alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, August 14, 2022

Kasus Pungli Tanah Seret Kepala Desa Kedunglo ke Tahanan

SITUBONDO – Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Asri Hadiyanto sekitar pukul 11.00, Rabu (19/07), ditahan di Rutan Situbondo. Penahanan tersangka kasus pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu dilakukan setelah penyidik Polres Situbondo menyerahkan berkas P21 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) kemarin.
Masa penahanan terdakwa paling lama 20 hari sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Jika masa penahannnya habis dan belum ada ketetapan hukum, maka yang bersangkutan keluar demi hukum.
Jaksa Fungsional bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Situbondo, Stirman Eka menerangkan, penahanan terhadap Asri Hadiyanto sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP. “Kami menilai sudah memenuhi alasan subyektif dan obyektif, makaya kita tahan,” ujarnya.
Alasan lain, kejaksaan khawatir terdakwa melarikan diri serta merusak atau menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa juga dianggap berpotensi mengulangi lagi perbuatannya. “Karena sampai saat ini masih menjabat sebagai kades. Jadi berpotensi mengulangi lagi perbuatannya,” jelas Stirman.
Reno Widigdiyo, penasehat hukum terdakwa memastikan akan mengajukan penangguhan penahanan. Sebab, dia menilai, kliennya tidak wajar langsung dijebloskan ke penjara. “Karena yang bersangkutan selama ini sangat kooperatif saat dilakukan penyidikan,” terangnya.
Dengan tidak ditahannya terdakwa oleh penyidik Polres sebelumnya, tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan. Karena yang bersangkutan selalu memenuhi pemanggilan polisi. “Dan kami jamin klien saya tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” tambah Reno
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Koni Kabupaten Situbondo itu menjelaskan, dengan penahanan terhadap tersangka, secara tidak langsung akan membuat roda pemerintahan di Desa Kedunglo pincang. “Sedangkan untuk menunjukkan PJ tidak semudah itu,” ujar Reno.
Jabatan kepala desa  sangat strategis. Pelayanan terhadap masyarakat dibutuhkan hampir selama 24 jam. Menurut Reno, ini bisa sebagai pertimbangan lain penuntut umum sebelum melakukan penahan terhadap terdakwa.
Di satu sisi, kasus tersangka yang disandang Asri Hadiyanto masih sebatas sangkaan. Sebab, faktanya, yang bersangkutan tidak ada di balai desa Kedunglo saat OTT terjadi. “Dia dipanggil ke balai desa. Selain itu, tidak tersita uang dari beliau (Kades Kedunglo). Karena itu juga kami perlu mengajukan penangguhan penahanan,” pungkasnya.
Mengingatkan kembali, Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Situbondo, pada Hari Senin, 20 Februari 2017 lalu menangkap Kades Kedunglo, Kecamatan Asembagus bersama lima panitia PTSL Desa Kedunglo. Penangkapan dilakukan saat unit pemberantasan Pungli Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Tim melakukan penangkapan saat pemohon pembuatan sertifikat tanah membayar uang yang diminta oleh panitia PTSL. Dari pengkauan pelaku OTT saat itu, setiap pemohon diminta uang Rp.700 ribu. Padahal, untuk keperluan itu, warga tidak dikenakan biaya apapun.
Di lokasi kejadian (Balai Desa Kedunglo), tim menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya, uang tunai sebesar Rp.15 juta, buku catatan pemohon yang sudah menyerahkan uang, dokumen pembentukan panitia PTSL, serta bukti penyerahan keuangan kepada Kades.
Enam orang yang diamankan itu  diantaranya, Kepala Desa Kedunglo, Asri Hadiyanto; Ketua Panitia PTSL, Mistari; dan empat anggota panitia lainnya yang juga sebagai perangkat desa setempat. (bib)

