alexametrics
23.2 C
Banyuwangi
Monday, August 8, 2022

Pensiunan PG Panji Minta Tunjangan Kematian

RadarBanyuwangi.id – Para pensiunan pegawai PG Panji mendatangi Komisi IV DPRD Situbondo kemarin (18/06). Mereka meminta agar bisa mendapatkan santunan kematian dari PTPN.

Ketua Komisi IV, Fahrudi Apriawan menerangkan, dasar mereka meminta keuangan tersebut adalah keputusan PTPN tentang pemberian bantuan perawatan kesehatan. Di pasal 5 dalam keputusan itu menerangkan, bahwa ada bantuan santunan kepada pensiunan yang sudah meninggal dunia. “Itulah yang menjadi dasar mereka menuntut haknya,” jelas Fahrudi kepada RadarBanyuwangi.id.

Tetapi, setelah dikroscek lebih jauh, aturan tentang santunan kematian sudah tidak berlaku. Sebab, ada perubahan struktur yang di dalamnya tidak dicantumkan bantuan keuangan kematian. “Setelah kami konfirmasi ke pihak PG, ternyata itu aturan lama, dan sekarang tidak berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Tertipu Kenalan di FB Rp 5 Juta

Makanya, pihak PG tidak bisa memberikan santunan kematian. Jika diberikan, bisa menjadi masalah karena tidak ada dasar hukumnya. “Tetapi kami selaku wakil rakyat akan memperjuangkan masalah ini,” terangnya.

Fahrudi mengaku, Komisi IV sudah meminta asosiasi pegawai PG yang sudah purna untuk membuatkan usulan. Pihak PG bisa menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi berdasarkan usulan pegawai purna. “PG sudah kami minta agar membuat pengajuan ke pusat. Kemudian, kami di Komisi IV akan menanyakan langsung ke kementerian,” pungkas Fahrudi.

Manajer AKU PG Pandjie, Fitro Haryadi menjelaskan, aturan tentang pemberian santunan kematian kepada pensiunan pegawai tersebut memang sudah kedaluwarsa. Sebab, saat ini sudah ada perubahan struktur terkait hal itu. “Kalau didasarkan pada aturan kedaluwarsa, tentu tidak bisa,” ujarnya.

Baca Juga :  Siswa Terpapar Covid-19, Dua SD di Kota Santri Ditutup Sementara

Tetapi, pihaknya akan membuat pengajuan sesuai saran dari DPRD. Aspirasi dari pensiunan akan disampaikan secara resmi ke PTPN. “Kami akan mengajukan anggarannya ke kantor pusat. Tapi kami tidak bisa janji, karena inikan masih permohonan,” terang Fitro. (bib)

RadarBanyuwangi.id – Para pensiunan pegawai PG Panji mendatangi Komisi IV DPRD Situbondo kemarin (18/06). Mereka meminta agar bisa mendapatkan santunan kematian dari PTPN.

Ketua Komisi IV, Fahrudi Apriawan menerangkan, dasar mereka meminta keuangan tersebut adalah keputusan PTPN tentang pemberian bantuan perawatan kesehatan. Di pasal 5 dalam keputusan itu menerangkan, bahwa ada bantuan santunan kepada pensiunan yang sudah meninggal dunia. “Itulah yang menjadi dasar mereka menuntut haknya,” jelas Fahrudi kepada RadarBanyuwangi.id.

Tetapi, setelah dikroscek lebih jauh, aturan tentang santunan kematian sudah tidak berlaku. Sebab, ada perubahan struktur yang di dalamnya tidak dicantumkan bantuan keuangan kematian. “Setelah kami konfirmasi ke pihak PG, ternyata itu aturan lama, dan sekarang tidak berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Utang Belum Dibayar, Kaca Tetangga Dipecah

Makanya, pihak PG tidak bisa memberikan santunan kematian. Jika diberikan, bisa menjadi masalah karena tidak ada dasar hukumnya. “Tetapi kami selaku wakil rakyat akan memperjuangkan masalah ini,” terangnya.

Fahrudi mengaku, Komisi IV sudah meminta asosiasi pegawai PG yang sudah purna untuk membuatkan usulan. Pihak PG bisa menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi berdasarkan usulan pegawai purna. “PG sudah kami minta agar membuat pengajuan ke pusat. Kemudian, kami di Komisi IV akan menanyakan langsung ke kementerian,” pungkas Fahrudi.

Manajer AKU PG Pandjie, Fitro Haryadi menjelaskan, aturan tentang pemberian santunan kematian kepada pensiunan pegawai tersebut memang sudah kedaluwarsa. Sebab, saat ini sudah ada perubahan struktur terkait hal itu. “Kalau didasarkan pada aturan kedaluwarsa, tentu tidak bisa,” ujarnya.

Baca Juga :  Warkop Jadi Arena Diskusi, Bahas Bisnis hingga Sosialisasi Lalu Lintas

Tetapi, pihaknya akan membuat pengajuan sesuai saran dari DPRD. Aspirasi dari pensiunan akan disampaikan secara resmi ke PTPN. “Kami akan mengajukan anggarannya ke kantor pusat. Tapi kami tidak bisa janji, karena inikan masih permohonan,” terang Fitro. (bib)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/