alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Puluhan Desa Belum Cairkan ADD-DD

SITUBONDO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, mencatat 28 desa yang belum bisa mencairkan bantuan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun (ADD-DD) tahap pertama tahun 2018. Mereka belum bisa menerima keuangan desa tersebut karena syarat pencairan belum lengkap.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Situbondo, Yogie Krispian Syah mengatakan, sampai saat ini sudah 104 desa yang bisa mencairkan ADD-DD. “Desa-desa yang belum kami minta segera melengkapi persyaratan administratif,” harap lelaki yang juga Ketua Gerakan Pemuda Ansor Situbondo itu.

Yogie menjelaskan, syarat-syarat administrasi yang belum dilengkapi tiap-tiap desa berbeda. Ada yang belum melengkapi bukti pembayaran pajak serta belum melunasi tanggungan pengembalian keuangan penggunaan ADD-DD tahun sebelumnya.

Terkait dengan tanggungan keuangan tersebut, kata Yogie, ada beberapa desa yang belum mengembalikan keuangan ADD-DD tahun anggaran 2016 sampai saat ini. “Seperti yang diketahui, ada sekitar Rp 2 miliar keuangan desa di tahun 2016 yang belum dikembalikan oleh desa. Tunggakan itu harus dilunasi karena jadi syarat mutlak pencairan,” ujarnya.

Yogie menambahkan, tidak ada batas akhir pencairan ADD dan DD tahap pertama. Meski begitu, lebih cepat mencairkan akan lebih baik. “Karena desa bisa lebih optimal melaksanakan perencanaan pembangunan di desanya,” imbuhnya.

Lebih jauh, Yogie menerangkan, perencanaan pembangunan desa lewat bantuan ADD dan DD tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya, pemerintah menekankan pembangunan di desa memprioritaskan padat karya tunai (PKT). “Dengan begitu, pembangunan di desa diharapkan akan banyak menyedot tenaga kerja,” katanya.

Dengan model PKT, lanjut Yogie, penghasilan masyarakat akan bertambah dan daya beli juga makin meningkat. “Pembangunan di desa dengan pola PKT harus menjadi prioritas agar masyarakat desa lebih sejahtera,” pungkasnya.

Mengingatkan kembali, ADD-DD di Situbondo pada tahun 2018 naik menjadi lebih dari Rp.213 miliar. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan ADD-DD pada tahun 2017 yang mencapai Rp.201 miliar lebih.

Dari Rp.213 miliar itu, Rp 98 miliar lebih untuk ADD dan sekitar Rp.115 miliar dari bantuan DD. Setiap desa menerima DD dan ADD bervariasi. Mulai Rp.1,1 miliar hingga Rp1,6 miliar, tergantung jumlah penduduk dan luas desa. (bib/bay)

SITUBONDO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, mencatat 28 desa yang belum bisa mencairkan bantuan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun (ADD-DD) tahap pertama tahun 2018. Mereka belum bisa menerima keuangan desa tersebut karena syarat pencairan belum lengkap.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Situbondo, Yogie Krispian Syah mengatakan, sampai saat ini sudah 104 desa yang bisa mencairkan ADD-DD. “Desa-desa yang belum kami minta segera melengkapi persyaratan administratif,” harap lelaki yang juga Ketua Gerakan Pemuda Ansor Situbondo itu.

Yogie menjelaskan, syarat-syarat administrasi yang belum dilengkapi tiap-tiap desa berbeda. Ada yang belum melengkapi bukti pembayaran pajak serta belum melunasi tanggungan pengembalian keuangan penggunaan ADD-DD tahun sebelumnya.

Terkait dengan tanggungan keuangan tersebut, kata Yogie, ada beberapa desa yang belum mengembalikan keuangan ADD-DD tahun anggaran 2016 sampai saat ini. “Seperti yang diketahui, ada sekitar Rp 2 miliar keuangan desa di tahun 2016 yang belum dikembalikan oleh desa. Tunggakan itu harus dilunasi karena jadi syarat mutlak pencairan,” ujarnya.

Yogie menambahkan, tidak ada batas akhir pencairan ADD dan DD tahap pertama. Meski begitu, lebih cepat mencairkan akan lebih baik. “Karena desa bisa lebih optimal melaksanakan perencanaan pembangunan di desanya,” imbuhnya.

Lebih jauh, Yogie menerangkan, perencanaan pembangunan desa lewat bantuan ADD dan DD tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya, pemerintah menekankan pembangunan di desa memprioritaskan padat karya tunai (PKT). “Dengan begitu, pembangunan di desa diharapkan akan banyak menyedot tenaga kerja,” katanya.

Dengan model PKT, lanjut Yogie, penghasilan masyarakat akan bertambah dan daya beli juga makin meningkat. “Pembangunan di desa dengan pola PKT harus menjadi prioritas agar masyarakat desa lebih sejahtera,” pungkasnya.

Mengingatkan kembali, ADD-DD di Situbondo pada tahun 2018 naik menjadi lebih dari Rp.213 miliar. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan ADD-DD pada tahun 2017 yang mencapai Rp.201 miliar lebih.

Dari Rp.213 miliar itu, Rp 98 miliar lebih untuk ADD dan sekitar Rp.115 miliar dari bantuan DD. Setiap desa menerima DD dan ADD bervariasi. Mulai Rp.1,1 miliar hingga Rp1,6 miliar, tergantung jumlah penduduk dan luas desa. (bib/bay)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/