Baca Juga :  Berebut Daftar di Sebelas SMPN

SITUBONDO – Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Asri Hadiyanto sekitar pukul 11.00, Rabu (19/07), ditahan di Rutan Situbondo. Penahanan tersangka kasus pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu dilakukan setelah penyidik Polres Situbondo menyerahkan berkas P21 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) kemarin.
Masa penahanan terdakwa paling lama 20 hari sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Jika masa penahannnya habis dan belum ada ketetapan hukum, maka yang bersangkutan keluar demi hukum.
Jaksa Fungsional bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Situbondo, Stirman Eka menerangkan, penahanan terhadap Asri Hadiyanto sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP. “Kami menilai sudah memenuhi alasan subyektif dan obyektif, makaya kita tahan,” ujarnya.
Alasan lain, kejaksaan khawatir terdakwa melarikan diri serta merusak atau menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa juga dianggap berpotensi mengulangi lagi perbuatannya. “Karena sampai saat ini masih menjabat sebagai kades. Jadi berpotensi mengulangi lagi perbuatannya,” jelas Stirman.
Reno Widigdiyo, penasehat hukum terdakwa memastikan akan mengajukan penangguhan penahanan. Sebab, dia menilai, kliennya tidak wajar langsung dijebloskan ke penjara. “Karena yang bersangkutan selama ini sangat kooperatif saat dilakukan penyidikan,” terangnya.
Dengan tidak ditahannya terdakwa oleh penyidik Polres sebelumnya, tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan. Karena yang bersangkutan selalu memenuhi pemanggilan polisi. “Dan kami jamin klien saya tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” tambah Reno
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Koni Kabupaten Situbondo itu menjelaskan, dengan penahanan terhadap tersangka, secara tidak langsung akan membuat roda pemerintahan di Desa Kedunglo pincang. “Sedangkan untuk menunjukkan PJ tidak semudah itu,” ujar Reno.
Jabatan kepala desa  sangat strategis. Pelayanan terhadap masyarakat dibutuhkan hampir selama 24 jam. Menurut Reno, ini bisa sebagai pertimbangan lain penuntut umum sebelum melakukan penahan terhadap terdakwa.
Di satu sisi, kasus tersangka yang disandang Asri Hadiyanto masih sebatas sangkaan. Sebab, faktanya, yang bersangkutan tidak ada di balai desa Kedunglo saat OTT terjadi. “Dia dipanggil ke balai desa. Selain itu, tidak tersita uang dari beliau (Kades Kedunglo). Karena itu juga kami perlu mengajukan penangguhan penahanan,” pungkasnya.
Mengingatkan kembali, Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Situbondo, pada Hari Senin, 20 Februari 2017 lalu menangkap Kades Kedunglo, Kecamatan Asembagus bersama lima panitia PTSL Desa Kedunglo. Penangkapan dilakukan saat unit pemberantasan Pungli Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Tim melakukan penangkapan saat pemohon pembuatan sertifikat tanah membayar uang yang diminta oleh panitia PTSL. Dari pengkauan pelaku OTT saat itu, setiap pemohon diminta uang Rp.700 ribu. Padahal, untuk keperluan itu, warga tidak dikenakan biaya apapun.
Di lokasi kejadian (Balai Desa Kedunglo), tim menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya, uang tunai sebesar Rp.15 juta, buku catatan pemohon yang sudah menyerahkan uang, dokumen pembentukan panitia PTSL, serta bukti penyerahan keuangan kepada Kades.
Enam orang yang diamankan itu  diantaranya, Kepala Desa Kedunglo, Asri Hadiyanto; Ketua Panitia PTSL, Mistari; dan empat anggota panitia lainnya yang juga sebagai perangkat desa setempat. (bib)

Baca Juga :  Temukan Tiga Gugus Struktur Utuh di Situs Melek

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

DKB Gelar Workshop Teater dan Pantomim

Tarif Ojol Akan Naik

Ditinggal Ziarah Haji, Rumah Terbakar

/