alexametrics
23 C
Banyuwangi
Wednesday, August 17, 2022

Penyusunan APBDes Dibatasi Seminggu

SITUBONDO – Pemkab Situbondo memberikan tenggat waktu satu minggu bagi desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Batas waktu tersebut terhitung sejak bupati bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengumpulkan para kepala desa sekitar tiga hari lalu.

Kepala DPMD, Lutfi Joko Prihatin mengatakan, masih ada waktu beberapa hari lagi bagi desa dalam merampungkan kewajibannya tersebut. Dia menjelaskan, sudah ada desa-desa yang mengkonfirmasikan, bahwa APBDes hampir selesai. “Waktu satu minggu ini diharapkan dimaksimalkan,” jelasnya.

APBDes salah satu syarat pencaiaran keuangan desa. Karena itu, desa harus segera menyelesaikan APBDes dan menetapkan sebagai peraturan desa (perdes). “Karena keuangan desa sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan desa,” katanya.

Baca Juga :  Emil Dardak Silaturahmi ke Ponpes Assalam Bindung

Salah satu kegiatan desa yang cukup mendesak adalah, percepatan penanganan Covid-19. Lutfi menerangkan, dalam penanganan covid, keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) akan dipotong sebesar delapan persen. “Bagaimana bisa berjalan jika DD tidak dicairkan. Makanya, kita dorong APBDes dipercepat,” imbuhnya.

Lutfi mengatakan, pada tahun ini, pagu DD untuk seluruh desa di Situbondo mencapai Rp 140 miliar. Kemudian, di tahap pertama akan dicairkan 40. Jika seluruh desa sudah menerima DD, maka ada sekitar Rp 110 miliar yang ditransfer pemerintah pusat pada tahap pertama. “Kalau keuangan ini sudah diterima desa, sangat membantu pembangunan dan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Dia menerangkan, desa-desa di Situbondo menjadi atensi Pemprov Jatim. Sebab, progres penyelesaian APBDes belum mencapai 50 persen. Karena itu, Pemprov Jatim meminta agar dilakukan percepatan.

Baca Juga :  Proyek Rabat 300 Meter, Dikerjakan 150 Meter

Untuk kepentingan itu, Lutfi meminta kepada pihak-pihak terkait melakukan pendampingan ke desa-desa. Mulai jajaran forkopimka di masing-masing kecamatan, serta para pendamping desa. “Kami di DPMD akan terus melakukan pendampingan, sehingga APBDes selesai sesuai target,” tambahnya.

Penyusunan APBDes merupakan keharusan seluruh pemerintaha desa. Dorongan untuk membuat dan menyusunnya, bukan semata karena ada pandemi. “APBDes harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam keadaan apapun. Kalau tidak, kegiatan-kegiatan tidak bisa dilaksanakan,” pungkas Lutfi. (bib)

SITUBONDO – Pemkab Situbondo memberikan tenggat waktu satu minggu bagi desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Batas waktu tersebut terhitung sejak bupati bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengumpulkan para kepala desa sekitar tiga hari lalu.

Kepala DPMD, Lutfi Joko Prihatin mengatakan, masih ada waktu beberapa hari lagi bagi desa dalam merampungkan kewajibannya tersebut. Dia menjelaskan, sudah ada desa-desa yang mengkonfirmasikan, bahwa APBDes hampir selesai. “Waktu satu minggu ini diharapkan dimaksimalkan,” jelasnya.

APBDes salah satu syarat pencaiaran keuangan desa. Karena itu, desa harus segera menyelesaikan APBDes dan menetapkan sebagai peraturan desa (perdes). “Karena keuangan desa sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan desa,” katanya.

Baca Juga :  PNS Tetap Masuk Kerja di Hari Kejepit

Salah satu kegiatan desa yang cukup mendesak adalah, percepatan penanganan Covid-19. Lutfi menerangkan, dalam penanganan covid, keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) akan dipotong sebesar delapan persen. “Bagaimana bisa berjalan jika DD tidak dicairkan. Makanya, kita dorong APBDes dipercepat,” imbuhnya.

Lutfi mengatakan, pada tahun ini, pagu DD untuk seluruh desa di Situbondo mencapai Rp 140 miliar. Kemudian, di tahap pertama akan dicairkan 40. Jika seluruh desa sudah menerima DD, maka ada sekitar Rp 110 miliar yang ditransfer pemerintah pusat pada tahap pertama. “Kalau keuangan ini sudah diterima desa, sangat membantu pembangunan dan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Dia menerangkan, desa-desa di Situbondo menjadi atensi Pemprov Jatim. Sebab, progres penyelesaian APBDes belum mencapai 50 persen. Karena itu, Pemprov Jatim meminta agar dilakukan percepatan.

Baca Juga :  Galang Kemitraan dengan Ormas dan Media Massa

Untuk kepentingan itu, Lutfi meminta kepada pihak-pihak terkait melakukan pendampingan ke desa-desa. Mulai jajaran forkopimka di masing-masing kecamatan, serta para pendamping desa. “Kami di DPMD akan terus melakukan pendampingan, sehingga APBDes selesai sesuai target,” tambahnya.

Penyusunan APBDes merupakan keharusan seluruh pemerintaha desa. Dorongan untuk membuat dan menyusunnya, bukan semata karena ada pandemi. “APBDes harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam keadaan apapun. Kalau tidak, kegiatan-kegiatan tidak bisa dilaksanakan,” pungkas Lutfi. (bib)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/