alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Belajar Humas dan Keprotokoleran ke Sekertariat Daerah Jatim

SITUBONDO – Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja ke Biro Administrasi Pimpinan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur, belum lama ini. Langkah ini diambil karena humas dan keprotokoleran di Pemkab maupun DPRD Situbondo dirasa masih perlu banyak pembenahan.

Dalam kegiatan ini, DPRD sengaja mengajak serta Bagian Humas dan Keprotokoleran Pemkab Situbondo. “Jadi memang harus diakui bahwa keprotokoleran kita masih lemah. Makanya perlu menjadi perhatian bersama yang serius,” terang anggota Komisi I DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi tadi malam (13/10).

Politisi PKB asal Mangaran itu mencontohkan, di DPRD Situbondo saja, hingga saat ini  masih harus pinjam ke Pemkab ketika membutuhkan tenaga protokol. Padahal, seharusnya DPRD punya sendiri. “Jadi Humas dan Keprotokoleran kita ini belum maksimal penataannya, akhirnya pake yang ada dulu,” paparnya. 

Padahal, alangkah sangat idealnya ketika ada SDM khusus yang dilatih. Misalnya saat ada tamu, kunjungan dari provinsi, semua sudah ada pakemnya.  Mulai tempat duduk tuan rumah dan tamu, itu sudah ada aturannya. “Di Situbondo belum tertata dengan maksimal, perlu banyak upgrade pengetahuan terkait protokoler,” kata Mahbub.

Permasalahan lainnya dalam humas dan protokol adalah belum optimalnya alokasi anggaran yang ada. Di Pemkab Situbondo, lanjut Mahbub, humas sering keteteran saat mengikuti kegiatan pimpinan. Sebab itulah, kata Mahbub, pihaknya juga belajar anggaran humas dan protokol di provinsi.

“Termasuk kita minta juga ketika ada peluang kegiatan melatih keprotokoleran di lembaga lembaga pendidikan atau di dinas, apalagi di situbondo ada pesantren besar yang serig dikunjugi pejabat negara. Makanya, tenaga yang di sana (pesantren) itu harus dilibatkan juga ketika ada pelatihan,” imbuh Mahbub.

Dijelaskan, pemaksimalan fungsi keprotokoleran pimpinan baik di ekskutif maupun legislatif sangat dibutuhkan. Sebab, menyangkut wajah daerah. “Jadi pimpinan daerah itu ibaratnya adalah etalase daerah, jadi harus tampil maksimal dan terjaga, penuh penghormatan. Jadi mulai tempat duduk, pakaian dan sebagainya itu harus diatur,” ungkapnya. (jhon/pri/adv)

SITUBONDO – Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja ke Biro Administrasi Pimpinan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur, belum lama ini. Langkah ini diambil karena humas dan keprotokoleran di Pemkab maupun DPRD Situbondo dirasa masih perlu banyak pembenahan.

Dalam kegiatan ini, DPRD sengaja mengajak serta Bagian Humas dan Keprotokoleran Pemkab Situbondo. “Jadi memang harus diakui bahwa keprotokoleran kita masih lemah. Makanya perlu menjadi perhatian bersama yang serius,” terang anggota Komisi I DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi tadi malam (13/10).

Politisi PKB asal Mangaran itu mencontohkan, di DPRD Situbondo saja, hingga saat ini  masih harus pinjam ke Pemkab ketika membutuhkan tenaga protokol. Padahal, seharusnya DPRD punya sendiri. “Jadi Humas dan Keprotokoleran kita ini belum maksimal penataannya, akhirnya pake yang ada dulu,” paparnya. 

Padahal, alangkah sangat idealnya ketika ada SDM khusus yang dilatih. Misalnya saat ada tamu, kunjungan dari provinsi, semua sudah ada pakemnya.  Mulai tempat duduk tuan rumah dan tamu, itu sudah ada aturannya. “Di Situbondo belum tertata dengan maksimal, perlu banyak upgrade pengetahuan terkait protokoler,” kata Mahbub.

Permasalahan lainnya dalam humas dan protokol adalah belum optimalnya alokasi anggaran yang ada. Di Pemkab Situbondo, lanjut Mahbub, humas sering keteteran saat mengikuti kegiatan pimpinan. Sebab itulah, kata Mahbub, pihaknya juga belajar anggaran humas dan protokol di provinsi.

“Termasuk kita minta juga ketika ada peluang kegiatan melatih keprotokoleran di lembaga lembaga pendidikan atau di dinas, apalagi di situbondo ada pesantren besar yang serig dikunjugi pejabat negara. Makanya, tenaga yang di sana (pesantren) itu harus dilibatkan juga ketika ada pelatihan,” imbuh Mahbub.

Dijelaskan, pemaksimalan fungsi keprotokoleran pimpinan baik di ekskutif maupun legislatif sangat dibutuhkan. Sebab, menyangkut wajah daerah. “Jadi pimpinan daerah itu ibaratnya adalah etalase daerah, jadi harus tampil maksimal dan terjaga, penuh penghormatan. Jadi mulai tempat duduk, pakaian dan sebagainya itu harus diatur,” ungkapnya. (jhon/pri/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/