alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Wednesday, October 5, 2022

Minta Panitia di Desa Segera Cairkan Anggaran Pilkades

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Sebanyak 17 desa di 14 kecamatan akan melaksanakan pemilihan pilkades serentak pada Bulan november mendatang. Saat ini proses penjaringan calon kepala desa sudah memasuki minggu kedua.  Namun, ternyata masih banyak desa yang belum mencairkan anggaran pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat paling bawah tersebut.

Kepala Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo, Lutfi Joko Prihatin mengaku tak habis pikir dengan sebagian besar desa yang belum juga mencairkan anggaran pilkades. Sebab, anggaran itu dibutuhkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dari anggaran yang sudah disediakan. “Jumlah desa yang belum mencairkan anggaran pilkades  sekitar separo,” katanya, Selasa (9/8) lalu.

Lutfi menjelaskan, salah satu alasan yang menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran pilkades karena sekretaris desa mengaku kesulitan membuka aplikasi Siskodes. Padahal, desa lainnya dengan mudah mengakses aplikasi tersebut. “Pengajuan pencairan memang harus melalui aplikasi siskodes ,” jelasnya.

Baca Juga :  38 Cakades se-Wongsorejo Sepakat Tidak Saling Menjelekkan

Kata Lutfi, alasan desa yang mengaku untuk kesulitan membuka aplikasi sangatlah tidak masuk akal. Sebab, asal ada kemauan, pasti bisa aplikasi tersebut bisa diakses. Yang terpenting juga memenuhi persyaratan berdasarkan petunjuk. “Kalau desa lain bisa membuka Siskodes, kenapa mereka tidak bisa? Bisa saja memang belum diajukan,”ucap pria asal Kecamatan Arjasa itu.

Lutfi menuturkan, keterlambatan pengajuan pencairan dana pilkades jangan dianggap enteng. Sebab dapat menghambat tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. “Kami berharap desa segera mengajukan pencairan, demikian juga desa lain yang baru mencairkan anggaran pilkades 20 persen atau 30 persen, agar segera dicairkan semuanya,” tegasnya.

Selain itu, Lutfi meminta agar ketentuan batas maksimal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 500 orang, tidak ditafsirkan secara kaku. Sebab, jumlah warga di setiap daerah berbeda-beda. “Misal ada satu daerah dan jumlah DPT sebanyak 520 orang, itu bisa kumpulkan jadi satu TPS. Kebijakan itu berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri  (Kementerian Dalam Negeri),” ungkapnya.

Baca Juga :  Antisipasi Dampak Pilkades Serentak

Akan tetapi, kata dia, panitia boleh membuat TPS khusus karena berdasarkan beberapa pertimbangan. Seperti orang yang sedang sakit, disabilitas dan ditahan itu, panitia harus jemput bola. “Kami harap apapun di lapangan teknisnya, namun tetap menjunjung netralitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya Ghalib mengaku, akan mengurangi jumlah anggota yang akan bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan pilkades. Jumlah personil yang diturunkan itu disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah. “sebelumnya kami rencanakan ada 1.600 anggota. Kemungkinan ada pengurangan,” ungkapnya.

Andi menyebutkan, meski ada pengurangan personil di lapangan, kemanan dan kondusifitas pemilihan kepala desa dipastikan bisa terjaga dengan baik. “Kami sudah melakukan beberapa pendekatan dengan masyarakat, dan sejumlah pihak terkait. Apabila ada yang melanggar maka akan kami tindak dengan tegas,” jelasnya. (pri/wan)

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Sebanyak 17 desa di 14 kecamatan akan melaksanakan pemilihan pilkades serentak pada Bulan november mendatang. Saat ini proses penjaringan calon kepala desa sudah memasuki minggu kedua.  Namun, ternyata masih banyak desa yang belum mencairkan anggaran pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat paling bawah tersebut.

Kepala Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo, Lutfi Joko Prihatin mengaku tak habis pikir dengan sebagian besar desa yang belum juga mencairkan anggaran pilkades. Sebab, anggaran itu dibutuhkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dari anggaran yang sudah disediakan. “Jumlah desa yang belum mencairkan anggaran pilkades  sekitar separo,” katanya, Selasa (9/8) lalu.

Lutfi menjelaskan, salah satu alasan yang menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran pilkades karena sekretaris desa mengaku kesulitan membuka aplikasi Siskodes. Padahal, desa lainnya dengan mudah mengakses aplikasi tersebut. “Pengajuan pencairan memang harus melalui aplikasi siskodes ,” jelasnya.

Baca Juga :  Guru Ngaji Antre Lama Tarik Uang Insentif

Kata Lutfi, alasan desa yang mengaku untuk kesulitan membuka aplikasi sangatlah tidak masuk akal. Sebab, asal ada kemauan, pasti bisa aplikasi tersebut bisa diakses. Yang terpenting juga memenuhi persyaratan berdasarkan petunjuk. “Kalau desa lain bisa membuka Siskodes, kenapa mereka tidak bisa? Bisa saja memang belum diajukan,”ucap pria asal Kecamatan Arjasa itu.

Lutfi menuturkan, keterlambatan pengajuan pencairan dana pilkades jangan dianggap enteng. Sebab dapat menghambat tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. “Kami berharap desa segera mengajukan pencairan, demikian juga desa lain yang baru mencairkan anggaran pilkades 20 persen atau 30 persen, agar segera dicairkan semuanya,” tegasnya.

Selain itu, Lutfi meminta agar ketentuan batas maksimal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 500 orang, tidak ditafsirkan secara kaku. Sebab, jumlah warga di setiap daerah berbeda-beda. “Misal ada satu daerah dan jumlah DPT sebanyak 520 orang, itu bisa kumpulkan jadi satu TPS. Kebijakan itu berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri  (Kementerian Dalam Negeri),” ungkapnya.

Baca Juga :  Pilkades Serentak Berlangsung Sehat, Aman, dan Lancar

Akan tetapi, kata dia, panitia boleh membuat TPS khusus karena berdasarkan beberapa pertimbangan. Seperti orang yang sedang sakit, disabilitas dan ditahan itu, panitia harus jemput bola. “Kami harap apapun di lapangan teknisnya, namun tetap menjunjung netralitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya Ghalib mengaku, akan mengurangi jumlah anggota yang akan bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan pilkades. Jumlah personil yang diturunkan itu disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah. “sebelumnya kami rencanakan ada 1.600 anggota. Kemungkinan ada pengurangan,” ungkapnya.

Andi menyebutkan, meski ada pengurangan personil di lapangan, kemanan dan kondusifitas pemilihan kepala desa dipastikan bisa terjaga dengan baik. “Kami sudah melakukan beberapa pendekatan dengan masyarakat, dan sejumlah pihak terkait. Apabila ada yang melanggar maka akan kami tindak dengan tegas,” jelasnya. (pri/wan)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/