alexametrics
28.9 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Kepala Dinas Beri Sembako dan Beras kepada Bawahannya

ASN dan non ASN di lingkungan Pemkab Situbondo belum menerima gaji, hingga sekarang. Sebab, peraturan bupati (perbup) APBD belum disahkan.

HABIBUL ADNAN, Jawa Pos Radar Situbondo

Peraturan bupati (perbup) APBD 2021 terkait penggajian tidak hanya mencover ASN. Akan tetapi, regulasi tersebut juga menjadi payung hukum dalam pemberian hak-hak keuangan bagi non ASN.  

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerangkan, non ASN yang bisa digaji dalam perbup itu mencakup tenaga harian lepas (THLP) honorer, dan tenaga IT. Termasuk juga tenaga teknis akuntansi, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. “Perbup itu sudah mengakomodir ASN dan non ASN,” katanya.

Dia menambahkan, selama ini memang beredar informasi, bahwa honorer tidak bisa digaji karena APBD belum disahkan. Hariyadi memastikan, mereka akan tetap bisa menerima gaji bulanannya.

Baca Juga :  Sekilo Minyak Goreng Curah Tembus Rp 20 Ribu

Wakil Ketua Komisi I DPRD, Janur Sasra Ananda mengatakan, untuk non ASN, harus dipikirkan nasibnya. Sebab, gaji yang tidak seberapa itu, tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. “Kasihan, apalagi sekarang sudah terlambat,” jelasnya.

Untuk hal ini, perlu ada peran dari kepala OPD atau pimpinan di instansi pemerintahan lainnya. Misalnya, Dengan memberikan talangan terlebih dahulu kepada anak buahnya yang berstatus honorer. “Baik honorer daerah maupun sukwan, agar dicarikan solusi untuk memenehui kebutuhannya,” harap Ketua DPC Demokrat itu.

Dia menerangkan, sudah ada beberapa Kepala OPD yang melakukan hal ini. Misalnya, ada kepala dinas yang memberikan sembako dan beras kepada tenaga non PNS di lembaga pimpinannya. “Ada beberapa kepala dinas berinisiatif seperti itu. Saya kira bisa diikuti,” katanya.

Baca Juga :  Cair, Tim Pemulasaraan Terima Insentif untuk Bulan November-Desember

Janur menambahkan, non ASN bertugas di beberapa sektor. Bahkan, ada sehari-hari bekerja di bawah terik matahari dengan beban tugas yang tidak ringan. Dia mencontohkan dengan petugas kebersihan dan tukang kebun. ”Mereka banyak membantu pemerintahan,” tambahnya.

Ketika gajinya belum diterima, mereka tetap bekerja.    Oleh sebab itulah, kesejahteraannya perlu diperhatikan.  Jangan sampai diabaikan. Untuk kepentingan penggajian ini, Komisi I akan terus mengawal. Apalagi kami sempat dapat info, hanya PNS yang mendapatkan gaji,” katanya.

Sebenarnya, baik PNS maupun non PNS, sebenarnya dirugikan dengan belum disahkannya APBD. Sebab, perbup hanya bisa memberikan gaji pokok kepada peghawai. “Tanpa tunjangan lain-lain. Padahal, jika mengandalkan gaji pokok, mereka minus karena punya tanggungan cicilan,” pungkasnya.  (*)

ASN dan non ASN di lingkungan Pemkab Situbondo belum menerima gaji, hingga sekarang. Sebab, peraturan bupati (perbup) APBD belum disahkan.

HABIBUL ADNAN, Jawa Pos Radar Situbondo

Peraturan bupati (perbup) APBD 2021 terkait penggajian tidak hanya mencover ASN. Akan tetapi, regulasi tersebut juga menjadi payung hukum dalam pemberian hak-hak keuangan bagi non ASN.  

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerangkan, non ASN yang bisa digaji dalam perbup itu mencakup tenaga harian lepas (THLP) honorer, dan tenaga IT. Termasuk juga tenaga teknis akuntansi, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. “Perbup itu sudah mengakomodir ASN dan non ASN,” katanya.

Dia menambahkan, selama ini memang beredar informasi, bahwa honorer tidak bisa digaji karena APBD belum disahkan. Hariyadi memastikan, mereka akan tetap bisa menerima gaji bulanannya.

Baca Juga :  Truk Tangki Oleng, Ribuan Liter Pertamax Tumpah di Jalan Raya Bungatan

Wakil Ketua Komisi I DPRD, Janur Sasra Ananda mengatakan, untuk non ASN, harus dipikirkan nasibnya. Sebab, gaji yang tidak seberapa itu, tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. “Kasihan, apalagi sekarang sudah terlambat,” jelasnya.

Untuk hal ini, perlu ada peran dari kepala OPD atau pimpinan di instansi pemerintahan lainnya. Misalnya, Dengan memberikan talangan terlebih dahulu kepada anak buahnya yang berstatus honorer. “Baik honorer daerah maupun sukwan, agar dicarikan solusi untuk memenehui kebutuhannya,” harap Ketua DPC Demokrat itu.

Dia menerangkan, sudah ada beberapa Kepala OPD yang melakukan hal ini. Misalnya, ada kepala dinas yang memberikan sembako dan beras kepada tenaga non PNS di lembaga pimpinannya. “Ada beberapa kepala dinas berinisiatif seperti itu. Saya kira bisa diikuti,” katanya.

Baca Juga :  Kecamatan Zona Oranye Bertambah Satu

Janur menambahkan, non ASN bertugas di beberapa sektor. Bahkan, ada sehari-hari bekerja di bawah terik matahari dengan beban tugas yang tidak ringan. Dia mencontohkan dengan petugas kebersihan dan tukang kebun. ”Mereka banyak membantu pemerintahan,” tambahnya.

Ketika gajinya belum diterima, mereka tetap bekerja.    Oleh sebab itulah, kesejahteraannya perlu diperhatikan.  Jangan sampai diabaikan. Untuk kepentingan penggajian ini, Komisi I akan terus mengawal. Apalagi kami sempat dapat info, hanya PNS yang mendapatkan gaji,” katanya.

Sebenarnya, baik PNS maupun non PNS, sebenarnya dirugikan dengan belum disahkannya APBD. Sebab, perbup hanya bisa memberikan gaji pokok kepada peghawai. “Tanpa tunjangan lain-lain. Padahal, jika mengandalkan gaji pokok, mereka minus karena punya tanggungan cicilan,” pungkasnya.  (*)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/