alexametrics
25.5 C
Banyuwangi
Wednesday, July 6, 2022

Pengelolaan BUMDes Curah Cottok Disoal

KAPONGAN – Komunitas pemuda Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Cottok (FKOC ), menyoal pengelolaan BUMDes. Sebab, dinilai telah menyalahi aturan.

Sugiarto, Ketua FKOC mengatakan, di kepengurusan BUMDes Curah Cottok, istri kepala desa menjabat sebagai bendahara. Padahal, berdasarkan aturan, ini tidak diperbolehkan. “Jelas menabrak aturan,” katanya, kemarin.

Dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 35 tahun 2017, menegaskan, bahwa keluarga pemerintah desa tidak boleh jadi pengurus BUMDes. “Karena itu, kami meminta agar direformasi. Itu tuntutan kami,” terang Sugiarto.

Selain masalah BUMDes, pihaknya juga menyoroti pembangunan desa. Kata dia, rencana pembangunan kerap tidak sesuai hasil musyawarah. Yang disayangkan juga, tidak ada transparansi masalah keuangan. “Masyarakat tidak diajak dalam pembangunan,” ujarnya.

Menurut Sugiarto, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Terutama peran serta anak-anak muda sebagai generasi penerus. “Selama ini, itu tidak dilakukan. Yang dilibatkan itu-itu saja orangnya,” pungkasnya. Dia menambahkan, apa yang menjadi tuntutannya tersebut sudah disuarakan pada Rabu Malam (07/06) di balai desa setempat.

Terpisah, Kepala Desa Curah Cottok, Syamsuri membantah kalau ada yang menyoal pengelolaan BUMDes maupun pembangunan di desanya. Kedatangan sejumlah komunitas pemuda itu hanya keperluan audiensi. “Kita diskusi tentang pembangunan desa ke depan,” katanya.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan selama ini sudah berdasarkan aturan. Meski begitu, dirinya tetap menerima masukan dan kritik dari luar. “Yang penting tidak menyalahi hukum dan aturan, tidak ada masalah,” terangnya

Terkait dengan persoalan yang disampaikan sejumlah warga, itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah desa. Menurut Syamsuri, setiap kebijakan pasti ada kelemahan dan kekurangan. Makanya, masukan sangat dibutuhkan. “Silahkan, saya dikritik, tapi tawarkan juga solusi,” imbuhnya.

Baginya, apa yang dilakukan selama ini, untuk kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi, tidak bisa semua perbaikan di desa bisa dilakukan dengan cepat. “Kerja harus step by step,” pungkas Syamsuri. (bib/pri)

KAPONGAN – Komunitas pemuda Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Cottok (FKOC ), menyoal pengelolaan BUMDes. Sebab, dinilai telah menyalahi aturan.

Sugiarto, Ketua FKOC mengatakan, di kepengurusan BUMDes Curah Cottok, istri kepala desa menjabat sebagai bendahara. Padahal, berdasarkan aturan, ini tidak diperbolehkan. “Jelas menabrak aturan,” katanya, kemarin.

Dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 35 tahun 2017, menegaskan, bahwa keluarga pemerintah desa tidak boleh jadi pengurus BUMDes. “Karena itu, kami meminta agar direformasi. Itu tuntutan kami,” terang Sugiarto.

Selain masalah BUMDes, pihaknya juga menyoroti pembangunan desa. Kata dia, rencana pembangunan kerap tidak sesuai hasil musyawarah. Yang disayangkan juga, tidak ada transparansi masalah keuangan. “Masyarakat tidak diajak dalam pembangunan,” ujarnya.

Menurut Sugiarto, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Terutama peran serta anak-anak muda sebagai generasi penerus. “Selama ini, itu tidak dilakukan. Yang dilibatkan itu-itu saja orangnya,” pungkasnya. Dia menambahkan, apa yang menjadi tuntutannya tersebut sudah disuarakan pada Rabu Malam (07/06) di balai desa setempat.

Terpisah, Kepala Desa Curah Cottok, Syamsuri membantah kalau ada yang menyoal pengelolaan BUMDes maupun pembangunan di desanya. Kedatangan sejumlah komunitas pemuda itu hanya keperluan audiensi. “Kita diskusi tentang pembangunan desa ke depan,” katanya.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan selama ini sudah berdasarkan aturan. Meski begitu, dirinya tetap menerima masukan dan kritik dari luar. “Yang penting tidak menyalahi hukum dan aturan, tidak ada masalah,” terangnya

Terkait dengan persoalan yang disampaikan sejumlah warga, itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah desa. Menurut Syamsuri, setiap kebijakan pasti ada kelemahan dan kekurangan. Makanya, masukan sangat dibutuhkan. “Silahkan, saya dikritik, tapi tawarkan juga solusi,” imbuhnya.

Baginya, apa yang dilakukan selama ini, untuk kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi, tidak bisa semua perbaikan di desa bisa dilakukan dengan cepat. “Kerja harus step by step,” pungkas Syamsuri. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/