alexametrics
24.1 C
Banyuwangi
Tuesday, July 5, 2022

Soal Penanganan Penyakit Sapi, Dewan Minta Disnakkan Gunakan Dana BTT

RADAR SITUBONDO – Anggota Komisi I DPRD Situbondo, Basori Shanhaji mendesak agar Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk menangani kian merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Situbondo. Sebab, itu termasuk kebutuhan darurat.

Politisi PKB tersebut menilai, langkah tersebut cukup cepat dan tepat dari pada masih harus menunggu ketetapan anggaran APDB tahun 2022. Bashori juga mengatakan, tidak akan menjadi masalah selama peruntukkannya jelas. “Sehingga tidak ada lagi alasan Disnakkan untuk penanganan PMK terkendala anggaran yang sangat minim. Cukup dengan SK Bupati, dana BTT sudah bisa digunakan,” katanya, kepada koran ini.

Pria yang akrab disapa Basori itu mengatakan, penyakit PMK sudah menjadi wabah. Ratusan hewan ternak di Situbondo saat ini terpapar gejala penyakit yang mirip dengan kasus PMK. Maka Disnakkan harus bergerak cepat memutus rantai pesebaran. “Data yang terbaru didapatkan, sebanyak enam ekor sapi milik warga mati setelah mengalami gejala penyakit PMK. Ternak sapi yang terpapar jumlahnya bertambah sebanyak 27 ekor,” ungkapnya.

Kata mantan Ketua DPRD Situbondo tersebut, kasus enam ekor sapi mati tersebar di dua desa. Yakni Desa Trebungan, Kecamatan Mlandingan, dan Desa Bletok, Kecamatan Bungatan. “Informasinya Disnakkan sudah mendatangi desa tersebut setelah warga menghubungi petugas kesehatan hewan,” imbuhnya.

Basori menambahkan, sejumlah warga kecewa terhadap layanan Disnakkan. Sebab, pendampingan dalam penaganan kasus PMK masih minim. “Disnakkan kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit PMK. Sehingga masyarakat kian khawatir dengan adanya penyakit tersebut,” ungkapnya.

Basori menilai, masyarakat menganggap penyakit PMK itu menjadi wabah yang membahayakan. Karena dianggap sama dengan penyakit Covid-19. “Karena kasus PMK penularannya cepat dianggapnya sama seperti penyakit Covid-19 yang membahayakan masyarakat. Wajar jika terjadi kekhawatiran, lantaran Dinas terkait pun tidak memberikan informasi tentang apa itu penyakit PMK,” katanya.

Sementara itu, Plt. Dinas Peternakan dan Perikanan, Kholil saat dikonfirmasi oleh wartawan koran ini melalui panggilan via whatshapp belum ada tanggapan. Pesan singkat yang dikirim juga belum ada jawaban. (wan/pri)

RADAR SITUBONDO – Anggota Komisi I DPRD Situbondo, Basori Shanhaji mendesak agar Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk menangani kian merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Situbondo. Sebab, itu termasuk kebutuhan darurat.

Politisi PKB tersebut menilai, langkah tersebut cukup cepat dan tepat dari pada masih harus menunggu ketetapan anggaran APDB tahun 2022. Bashori juga mengatakan, tidak akan menjadi masalah selama peruntukkannya jelas. “Sehingga tidak ada lagi alasan Disnakkan untuk penanganan PMK terkendala anggaran yang sangat minim. Cukup dengan SK Bupati, dana BTT sudah bisa digunakan,” katanya, kepada koran ini.

Pria yang akrab disapa Basori itu mengatakan, penyakit PMK sudah menjadi wabah. Ratusan hewan ternak di Situbondo saat ini terpapar gejala penyakit yang mirip dengan kasus PMK. Maka Disnakkan harus bergerak cepat memutus rantai pesebaran. “Data yang terbaru didapatkan, sebanyak enam ekor sapi milik warga mati setelah mengalami gejala penyakit PMK. Ternak sapi yang terpapar jumlahnya bertambah sebanyak 27 ekor,” ungkapnya.

Kata mantan Ketua DPRD Situbondo tersebut, kasus enam ekor sapi mati tersebar di dua desa. Yakni Desa Trebungan, Kecamatan Mlandingan, dan Desa Bletok, Kecamatan Bungatan. “Informasinya Disnakkan sudah mendatangi desa tersebut setelah warga menghubungi petugas kesehatan hewan,” imbuhnya.

Basori menambahkan, sejumlah warga kecewa terhadap layanan Disnakkan. Sebab, pendampingan dalam penaganan kasus PMK masih minim. “Disnakkan kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit PMK. Sehingga masyarakat kian khawatir dengan adanya penyakit tersebut,” ungkapnya.

Basori menilai, masyarakat menganggap penyakit PMK itu menjadi wabah yang membahayakan. Karena dianggap sama dengan penyakit Covid-19. “Karena kasus PMK penularannya cepat dianggapnya sama seperti penyakit Covid-19 yang membahayakan masyarakat. Wajar jika terjadi kekhawatiran, lantaran Dinas terkait pun tidak memberikan informasi tentang apa itu penyakit PMK,” katanya.

Sementara itu, Plt. Dinas Peternakan dan Perikanan, Kholil saat dikonfirmasi oleh wartawan koran ini melalui panggilan via whatshapp belum ada tanggapan. Pesan singkat yang dikirim juga belum ada jawaban. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/