alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Pilkada 2024 Butuh Anggaran Rp 80 Miliar

JEMBER – Radar Situbondo – Sejumlah pejabat membahas kebutuhan dana pilkada tahun 2024 yang diselenggarakan di salah satu di Kabupaten Jember, belum lama ini.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Situbondo tahun 2024 mendatang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 80 miliar. Jumlah itu bertambah dua kali lipat dibandingkan anggaran pilkada tahun 2020 lalu, yang menelan Rp 32 miliar.

Usman Hadi, Komisioner KPU Situbondo mengatakan, angka kebutuhan anggaran pilkada 2024 itu  setelah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri Bawaslu, Satpol PP, TNI-Polri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jember, Jumat (10/6) lalu.

“Untuk kepastiannya anggaran yang dibutuhkan masih menunggu keputusan akhir. Karena itu masih hitungan perkiraan dasar saja. Bisa jadi keputusan akhirya bertambah atau berkurang,” ucap Usman Hadi, Senin (13/6) kemarin.

Usman mengakui, kebutuhan anggaran pilkada 2024 lebih besar dari Pilkada 2020. Sebab, pilkada tahun 2024 disimulasikan masih kondisi Covid-19. “Karena penyusunan kita saat ini masih mengacu kepada kondisi pandemi Covid-19, maka yang dibutuhkan biaya cukup besar,” ungkapnya.

Kata dia, anggaran pilkada 2024 mendatang dilimpahkan sepenuhnya kepada keuangan daerah. Untuk teknis pelaksanaannya tidak ada perubahan. “Pelaksanaan pilkada yang berubah hanya tanggung jawab anggaran yang dikeluarkan oleh daerah secara penuh. Sebelumnya, pilkada 2020 biayanya masih dibantu oleh anggaran APBN,” imbuhnya.

Terhadap membengkaknya kebutuhan anggaran pilkada 2024, Usman meminta agar tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bisa memberikan penambahan jumlah dana cadangan. Tujuannya agar tidak memberatkan APBD di tahun 2024. “TAPD juga setuju dana cadangan jumlahnya ditambah menjadi Rp. 40 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Drs. Syaifullah, MM mengatakan, penambahan jumlah dana cadangan pilkada masih berupa rekomendasi. Hingga kini belum ada perubahan terhadap anggaran dana cadangan Rp 30 miliar. “Hasil usulan dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, itu kami mendapat rekomendasi untuk penambahan dana cadangan. Keputusannya masih kita rapatkan kembali,” ucapnya.

Kata dia, dana pilkada masih belum diketahui jumlahnya. Maka ke depan akan terus dilakukan koordinasi mengenai dana yang dibutuhkan tersebut. “Belum ditetapkan secara pasti kebutuhan dana pilkada 2024 mendatang,” pungkasnya. (wan/pri)

JEMBER – Radar Situbondo – Sejumlah pejabat membahas kebutuhan dana pilkada tahun 2024 yang diselenggarakan di salah satu di Kabupaten Jember, belum lama ini.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Situbondo tahun 2024 mendatang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 80 miliar. Jumlah itu bertambah dua kali lipat dibandingkan anggaran pilkada tahun 2020 lalu, yang menelan Rp 32 miliar.

Usman Hadi, Komisioner KPU Situbondo mengatakan, angka kebutuhan anggaran pilkada 2024 itu  setelah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri Bawaslu, Satpol PP, TNI-Polri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jember, Jumat (10/6) lalu.

“Untuk kepastiannya anggaran yang dibutuhkan masih menunggu keputusan akhir. Karena itu masih hitungan perkiraan dasar saja. Bisa jadi keputusan akhirya bertambah atau berkurang,” ucap Usman Hadi, Senin (13/6) kemarin.

Usman mengakui, kebutuhan anggaran pilkada 2024 lebih besar dari Pilkada 2020. Sebab, pilkada tahun 2024 disimulasikan masih kondisi Covid-19. “Karena penyusunan kita saat ini masih mengacu kepada kondisi pandemi Covid-19, maka yang dibutuhkan biaya cukup besar,” ungkapnya.

Kata dia, anggaran pilkada 2024 mendatang dilimpahkan sepenuhnya kepada keuangan daerah. Untuk teknis pelaksanaannya tidak ada perubahan. “Pelaksanaan pilkada yang berubah hanya tanggung jawab anggaran yang dikeluarkan oleh daerah secara penuh. Sebelumnya, pilkada 2020 biayanya masih dibantu oleh anggaran APBN,” imbuhnya.

Terhadap membengkaknya kebutuhan anggaran pilkada 2024, Usman meminta agar tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bisa memberikan penambahan jumlah dana cadangan. Tujuannya agar tidak memberatkan APBD di tahun 2024. “TAPD juga setuju dana cadangan jumlahnya ditambah menjadi Rp. 40 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Drs. Syaifullah, MM mengatakan, penambahan jumlah dana cadangan pilkada masih berupa rekomendasi. Hingga kini belum ada perubahan terhadap anggaran dana cadangan Rp 30 miliar. “Hasil usulan dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, itu kami mendapat rekomendasi untuk penambahan dana cadangan. Keputusannya masih kita rapatkan kembali,” ucapnya.

Kata dia, dana pilkada masih belum diketahui jumlahnya. Maka ke depan akan terus dilakukan koordinasi mengenai dana yang dibutuhkan tersebut. “Belum ditetapkan secara pasti kebutuhan dana pilkada 2024 mendatang,” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/