alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

RTLH Desa Demung Dinilai Tidak Layak

JawaPos.com – Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Demung, Kecamatan Besuki dinilai asal-asalan. Pengerjaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Budiono, warga setempat mengaku, jika dilihat dari hasilnya, sangat jauh dari kata layak. Dalam  Rencana Anggaran Biaya (RAB), dananya sebesar Rp.8 juta. “Tetapi kalau lihat dari hasilnya, paling tidak habis Rp.4 juta,” katanya.

Selain itu, pemerintah desa setempat hanya membangun tiga unit. Padahal, seharusnya yang dibangun sepuluh unit. “Saya sudah lihat RABnya. Kenapa tidak dikerjakan semua padahal anggarannya sudah ada,” ujarnya.

Menurut Budiono, anggaran untuk RTLH sudah dipatok. Baik yang bersumber dari Pemkab Situbondo maupun anggaran dari pusat. “Jadi harus sesuai dengan anggaran yang ditentukan, jangan ada yang dipotong, apalagi dikurangi,” imbuh Budiono.

Dia mengaku akan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa setempat. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui alasan pembangunan RTLH yang hanya dikerjakan tiga unit dari sepuluh unit.

Jika tidak ada alasan yang memuaskan, dirinya tidak segan-segan melaporkan kepada pihak berwajib. Sebab, hal tersebut terindikasi melakukan mark up.

Dia menambahkan, RTLH adalah program dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Makanya, tambah Budiono, tidak layak jika pemerintah desa mencari keuntungan dari program tersebut. “Masak mau mencari keuntungan kepada masyarakat miskin,” tambahnya.        

Sementara itu, nomor HP salah satu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Demung yang dihubungi wartawan koran ini kemarin enggan berkomentar. Ketika ditelepon, dia tidak memberikan penjelasan. “Sebentar ya,” katanya sambil mematikan HPnya. (bib)

Ditelepon kembali, HPnya sudah tidak aktif. Dihubungi ketiga kalinya, teleponnya sudah aktif, akan tetapi tidak diangkat.

JawaPos.com – Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Demung, Kecamatan Besuki dinilai asal-asalan. Pengerjaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Budiono, warga setempat mengaku, jika dilihat dari hasilnya, sangat jauh dari kata layak. Dalam  Rencana Anggaran Biaya (RAB), dananya sebesar Rp.8 juta. “Tetapi kalau lihat dari hasilnya, paling tidak habis Rp.4 juta,” katanya.

Selain itu, pemerintah desa setempat hanya membangun tiga unit. Padahal, seharusnya yang dibangun sepuluh unit. “Saya sudah lihat RABnya. Kenapa tidak dikerjakan semua padahal anggarannya sudah ada,” ujarnya.

Menurut Budiono, anggaran untuk RTLH sudah dipatok. Baik yang bersumber dari Pemkab Situbondo maupun anggaran dari pusat. “Jadi harus sesuai dengan anggaran yang ditentukan, jangan ada yang dipotong, apalagi dikurangi,” imbuh Budiono.

Dia mengaku akan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa setempat. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui alasan pembangunan RTLH yang hanya dikerjakan tiga unit dari sepuluh unit.

Jika tidak ada alasan yang memuaskan, dirinya tidak segan-segan melaporkan kepada pihak berwajib. Sebab, hal tersebut terindikasi melakukan mark up.

Dia menambahkan, RTLH adalah program dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Makanya, tambah Budiono, tidak layak jika pemerintah desa mencari keuntungan dari program tersebut. “Masak mau mencari keuntungan kepada masyarakat miskin,” tambahnya.        

Sementara itu, nomor HP salah satu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Demung yang dihubungi wartawan koran ini kemarin enggan berkomentar. Ketika ditelepon, dia tidak memberikan penjelasan. “Sebentar ya,” katanya sambil mematikan HPnya. (bib)

Ditelepon kembali, HPnya sudah tidak aktif. Dihubungi ketiga kalinya, teleponnya sudah aktif, akan tetapi tidak diangkat.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/