alexametrics
29.2 C
Banyuwangi
Sunday, October 2, 2022

Rapelan Gaji Segera Cair, BKPSDM Monitoring 697 Guru PPPK

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Rapel gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam waktu dekat segera direalisasikan. Untuk kepentingan tersebut, mulai hari ini, Selasa (20/09) Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Situbondo Situbondo melakukan monitoring terhadap keberadaan 697 guru PPPK di Kota Santri.

Kepala BKP SDM, Dr Fathor Rakhman menerangkan, ratusan guru PPPK yang dimonitoring meliputi baik yang telah menerima SK Tahap  pertama maupun SK Tahap kedua. “Jadi sampai tiga hari ke depan kita akan melakukan monitoring baik di zona timur, barat dan tengah,” terangnya kepada koran ini, tadi malam.

Mantan kepala Dinas Pendidikan itu menerangkan, pembagian zona sengaja dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan monitoring. Zona Timur meliputi Kecamatan Banyuputih, Asembagus, Jangkar, dan Arjasa. Zona Tengah meliputi Kecamatan Kapongan, Mangaran, Panji, Situbondo, Panarukan dan Kendit. Sedang untuk Zona Barat meliputi Kecamatan Bungatan, Mlandingan, Suboh, Sumber Malang, Jatibanteng, Banyuglugur dan Besuki.

Baca Juga :  Sekolah Bergantung Kepada Ribuan Guru Honorer

“Langkah monitoring ini dilakukan untuk memastikan terhadap pembayaran 452 orang guru PPPK yang akan menerima rapel gaji selama tiga  bulan dengan total anggaran senilai Rp 4,7 miliar, serta terhadap 245 guru PPPK yang akan menerima Rappel Gaji selama empat bulan atau senilai Rp 4,3 miliar,” rinci Fatho Rakhman.

Kepala BKPSDM Situbondo berharap, pembayaran rappel gaji Guru PPPK akan mampu mendorong kinerja dan memberikan dampak kepada perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Situbondo. “Pembayaran Rappel Gaji ASN disalurkan secara langsung melalui Rekening masing masing ASN Guru PPPK,” imbuh pria yang berdomisili di Kecamatan Besuki tersebut.

Sebab itulah, dia menegaskan, dirinya tidak ingin mendengar ada pemotongan dalam bentuk apapun terkait pembayaran rapel Gaji ASN guru PPPK. “Jadi tidak ada alasan apa pun melakukan pemotongan, tidak dibenarkan,” pungkas Fathor Rakhman. (wan/pri)

Baca Juga :  4.000 Guru SMA/SMK Menunggu Giliran Divaksin

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Rapel gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam waktu dekat segera direalisasikan. Untuk kepentingan tersebut, mulai hari ini, Selasa (20/09) Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Situbondo Situbondo melakukan monitoring terhadap keberadaan 697 guru PPPK di Kota Santri.

Kepala BKP SDM, Dr Fathor Rakhman menerangkan, ratusan guru PPPK yang dimonitoring meliputi baik yang telah menerima SK Tahap  pertama maupun SK Tahap kedua. “Jadi sampai tiga hari ke depan kita akan melakukan monitoring baik di zona timur, barat dan tengah,” terangnya kepada koran ini, tadi malam.

Mantan kepala Dinas Pendidikan itu menerangkan, pembagian zona sengaja dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan monitoring. Zona Timur meliputi Kecamatan Banyuputih, Asembagus, Jangkar, dan Arjasa. Zona Tengah meliputi Kecamatan Kapongan, Mangaran, Panji, Situbondo, Panarukan dan Kendit. Sedang untuk Zona Barat meliputi Kecamatan Bungatan, Mlandingan, Suboh, Sumber Malang, Jatibanteng, Banyuglugur dan Besuki.

Baca Juga :  4.000 Guru SMA/SMK Menunggu Giliran Divaksin

“Langkah monitoring ini dilakukan untuk memastikan terhadap pembayaran 452 orang guru PPPK yang akan menerima rapel gaji selama tiga  bulan dengan total anggaran senilai Rp 4,7 miliar, serta terhadap 245 guru PPPK yang akan menerima Rappel Gaji selama empat bulan atau senilai Rp 4,3 miliar,” rinci Fatho Rakhman.

Kepala BKPSDM Situbondo berharap, pembayaran rappel gaji Guru PPPK akan mampu mendorong kinerja dan memberikan dampak kepada perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Situbondo. “Pembayaran Rappel Gaji ASN disalurkan secara langsung melalui Rekening masing masing ASN Guru PPPK,” imbuh pria yang berdomisili di Kecamatan Besuki tersebut.

Sebab itulah, dia menegaskan, dirinya tidak ingin mendengar ada pemotongan dalam bentuk apapun terkait pembayaran rapel Gaji ASN guru PPPK. “Jadi tidak ada alasan apa pun melakukan pemotongan, tidak dibenarkan,” pungkas Fathor Rakhman. (wan/pri)

Baca Juga :  Guru Dituntut Menjawab Tantangan Pembelajaran Revolusi Industri 4.0

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/