alexametrics
26.2 C
Banyuwangi
Sunday, August 14, 2022

IKADIN: Pengawasan Kejaksaaan Lemah

SITUBONDO – Adanya keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD) yang hingga saat ini masih belum dikembalikan ke kas daerah seharusnya dilimpahkan kepada aparat penagak hukum. Sebab, hal tersebut sudah termasuk tindak pidana korupsi.

Abdurrahman, Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Situbondo mengatakan, kepala desa tidak bisa hanya disuruh melakukan pengembalian tanpa ada penegakan hukum. “Seharusnya, kepala desa yang nakal, dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Sudah kronis ini karena semakin tahun semakin membengkak,” ujarnya.

Selain itu, Abdurrahman memandang, ini juga disebabkan karena lemahnya pengawasan Kejakasaan Negeri (Kejari) Situbondo. Kata dia kejaksanaan sudah ada MoU dengan desa yang berisi tentang kesiapan melakukan pengawalan penggunaan dana desa.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Melonjak, Alhamdulillah Pasien Banyak yang Sembuh

“Tetapi apa yang terjadi? Kejaksaan seperti tidak ada pengawasan sama sekali. Apa kemudian perannya terhadap MoU itu,” ujar Abdurrahman kepada Jawa Pos Radar Situbondo.

Dia menambahkan, kejaksaan seharusnya turun ke desa-desa. Jika ada temuan yang berkaitan dengan kerugaian keuangan negara, segera diproses secara hukum. “Apalagi ini bukan delik aduan. Aparat penegak hukum jangan menunggu ada laporan,” imbuhnya.

Atas dasar itulah, yang menjadi titik berat dari permasalahan ini adalah penegakan hukum. Kata dia, apakah pihak berewenang siap memprosesnya secara hukum. “Jadi, DPRD tidak perlu merekomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur hukum, karena seharusnya aparat penegak hukum yang bertindak,” ujarnya.

Selain itu, Abdurrahman merasa tidak yakin semua keuangan tersebut bisa dikembalikan desa ke kas daerah. Sebab, pada tahun 2019 nanti akan dilksanakan pemilihan kepala desa serentak. “Apakah (kades yang lama) bisa mengembalikan kalau tidak terpilih lagi. Saya kira tidak mau mengembalikan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Tujuh Positif di Kendit Karyawan Tambak Udang

Kasie Pidum Kejari Situbondo, Bagus Nur Jakfar mengatakan, di kejaksaan sudah dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kata dia, TP4D Kejari Situbondo mulai bergerak sejak semester dua tahun 2017. “Atas beberapa temuan tim telah diserahkan kepada Inspektorat untuk diselesaikan,” katanya.

Bagus menambahkan, terkait dengan munculnya sejumlah permasalahan di desa, juga menjadi salah satu hal yang mendasari munculnya pendampingan di desa oleh kejaksaan. “Kita rutin melakukan pendampingan,” pungkasnya. (bib/pri)

SITUBONDO – Adanya keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD) yang hingga saat ini masih belum dikembalikan ke kas daerah seharusnya dilimpahkan kepada aparat penagak hukum. Sebab, hal tersebut sudah termasuk tindak pidana korupsi.

Abdurrahman, Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Situbondo mengatakan, kepala desa tidak bisa hanya disuruh melakukan pengembalian tanpa ada penegakan hukum. “Seharusnya, kepala desa yang nakal, dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Sudah kronis ini karena semakin tahun semakin membengkak,” ujarnya.

Selain itu, Abdurrahman memandang, ini juga disebabkan karena lemahnya pengawasan Kejakasaan Negeri (Kejari) Situbondo. Kata dia kejaksanaan sudah ada MoU dengan desa yang berisi tentang kesiapan melakukan pengawalan penggunaan dana desa.

Baca Juga :  Ini Syarat Pencairan ADD-DD 2018

“Tetapi apa yang terjadi? Kejaksaan seperti tidak ada pengawasan sama sekali. Apa kemudian perannya terhadap MoU itu,” ujar Abdurrahman kepada Jawa Pos Radar Situbondo.

Dia menambahkan, kejaksaan seharusnya turun ke desa-desa. Jika ada temuan yang berkaitan dengan kerugaian keuangan negara, segera diproses secara hukum. “Apalagi ini bukan delik aduan. Aparat penegak hukum jangan menunggu ada laporan,” imbuhnya.

Atas dasar itulah, yang menjadi titik berat dari permasalahan ini adalah penegakan hukum. Kata dia, apakah pihak berewenang siap memprosesnya secara hukum. “Jadi, DPRD tidak perlu merekomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur hukum, karena seharusnya aparat penegak hukum yang bertindak,” ujarnya.

Selain itu, Abdurrahman merasa tidak yakin semua keuangan tersebut bisa dikembalikan desa ke kas daerah. Sebab, pada tahun 2019 nanti akan dilksanakan pemilihan kepala desa serentak. “Apakah (kades yang lama) bisa mengembalikan kalau tidak terpilih lagi. Saya kira tidak mau mengembalikan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Pelanggar Lalu Lintas Ditempel Janur Kuning

Kasie Pidum Kejari Situbondo, Bagus Nur Jakfar mengatakan, di kejaksaan sudah dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kata dia, TP4D Kejari Situbondo mulai bergerak sejak semester dua tahun 2017. “Atas beberapa temuan tim telah diserahkan kepada Inspektorat untuk diselesaikan,” katanya.

Bagus menambahkan, terkait dengan munculnya sejumlah permasalahan di desa, juga menjadi salah satu hal yang mendasari munculnya pendampingan di desa oleh kejaksaan. “Kita rutin melakukan pendampingan,” pungkasnya. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/