alexametrics
26.7 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Kerugian Proyek Desa Rp 2,5 M Belum Dikembalikan

SITUBONDO – Tercatat sekitar Rp.2,5 miliar kerugian proyek fisik desa tahun 2017 yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh desa hingga sekarang. Fakta ini berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo.

DPMD sudah menyampaikannya kepada Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo saat pembahasan LKPJ tahun 2017, belum lama ini. Atas fakta tersebut, Komisi I meminta kepada desa-desa untuk segera mengembalikannya.

Ketua Komisi I, Abdurrahman mengaku, pihaknya terkejut ketika DPMD menyodorkan data banyaknya keuangan desa yang tidak dikembalikan ke kas daerah. “Apapun alasannya, pemerintah desa harus segera melakukan pengembalian,” ujarnya.

Politisi PPP itu menerangkan, Komisi I memberi batas waktu satu bulan. Dia meminta kepada Inspektorat Pemkab Situbondo menyelesaikan pengembalian kerugian tersebut. Jika tidak, Komisi I DPRD mengancam akan memberikan rekomendasi ke lembaga penegak hukum.

Baca Juga :  Sabet Juara 2 Cerdas Cermat Tingkat Nasional

Kata dia, sebenarnya kerugian pengerjaan proyek fisik desa tahun 2017 mencapai Rp.4 Miliar lebih. Akan tetapi ada beberapa desa yang sudah mengembalikannya. “Baru sekitar Rp1, 9 Miliar yang sudah dikembalikan. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 2, 5 Miliar,” tambahnya.

 Pada tahun 2017 lalu, ada banyak catatan dalam penggunaan keuangan desa. Baik yang berasal dari Dana Desa (DD) maupung anggaran Dana Desa (ADD). Mulai dari ketidakberesan administrasi, kekurangan volume, hingga adanya proyek yang disinyalir fiktif.

Karena adanya kekurangan volume itu, Inspektorat melakukan audit. Dari situ muncul kerugian negara sekitar Rp.4 Miliar lebih. “Berdasarkan aturan, kerugian karena adanya kekurangan volume pengerjaan proyek fisik, maka harus dikembalikan,” ujar Aburrahman.

Baca Juga :  SPW: Yang Sejahtera Hanya Kadesnya

Masalah pengembalian kerugian, DPMD sudah menyerahkannya kepada Inspektorat. Karena itu, Abdurrahman meminta Inspektorat untuk terus menekan pemerintah desa agar segera mengembalikan keuangan desa tersebut ke kas daerah. “Dalam jangka satu bulan, kami berharap Inspektorat bisa menyelesaikannya,” katanya.

Atas kenyataan ini, Abdurrahman menilai, pemerintah desa masih belum bisa mengelola keuangan desa secara profesional. Oleh sebab itu, dia berharap kepada pemerintah, dalam hal ini DPMD untuk terus memberikan pembinaan. “Agar beberapa masalah pengelolaan keaungan desa di tahun 2017, tidak terulang pada tahun 2018,” pungkasnya. (bib/pri)

SITUBONDO – Tercatat sekitar Rp.2,5 miliar kerugian proyek fisik desa tahun 2017 yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh desa hingga sekarang. Fakta ini berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo.

DPMD sudah menyampaikannya kepada Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo saat pembahasan LKPJ tahun 2017, belum lama ini. Atas fakta tersebut, Komisi I meminta kepada desa-desa untuk segera mengembalikannya.

Ketua Komisi I, Abdurrahman mengaku, pihaknya terkejut ketika DPMD menyodorkan data banyaknya keuangan desa yang tidak dikembalikan ke kas daerah. “Apapun alasannya, pemerintah desa harus segera melakukan pengembalian,” ujarnya.

Politisi PPP itu menerangkan, Komisi I memberi batas waktu satu bulan. Dia meminta kepada Inspektorat Pemkab Situbondo menyelesaikan pengembalian kerugian tersebut. Jika tidak, Komisi I DPRD mengancam akan memberikan rekomendasi ke lembaga penegak hukum.

Baca Juga :  Peringati Sumpah Pemuda, Bentangkan Merah-Putih di Tengah Laut

Kata dia, sebenarnya kerugian pengerjaan proyek fisik desa tahun 2017 mencapai Rp.4 Miliar lebih. Akan tetapi ada beberapa desa yang sudah mengembalikannya. “Baru sekitar Rp1, 9 Miliar yang sudah dikembalikan. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 2, 5 Miliar,” tambahnya.

 Pada tahun 2017 lalu, ada banyak catatan dalam penggunaan keuangan desa. Baik yang berasal dari Dana Desa (DD) maupung anggaran Dana Desa (ADD). Mulai dari ketidakberesan administrasi, kekurangan volume, hingga adanya proyek yang disinyalir fiktif.

Karena adanya kekurangan volume itu, Inspektorat melakukan audit. Dari situ muncul kerugian negara sekitar Rp.4 Miliar lebih. “Berdasarkan aturan, kerugian karena adanya kekurangan volume pengerjaan proyek fisik, maka harus dikembalikan,” ujar Aburrahman.

Baca Juga :  Ramadan Refleksi Kebangsaan

Masalah pengembalian kerugian, DPMD sudah menyerahkannya kepada Inspektorat. Karena itu, Abdurrahman meminta Inspektorat untuk terus menekan pemerintah desa agar segera mengembalikan keuangan desa tersebut ke kas daerah. “Dalam jangka satu bulan, kami berharap Inspektorat bisa menyelesaikannya,” katanya.

Atas kenyataan ini, Abdurrahman menilai, pemerintah desa masih belum bisa mengelola keuangan desa secara profesional. Oleh sebab itu, dia berharap kepada pemerintah, dalam hal ini DPMD untuk terus memberikan pembinaan. “Agar beberapa masalah pengelolaan keaungan desa di tahun 2017, tidak terulang pada tahun 2018,” pungkasnya. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Surat untuk Calon Presiden

Tugu Macan Dicat Ulang

Harga Daging Ayam Terus Turun

/