti bagaimana bisa segera diselesaikan. “Saat ini sudah cukup banyak sekitar 40 lebih yang sudah selesai, sedangkan yang cair masih 11 Desa. Yang masuk di KPPn sudah ada 46 desa, Insyaallah pada hari ini, (dari 46 desa) itu ada tambahan lagi enam desa. Jadi sudah sekitar 52 desa. Sudah 50 persen,” pungkasnya. (mg4/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/