SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Pemkab Situbondo saat ini menggunakan aplikasi sistem informasi yang terpusat di Kemendagri untuk proses penyusunan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Ini dilakukan agar tidak ada program yang muncul tiba-tiba setelah dilakukan pembahasan.
Wakil Bupati Situbondo, Hj. Khoirani dalam pembukaan pelaksanaan Musrembang Rabu (15/3) menyatakan, program pemkab yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sudah harus tertuang melalui (RKPD) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan maksimal.
Musrembang yang dilaksanakan secara partisipatif, kata Nyai Khoi, untuk mensinkronkan antara usulan kebutuhan masyarakat dengan program pemda, yang tertuang dalam RKPD melalui mekanisme button up dan top down planing.
“Program kegiatan tidak akan masuk dalam APBD apabila tidak di entry dalam aplikasi tersebut sebelum pelaksanaan musrembang. Seperti pokok-pokok pikiran DPRD yang diambil berdasarkan daftar kegiatan prioritas kecamatan maupun hasil musrembang yang dilaksnakan di kecamatan serta hasil reses penjaringan aspirasi masyarakat, apabila tidak di-entry itu tidak akan muncul dalam APBD tahun 2024,” ujarnya.
Selain itu, Nyai Khoi menyebutkan, dalam mengusulkan program kegiatan agar memperhatikan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Situbondo bisa tercapai.
“Seperti Keterkaitan dengan visi misi kepala daerah kebijakan program dan prioritas serta tema RKPD tahun 2024. Kemudian memaksimalkan usulan masyarakat baik melalui musrembang maupun secara langsung, serta program yang ditinjau dari tingkat mendesaknya pelaksanaan kegiatan yang meliputi dampak kegiatan, waktu pelaksanaan dan kondisi lapangan,” ucap Perempuan asal Kecamatan Besuki itu.
Sementara itu, Wakil ketua III DPRD Situbondo, Abd. Rahman mengatakan, proses perencanaan kegiatan juga harus sinkron dengan ketersediaan anggaran daerah. Jangan sampai keinginan besar namun tidak sesuai dengan modal yang dimiliki. “Tentunya dalam menentukan perencanaan yang diinginkan harus sesuai dengan kekuatan anggaran. Itu yang menjadikan prinsip, jangan kemudian kita punya keinginan tinggi tapi anggaran tidak mencukupi,” ucapnya.
Dia berharap, agar seluruh capaian kinerja Pemkab Situbondo selama ini harus mampu dipertahankan. Seperti penghargaan yang diterima Bupati Situbondo dari Pemerintah Pusat. “Dengan banyaknya penghargaan yang diterima, maka Situbondo akan semakin diperhatikan oleh daerah lain dan pemerintah pusat. Sehingga itu akan memudahkan pembangunan di masa yang akan datang,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Durrahman mencontohkan, ide pembangunan daerah Kabupaten Situbondo yang dirintis oleh Bupati Situbondo terkait pembukaan jalan di Taman Nasional Baluran yang dinilai sakral dan tidak bisa ditembus. Tapi pada saat ini, bisa ditembus dan izinnya pun keluar dari pemerintah pusat. “Mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang positif dan menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Seperti kucuran anggaran untuk membangun wisata unggulan di Jawa Timur,” pungkasnya. (wan/pri)
