alexametrics
25.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Bupati Ingatkan DPRD dalam Menerapkan Hasil Studi Banding

SITUBONDO – Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, mengingatkan kepada anggota DPRD agar berhati-hati menerapkan hasil studi banding. Sebab, belum pasti yang baik di daerah lain, cocok diterapkan di Situbondo.

Menurut Dadang Wigiarto, jangan sampai pembuatan regulasi hanya mengadopsi dari hasil studi banding. Dalam pandangannya, daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Ketidak-samaan itulah yang menjadi alasan utama, mengapa tidak semua hasil studi banding diterapkan.

Bupati mencontohkan masalah investasi. Kabupaten Situbondo tidak bisa  memudahkan investor besar menanamkan modalnya. Sebab, pemerintah akan tetap mengutamakan investasi lokal. “Tentu dengan syarat, tidak menyalahi regulasi yang ada,” katanya. Lebih jauh, Bupati Dadang mengatakan, saat ini Pemkab Situbondo sudah memiliki Peraturan Daerah (perda) tentang Tanaman Pangan Berkelanjutan. Dengan begitu, peluang masuknya industri besar ke Situbondo semakin sempit. “Dan ini sesuai ketentuan Perda. Lahan sawah produktif tidak bisa lagi dipergunakan untuk industri,” katanya. Artinya, pemerintah harus tetap menjaga keberadaan lahan produktif tersebut. di titik-titik itulah, tidak boleh berdiri bangunan. “Lahan industri sudah ada tempatnya sendiri,” tambah Dadang. Terkait dengan investasi tersebut, Hadi Priyanto, salah satu anggota DPRD Situbondo mengusulkan agar ada rencana umum penanaman modal. Dia menambahkan, regulasi tersebut sebagai bentuk konkret dari pengaturan investasi oleh pemerintah. Sehingga investasi di bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan lain sebagainya tidak tumpang tindih. “Semuanya bisa tumbuh dengan baik. Kami berharap, dinas terkait bisa mulai merancangnya,” tambah politisi Partai Demokrat itu.

Kalau tidak diatur, pembangunan fisik dikhawatirkan didirikan secara sembarangan. Sehingga kawasan industri misalnya, berada dalam satu kawasan dengan pendidikan, maupun kesehatan. Selain itu, regulasi ini untuk memberikan keamanan dalam berinvestasi di Situbondo. Sebab, sudah ada payung hukum bagi investor asing maupun dalam negeri. “Harus ada dasar hukum yang kuat agar penanaman modal menjamin investor itu aman berada di Situbondo,” katanya.

Hadi menambahkan, di beberapa daerah yang maju pariwisatanya sudah memiliki perda investasi. Salah satunya, Kabupaten Bantul. “Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke sana. Dengan adanya perda tersebut, investasi tumbuh teratur,” pungkasnya. (bib/bay)

SITUBONDO – Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, mengingatkan kepada anggota DPRD agar berhati-hati menerapkan hasil studi banding. Sebab, belum pasti yang baik di daerah lain, cocok diterapkan di Situbondo.

Menurut Dadang Wigiarto, jangan sampai pembuatan regulasi hanya mengadopsi dari hasil studi banding. Dalam pandangannya, daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Ketidak-samaan itulah yang menjadi alasan utama, mengapa tidak semua hasil studi banding diterapkan.

Bupati mencontohkan masalah investasi. Kabupaten Situbondo tidak bisa  memudahkan investor besar menanamkan modalnya. Sebab, pemerintah akan tetap mengutamakan investasi lokal. “Tentu dengan syarat, tidak menyalahi regulasi yang ada,” katanya. Lebih jauh, Bupati Dadang mengatakan, saat ini Pemkab Situbondo sudah memiliki Peraturan Daerah (perda) tentang Tanaman Pangan Berkelanjutan. Dengan begitu, peluang masuknya industri besar ke Situbondo semakin sempit. “Dan ini sesuai ketentuan Perda. Lahan sawah produktif tidak bisa lagi dipergunakan untuk industri,” katanya. Artinya, pemerintah harus tetap menjaga keberadaan lahan produktif tersebut. di titik-titik itulah, tidak boleh berdiri bangunan. “Lahan industri sudah ada tempatnya sendiri,” tambah Dadang. Terkait dengan investasi tersebut, Hadi Priyanto, salah satu anggota DPRD Situbondo mengusulkan agar ada rencana umum penanaman modal. Dia menambahkan, regulasi tersebut sebagai bentuk konkret dari pengaturan investasi oleh pemerintah. Sehingga investasi di bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan lain sebagainya tidak tumpang tindih. “Semuanya bisa tumbuh dengan baik. Kami berharap, dinas terkait bisa mulai merancangnya,” tambah politisi Partai Demokrat itu.

Kalau tidak diatur, pembangunan fisik dikhawatirkan didirikan secara sembarangan. Sehingga kawasan industri misalnya, berada dalam satu kawasan dengan pendidikan, maupun kesehatan. Selain itu, regulasi ini untuk memberikan keamanan dalam berinvestasi di Situbondo. Sebab, sudah ada payung hukum bagi investor asing maupun dalam negeri. “Harus ada dasar hukum yang kuat agar penanaman modal menjamin investor itu aman berada di Situbondo,” katanya.

Hadi menambahkan, di beberapa daerah yang maju pariwisatanya sudah memiliki perda investasi. Salah satunya, Kabupaten Bantul. “Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke sana. Dengan adanya perda tersebut, investasi tumbuh teratur,” pungkasnya. (bib/bay)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/