alexametrics
27.5 C
Banyuwangi
Sunday, October 2, 2022

Kasus PMK Melandai, Pasar Hewan Tak Kunjung Dibuka

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Komisi II DPRD Situbondo mendesak Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Situbondo membuka kembali pasar hewan yang ditutup. Sebab, kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Santri sudah mulai melandai.

Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Siswo Pranoto menerangkan, pasar hewan perlu segera diaktifkan kembali. Meski demikian, untuk pembukaan awal tetap perlu dilakukan pembatasan. Pengiriman hewan dari luar kota juga tetap harus dilarang. “Untuk masa-masa awal hanya diperuntukkan pedagang lokal, dan tetap tidak menerima pengiriman hewan dari luar. Apalagi sampai menjualnya di tempat kita,” jelasnya.

Dioperasikannya kembali pasar hewan, kata Siswo, sebagai salah satu upaya pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat. Sebab, pedagang kesulitan menjual sapi jika pasar tetap ditutup. “Keluhan masyarakat itulah yang membuat kami mendesak pemerintah agar membuka kembali pasar hewan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Penumpang Arus Balik Menyusut

Siswo menyebutkan, jika setelah pasar hewan dibuka lagi, kemudian muncul kasus baru penyakit PMK, maka pemkab bisa menutupnya kembali. “Jadi tetap harus dievaluasi. Kalau ada kasus baru, maka harus ditutup. Tetapi kalau tidak ada, maka harus dipertahankan,” kata dia.

Sementara itu, Plt. Kepala Disnakkan, Kholil menjelaskan, dirinya perlu melakukan pertimbangan matang untuk mengaktifkan kembali pasar hewan. Dia mengakui, kasus penyakit PMK saat ini memang sudah mulai landai.  “Penutupan pasar menggunakan surat edaran, maka saat pasar dibuka kembali, maka harus melalui surat edaran juga. Penetapan surat edaran itu harus melalui kajian dari sejumlah pihak yang terlibat dalam menangani PMK,” ucapnya.

Petugas yang terlibat itu, misalnya Satuan gugus tugas (Satgas) terdiri dari sejumlah tenaga kesehatan hewan, kepolisian, TNI, Forkopimcam (Forum Pimpinan Kecamatan), hingga pejabat tingkat desa. Sebab mereka memiliki peran penting dalam memantau perkembangan kasus PMK. “Kami akan melakukan rakor terlebih dahulu. Apakah nanti hasilnya ada keputusan untuk pasar hewan dibuka atau tidak, itu masih belum kami ketahui,” pungkasnya. (wan/pri)

Baca Juga :  Macet Mulai di Perempatan Alun-alun

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Komisi II DPRD Situbondo mendesak Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Situbondo membuka kembali pasar hewan yang ditutup. Sebab, kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Santri sudah mulai melandai.

Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Siswo Pranoto menerangkan, pasar hewan perlu segera diaktifkan kembali. Meski demikian, untuk pembukaan awal tetap perlu dilakukan pembatasan. Pengiriman hewan dari luar kota juga tetap harus dilarang. “Untuk masa-masa awal hanya diperuntukkan pedagang lokal, dan tetap tidak menerima pengiriman hewan dari luar. Apalagi sampai menjualnya di tempat kita,” jelasnya.

Dioperasikannya kembali pasar hewan, kata Siswo, sebagai salah satu upaya pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat. Sebab, pedagang kesulitan menjual sapi jika pasar tetap ditutup. “Keluhan masyarakat itulah yang membuat kami mendesak pemerintah agar membuka kembali pasar hewan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sama-sama Punya Target Lolos OSN Tingkat Nasional

Siswo menyebutkan, jika setelah pasar hewan dibuka lagi, kemudian muncul kasus baru penyakit PMK, maka pemkab bisa menutupnya kembali. “Jadi tetap harus dievaluasi. Kalau ada kasus baru, maka harus ditutup. Tetapi kalau tidak ada, maka harus dipertahankan,” kata dia.

Sementara itu, Plt. Kepala Disnakkan, Kholil menjelaskan, dirinya perlu melakukan pertimbangan matang untuk mengaktifkan kembali pasar hewan. Dia mengakui, kasus penyakit PMK saat ini memang sudah mulai landai.  “Penutupan pasar menggunakan surat edaran, maka saat pasar dibuka kembali, maka harus melalui surat edaran juga. Penetapan surat edaran itu harus melalui kajian dari sejumlah pihak yang terlibat dalam menangani PMK,” ucapnya.

Petugas yang terlibat itu, misalnya Satuan gugus tugas (Satgas) terdiri dari sejumlah tenaga kesehatan hewan, kepolisian, TNI, Forkopimcam (Forum Pimpinan Kecamatan), hingga pejabat tingkat desa. Sebab mereka memiliki peran penting dalam memantau perkembangan kasus PMK. “Kami akan melakukan rakor terlebih dahulu. Apakah nanti hasilnya ada keputusan untuk pasar hewan dibuka atau tidak, itu masih belum kami ketahui,” pungkasnya. (wan/pri)

Baca Juga :  Masih Ada Warga yang Menolak Sapinya Disuntik Vaksin

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/