alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Dana Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Sudah Habis November 2020

JawaPos.com – Wajar bila petugas pemulasaran tidak mendapatkan keuangan apa pun setelah bertugas memakamkan jenazah pasien Covid-19. Karena ternyata, biaya untuk kepentingan pemularasaan jenazah pasien covid-19 itu sudah habis pada November 2020 lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Prio Andoko menerangkan, pemerintah sudah menganggarkannya di belanja tak terduga (BTT) saat itu. Akan tetapi, sebelum akhir tahun anggaran, keuangannya ternyata sudah habis terpakai. “Perkiraan sampai Desember sekitar Rp 50 juta. Tapi ternyata, sebelum Desember 2020 (dana tersebut) sudah habis,” katanya.

Sedangkan di Januari 2021 ini, Pemkab Situbodno belum menganggarkan dana pemularasaan jenazah pasien covid-19. Sebab, APBD tahun 2021 belum disahkan hingga kemarin.

Prio menerangkan, penganggarannya pada tahun 2020, dihitung dengan perkiraan satu minggu satu pasien meninggal dunia. “Kita saat itu menghitungnya begitu. Tapi ternyata, jumlah pasien yang meninggal meningkat, sehingga keuangannya tidak cukup,” jelasnya.

Baca Juga :  Bung Karna: Operasi Katarak Gratis Digelar Tiap Bulan, Peserta Tak Terbatas

Karena itu, petugas pemulasaran jenazah Covid-19 tidak mendapatkan hak keuangannya selama beberapa kali memakamkan jenazah. Akan tetapi, Prio berjanji bahwa keuangan yang tidak terbayar itu, akan tetap diberikan ketika dananya sudah ada. “Nanti dikalkulasi dan diselesaikan,” tambahnya.

Pihaknya menyadari, petugas pemulasaran itu bekerja dengan risiko tinggi. Karena itu, BPBD Situbondo akan berupaya memenuhi hak-hak keuangannya. Dia menegaskan, pihaknya tidak akan lepas tanggung jawab. “Pasti akan kita usulkan ke pimpinan,” terang Prio kepada wartawan Jawa Pos Radar Situbondo kemarin (18/1).    

Sementara itu, hingga akhir tahun anggaran 2020 lalu, Pemkab Situbondo mengembalikan uang sebesar Rp 1 miliar ke kas daerah. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) keuangan tersebut juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19, yaitu khusus biaya karantina. “Karena tidak terserap, kami wajib mengembalikan,” imbuh Prio.

Baca Juga :  Ditampar Hingga Lebam Saat Patrol

Dia mengatakan, Silpa itu tidak bisa digunakan BPBD. Misalnya dialihkan untuk biaya pemulasaraan jenazah pasien Covid-19. Kecuali sudah ada perintah dan mendapatkan izin dari pimpinan. “Kalau boleh, saya akan gunakan,” terangnya.

Prio menerangkan, di tahun ini, anggaran khusus untuk pemulasaran akan ditambah. Sebab, tim pemulasaran tidak hanya petugas yang memakamkan jenazah. Tetapi di dalamnya juga anggota TNI/Polri. Sebelumnya, dalam satu kali memakamkan jenazah, uang yang diberikan Rp 2,5 untuk satu tim. “Itu nanti akan kita tambah,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, biaya pemakaman jenazah Covid-19 sudah lama tidak diterima petugas pemulasaran. Kabarnya, keuangan tersebut sudah tidak diterima lebih dari 30 kali bertugas memakamkan jenazah. (bib/bay)

JawaPos.com – Wajar bila petugas pemulasaran tidak mendapatkan keuangan apa pun setelah bertugas memakamkan jenazah pasien Covid-19. Karena ternyata, biaya untuk kepentingan pemularasaan jenazah pasien covid-19 itu sudah habis pada November 2020 lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Prio Andoko menerangkan, pemerintah sudah menganggarkannya di belanja tak terduga (BTT) saat itu. Akan tetapi, sebelum akhir tahun anggaran, keuangannya ternyata sudah habis terpakai. “Perkiraan sampai Desember sekitar Rp 50 juta. Tapi ternyata, sebelum Desember 2020 (dana tersebut) sudah habis,” katanya.

Sedangkan di Januari 2021 ini, Pemkab Situbodno belum menganggarkan dana pemularasaan jenazah pasien covid-19. Sebab, APBD tahun 2021 belum disahkan hingga kemarin.

Prio menerangkan, penganggarannya pada tahun 2020, dihitung dengan perkiraan satu minggu satu pasien meninggal dunia. “Kita saat itu menghitungnya begitu. Tapi ternyata, jumlah pasien yang meninggal meningkat, sehingga keuangannya tidak cukup,” jelasnya.

Baca Juga :  Cara Pemkab Situbondo Atasi Genangan Air Hujan

Karena itu, petugas pemulasaran jenazah Covid-19 tidak mendapatkan hak keuangannya selama beberapa kali memakamkan jenazah. Akan tetapi, Prio berjanji bahwa keuangan yang tidak terbayar itu, akan tetap diberikan ketika dananya sudah ada. “Nanti dikalkulasi dan diselesaikan,” tambahnya.

Pihaknya menyadari, petugas pemulasaran itu bekerja dengan risiko tinggi. Karena itu, BPBD Situbondo akan berupaya memenuhi hak-hak keuangannya. Dia menegaskan, pihaknya tidak akan lepas tanggung jawab. “Pasti akan kita usulkan ke pimpinan,” terang Prio kepada wartawan Jawa Pos Radar Situbondo kemarin (18/1).    

Sementara itu, hingga akhir tahun anggaran 2020 lalu, Pemkab Situbondo mengembalikan uang sebesar Rp 1 miliar ke kas daerah. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) keuangan tersebut juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19, yaitu khusus biaya karantina. “Karena tidak terserap, kami wajib mengembalikan,” imbuh Prio.

Baca Juga :  245 Guru PPPK Tahap Kedua Terima SK

Dia mengatakan, Silpa itu tidak bisa digunakan BPBD. Misalnya dialihkan untuk biaya pemulasaraan jenazah pasien Covid-19. Kecuali sudah ada perintah dan mendapatkan izin dari pimpinan. “Kalau boleh, saya akan gunakan,” terangnya.

Prio menerangkan, di tahun ini, anggaran khusus untuk pemulasaran akan ditambah. Sebab, tim pemulasaran tidak hanya petugas yang memakamkan jenazah. Tetapi di dalamnya juga anggota TNI/Polri. Sebelumnya, dalam satu kali memakamkan jenazah, uang yang diberikan Rp 2,5 untuk satu tim. “Itu nanti akan kita tambah,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, biaya pemakaman jenazah Covid-19 sudah lama tidak diterima petugas pemulasaran. Kabarnya, keuangan tersebut sudah tidak diterima lebih dari 30 kali bertugas memakamkan jenazah. (bib/bay)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/