alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Harus Kurangi Perjalanan Dinas

SITUBONDO – Anggota DPRD diminta tidak mengeluhkan tentang pembayaran perjalanan dinas yang menggunakan pembayaran non tunai. Akan tetapi hal ini sebaiknya dijadikan pelajaran bagi DPRD agar mengurangi kunjungan-kunjungan ke luar daerah.

Arif Rahman, salah satu aktivis pemuda di Situbondo mengatakan, tidak tepat jika urusan tersebut dipusingkan. Sebab, masih ada hal lain yang menjadi prioritas. ”Kalau itu kan urusan duit,” katanya.

Menurut Arif, masalah pelayanan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat lebih utama. Ini lah yang harus dipikirkan oleh para wakil rakyat itu. “Saya kira masih banyak yang prioritas,” tambahnya.

Dia menerangkan, sudah saatnya anggota dewan mengurangi intensitas kunjungannya. Apalagi selama ini, dia menilai, dampak dari keunjungan kerja tersebut belum terlihat hasilnya di masyarakat. “Hanya menguntungkan anggota DPRD. Yang untung mereka karena dapat uang saku dan lain sebagainya,” ujar Arif.

Sementara itu, pagi kemarin (16/03), Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektorat. Dalam kesempatan itu, DPRD menanyakan teknis pelaksanaan pembayaran non tunai.

Wakil Ketua Komisi II, Hadi Priyanto mengatakan, perjalanan dinas memang tetap menggunakan transaksi non tunai. “Tetapi sistim administrasinya yang akan diperbaiki,” ujarnya usia menggelar rapat.

Artinya, untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya kunjungan pimpinan DPRD ke luar kota, bisa saja akan dibayar secara tunai. “Sebelum berangkat, direncanakan berapa kebutuhan anggarannya. Dari hasil rapat kerja kita tadi, itu bisa dan tidak ada masalah,” ujarnya.   

Muhammad Nizar, salah satu anggota DPRD mengatakan, peraturan transaksi non tunai merugikan anggota DPRD. Apalagi diterapkan dalam perjalanan dinas. “Kegiatan BK (Badan Kehormatan) belum dibayar sampai saat ini, sudah satu bulan lebih,” katanya.

Nizar berpendapat, seharusnya, untuk kunjungan ke luar daerah, tetap tunai. Apalagi di beberapa daerah, belum menerapkan transaksi non tunai. “DPRD Provinsi Jatim saja masih tunai,” imbuhnya.

Menurut Nizar, pemkab terlalu sempit menafsiri ketentuan tentang pembayaran non tunai yang disebarkan melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) awal 2018 lalu. “Kalau memang tidak memungkinan, seharusnya ada kelonggaran peraturan,” pungkasnya. (bib/pri)

SITUBONDO – Anggota DPRD diminta tidak mengeluhkan tentang pembayaran perjalanan dinas yang menggunakan pembayaran non tunai. Akan tetapi hal ini sebaiknya dijadikan pelajaran bagi DPRD agar mengurangi kunjungan-kunjungan ke luar daerah.

Arif Rahman, salah satu aktivis pemuda di Situbondo mengatakan, tidak tepat jika urusan tersebut dipusingkan. Sebab, masih ada hal lain yang menjadi prioritas. ”Kalau itu kan urusan duit,” katanya.

Menurut Arif, masalah pelayanan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat lebih utama. Ini lah yang harus dipikirkan oleh para wakil rakyat itu. “Saya kira masih banyak yang prioritas,” tambahnya.

Dia menerangkan, sudah saatnya anggota dewan mengurangi intensitas kunjungannya. Apalagi selama ini, dia menilai, dampak dari keunjungan kerja tersebut belum terlihat hasilnya di masyarakat. “Hanya menguntungkan anggota DPRD. Yang untung mereka karena dapat uang saku dan lain sebagainya,” ujar Arif.

Sementara itu, pagi kemarin (16/03), Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektorat. Dalam kesempatan itu, DPRD menanyakan teknis pelaksanaan pembayaran non tunai.

Wakil Ketua Komisi II, Hadi Priyanto mengatakan, perjalanan dinas memang tetap menggunakan transaksi non tunai. “Tetapi sistim administrasinya yang akan diperbaiki,” ujarnya usia menggelar rapat.

Artinya, untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya kunjungan pimpinan DPRD ke luar kota, bisa saja akan dibayar secara tunai. “Sebelum berangkat, direncanakan berapa kebutuhan anggarannya. Dari hasil rapat kerja kita tadi, itu bisa dan tidak ada masalah,” ujarnya.   

Muhammad Nizar, salah satu anggota DPRD mengatakan, peraturan transaksi non tunai merugikan anggota DPRD. Apalagi diterapkan dalam perjalanan dinas. “Kegiatan BK (Badan Kehormatan) belum dibayar sampai saat ini, sudah satu bulan lebih,” katanya.

Nizar berpendapat, seharusnya, untuk kunjungan ke luar daerah, tetap tunai. Apalagi di beberapa daerah, belum menerapkan transaksi non tunai. “DPRD Provinsi Jatim saja masih tunai,” imbuhnya.

Menurut Nizar, pemkab terlalu sempit menafsiri ketentuan tentang pembayaran non tunai yang disebarkan melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) awal 2018 lalu. “Kalau memang tidak memungkinan, seharusnya ada kelonggaran peraturan,” pungkasnya. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/