alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Kecewa Laporan Tambang Bermasalah Belum Diproses, Pengacara Datangi Polres

SITUBONDO – Belasan pengacara mendatangi Mapolres Situbondo, Kamis (19/5). Mereka mengaku kecewa karena perkembangan proses hukum dugaan pertambangan ilegal yang  dilaporkan sekitar setengah tahun yang lalu, hingga kini tak jelas perkembangannya.

Supriyono, salah satu pengacara yang datang ke Mapolres menyebutkan, laporan dugaan pertambangan ilegal yang masuk ke Mapolres Situbondo tanggal 03 Desember 2021. “Laporan hampir enam bulan, tetapi sampai sekarang belum ada SP2HP pada kami selaku pelapor,” ungkap Supriyono.

Pengacara kondang itu menilai penyidik di Mapolres Situbondo tidak profesional. Bahkan, bisa dikatagorikan sebagai pelanggaran, karena tidak sesuai peraturan Kapolri (Perkap). “Kasus Ini bisa dikatakan mandek,  atau dimandekkan, atau dicoba mandek,” imbuh Supriyono.

Jika langkah yang dilakukan kemarin tidak mendapatkan respon positif dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama, maka Supriyono mengancam akan melakukan aksi demo. “Setidaknya dari tujuh tambang yang kami laporkan bermasalah bisa diproses, meskipun hanya satu. Kami tidak akan melakukan demo. Rencananya, demo akan kita lakukan 27 sampai 30 Mei mendatang,” ancamnya.

Kalau berbicara tambang yang bermasalah di Kabupaten Situbondo, kata Supriyono, maka jumlahnya sangat banyak. Namun, ada beberapa titik saja yang dilaporkan. Mereka yang dinilai tambang besar dan adminitrasinya yang diduga bermasalah. Sehingga harus dilaporkan kepada yang berwajib. “Tambang yang kami laporkan dari Banyuputih sampai Banyuglugur. Jadi ada Banyuputih, ada Arjasa, Kotakan, dan di Widoro Payung,” jelas Supriyono.

Kasatreskrim melalui Kasihumas Polres Situbondo, Iptu Ahmad Sutrisno menyebutkan, penyidik Unit II/Pidsus telah melakukan langkah-langkah proses penyelidikan terkait dengan 6 laporan tersebut. “Kita sudah melakukan pemeriksaan para saksi dan pemilik tambang serta Unit II / Pidsus telah melakukan pengecekan terhadap seluruh lokasi tambang yang dimaksud,” tegasnya.

Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Yaitu, Inspektorat tambang. Itu dilakukan untuk mengecek titik koordinat tambang yang diduga di luar ijin usaha pertambangan. “Baru setelah itu penyidik dapat menentukan laporan tersebut terdapat peristiwa pidanannya atau tidak,” pungkas Sutrisno. (hum/pri)

SITUBONDO – Belasan pengacara mendatangi Mapolres Situbondo, Kamis (19/5). Mereka mengaku kecewa karena perkembangan proses hukum dugaan pertambangan ilegal yang  dilaporkan sekitar setengah tahun yang lalu, hingga kini tak jelas perkembangannya.

Supriyono, salah satu pengacara yang datang ke Mapolres menyebutkan, laporan dugaan pertambangan ilegal yang masuk ke Mapolres Situbondo tanggal 03 Desember 2021. “Laporan hampir enam bulan, tetapi sampai sekarang belum ada SP2HP pada kami selaku pelapor,” ungkap Supriyono.

Pengacara kondang itu menilai penyidik di Mapolres Situbondo tidak profesional. Bahkan, bisa dikatagorikan sebagai pelanggaran, karena tidak sesuai peraturan Kapolri (Perkap). “Kasus Ini bisa dikatakan mandek,  atau dimandekkan, atau dicoba mandek,” imbuh Supriyono.

Jika langkah yang dilakukan kemarin tidak mendapatkan respon positif dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama, maka Supriyono mengancam akan melakukan aksi demo. “Setidaknya dari tujuh tambang yang kami laporkan bermasalah bisa diproses, meskipun hanya satu. Kami tidak akan melakukan demo. Rencananya, demo akan kita lakukan 27 sampai 30 Mei mendatang,” ancamnya.

Kalau berbicara tambang yang bermasalah di Kabupaten Situbondo, kata Supriyono, maka jumlahnya sangat banyak. Namun, ada beberapa titik saja yang dilaporkan. Mereka yang dinilai tambang besar dan adminitrasinya yang diduga bermasalah. Sehingga harus dilaporkan kepada yang berwajib. “Tambang yang kami laporkan dari Banyuputih sampai Banyuglugur. Jadi ada Banyuputih, ada Arjasa, Kotakan, dan di Widoro Payung,” jelas Supriyono.

Kasatreskrim melalui Kasihumas Polres Situbondo, Iptu Ahmad Sutrisno menyebutkan, penyidik Unit II/Pidsus telah melakukan langkah-langkah proses penyelidikan terkait dengan 6 laporan tersebut. “Kita sudah melakukan pemeriksaan para saksi dan pemilik tambang serta Unit II / Pidsus telah melakukan pengecekan terhadap seluruh lokasi tambang yang dimaksud,” tegasnya.

Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Yaitu, Inspektorat tambang. Itu dilakukan untuk mengecek titik koordinat tambang yang diduga di luar ijin usaha pertambangan. “Baru setelah itu penyidik dapat menentukan laporan tersebut terdapat peristiwa pidanannya atau tidak,” pungkas Sutrisno. (hum/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/