alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

OPD Terindikasi KKN, Kejari Ancam Cabut Pendampingan Hukum

SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo mengancam akan mencabut  pendampingan hukum yang sudah terjalin dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di  lingkungan Pemkab Situbondo. Langkah ini akan diambil jika ditemukan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta penyelewengan yang menimbulkan kerugian negara dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Kepala Kejari, Iwan Setiawan SH,M.Hum mengungkapkan, saat ini sedikitnya ada sembilan proyek yang melakukan Mou pendampingan hukum bersama kejaksaan. “Namun, jika nantinya ditemukan temuan akan kita beri pembinaan terlebih dahulu. Karena tugas kita adalah memberitahu. Semisal tidak mau diberitahu, kita akan mencabut pendampingan hukum dan langsung akan ditangani bidang Pidana Khusus,”ujarnya, Kamis (11/11).

Iwan menjelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan kejaksaan adalah pendampingan keperdataan. Dalam hal ini, terhadap Pejabat Pembuat komitmen (PPK). “Makanya, jika ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksaan sembilan proyek yang dilakukan pendampingan hukum dengan kejaksaan, maka kita akan melakukan pencabutan pendampingan hukumnya,” imbuh Iwan.

Kajari meminta agar OPD-OPD yang sudah melakukan MOU pendampingan hukum dengan kejaksaan tidak mengambil kesempatan. Sebab, pihaknya tidak akan tinggal diam jika nyata-nyata ada yang memanfaatkan pendampingan tersebut dengan berbuat korupsi dan sebagainya. “Kita tegas mengingatkan agar tidak main-main dengan pendampingan hukum,”tegasnya.

Jika nanti ditemukan ada proyek yang dikerjakan oleh OPD tidak sesuai denga perencanaan yang ada, maka Kejaksaan tidak akan pernah diam. “hukum akan ditegakkan seadil-adilnya,”pungkasnya. (mg4/pri)

SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo mengancam akan mencabut  pendampingan hukum yang sudah terjalin dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di  lingkungan Pemkab Situbondo. Langkah ini akan diambil jika ditemukan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta penyelewengan yang menimbulkan kerugian negara dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Kepala Kejari, Iwan Setiawan SH,M.Hum mengungkapkan, saat ini sedikitnya ada sembilan proyek yang melakukan Mou pendampingan hukum bersama kejaksaan. “Namun, jika nantinya ditemukan temuan akan kita beri pembinaan terlebih dahulu. Karena tugas kita adalah memberitahu. Semisal tidak mau diberitahu, kita akan mencabut pendampingan hukum dan langsung akan ditangani bidang Pidana Khusus,”ujarnya, Kamis (11/11).

Iwan menjelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan kejaksaan adalah pendampingan keperdataan. Dalam hal ini, terhadap Pejabat Pembuat komitmen (PPK). “Makanya, jika ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksaan sembilan proyek yang dilakukan pendampingan hukum dengan kejaksaan, maka kita akan melakukan pencabutan pendampingan hukumnya,” imbuh Iwan.

Kajari meminta agar OPD-OPD yang sudah melakukan MOU pendampingan hukum dengan kejaksaan tidak mengambil kesempatan. Sebab, pihaknya tidak akan tinggal diam jika nyata-nyata ada yang memanfaatkan pendampingan tersebut dengan berbuat korupsi dan sebagainya. “Kita tegas mengingatkan agar tidak main-main dengan pendampingan hukum,”tegasnya.

Jika nanti ditemukan ada proyek yang dikerjakan oleh OPD tidak sesuai denga perencanaan yang ada, maka Kejaksaan tidak akan pernah diam. “hukum akan ditegakkan seadil-adilnya,”pungkasnya. (mg4/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/