alexametrics
28.2 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

PMI Butuh Tambahan Bank Darah

SITUBONDO – Palang Merah Indonesia (PMI) Situbondo sangat membutuhkan tambahan bank darah. Sebab, keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyetok darah. Tanpa adanya tambahan alat yang mirip freezer itu, maka persediaan darah di Kota Santri tak pernah.

Keadaan tersebut kemarin disampaikan oleh Direktur Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Situbondo, dr Kinanti saat menerima kedatangan anggota DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda dan Andi Handoko.

Kepada koran ini Janur Sasra Ananda mengaku sempat kaget dengan keadaan PMI Situbondo. Mulai dari kantor hingga sarana yang dimiliki. “Kalau kantor tahun ini, Pemkab sudah akan membangunkan. Tapi untuk bank darah masih belum ada kepastian, padahal sangat dibutuhkan PMI,” terangnya, usai dari PMI, kemarin.

Kata dia, saat ini PMI Situbondo bari memuiliki satu bank darah. Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan tugas yang harus diemban dalam menyediakan darah. “PMI Situbondo juga harus mencukupi persediaan darah di second city (Besuki dan Asembagus).

Janur menambahkan, selain fasilitas Bank Darah, juga dibutuhkan sebuah alat pembuat trombosit. “Alat tersebut berfungsi merungai darah dan diproses. Kemudian hanya diambil putihnya saja. Sehingga orang yang terkena demam berdarah dan membutuhkan darah putih dapat segera diobati,” papar Janur.

Saat ini, terang politisi Partai Demokrat tersebut, yang punya alat tersebut hanya Bondowoso. Sehingga, kalau warga Situbondo butuh masih harus menunggu. Sedangkan kalau dirujuk ke Bondowoso, tentu akan memakan waktu dan biaya.

Andi Handoko kemarin sempat mempertanyakan penarikan tebusan darah bagi pasien. Satu kantong darah besarnya Rp 360 ribu. Uang sebanyak itu sebagian digunakan honor karyawan dan biaya operasional petugas tranfusi.

“Saya sempat bertanya, kenapa untuk mendapatkan darah warga harus menebus Rp.360 ribu?, ternyata 30 persen untuk relawan di sana. Sisanya untuk operasional darah terebut. Karena darah tidak bisa langusng diberikan ke pasien. Harus diuji dan diporses terlebih dahulu,” kata Andi.

Jika masyarakat ingin gratis, lanjut Andi, maka biaya tersebut harus dipotong dan disubsidi oleh pemerintah Situbondo.

Direktur UTD PMI Situbondo, dr Kinanti berharap, selain dibangungkan gedung, PMI juga segera mendapat bantuan alat penunjuang tugas PMI dari pemerintah daerah. “Hal yang paling prioritas tentu adalah gedung. Insyaallah tahun ini sudah terealisasi. Namun kami juga membutuhkan alat produksi seperti halnya bank darah. Memang sejak awal saya mengharap second city juga memiliki alat tersebut,” ungkap Kinanti.

Dia mengakui, hingga saat ini PMI Situbondo tidak memiliki kelengkapan komponen darah. “Komponen darah itu seperti yang saya maksudkan adalah trombosit, PRC, Bold Black, Lekosit  dan Plasma. Sedangkan yang ada di unit tranfusi PMI saat ini baru PRC, Bold Black, dan Plasma. Untuk trombosit kita masih belum punya,” bebernya.

Karenanya dia meminta, pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya untuk memperhatikan kualitas tranfusi darah. Hal itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah.

“Di sini diatur, pelayan darah menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah. Selanjutnya, undang-undang  nomor 36 tahun 2009 pasal 90 juga menyatakan, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses.  Selain itu sesuai dengan kebutuhan maysrakat. Juga Pemerintah harus menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayan darah,” jelasnya. (cw1)    

SITUBONDO – Palang Merah Indonesia (PMI) Situbondo sangat membutuhkan tambahan bank darah. Sebab, keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyetok darah. Tanpa adanya tambahan alat yang mirip freezer itu, maka persediaan darah di Kota Santri tak pernah.

Keadaan tersebut kemarin disampaikan oleh Direktur Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Situbondo, dr Kinanti saat menerima kedatangan anggota DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda dan Andi Handoko.

Kepada koran ini Janur Sasra Ananda mengaku sempat kaget dengan keadaan PMI Situbondo. Mulai dari kantor hingga sarana yang dimiliki. “Kalau kantor tahun ini, Pemkab sudah akan membangunkan. Tapi untuk bank darah masih belum ada kepastian, padahal sangat dibutuhkan PMI,” terangnya, usai dari PMI, kemarin.

Kata dia, saat ini PMI Situbondo bari memuiliki satu bank darah. Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan tugas yang harus diemban dalam menyediakan darah. “PMI Situbondo juga harus mencukupi persediaan darah di second city (Besuki dan Asembagus).

Janur menambahkan, selain fasilitas Bank Darah, juga dibutuhkan sebuah alat pembuat trombosit. “Alat tersebut berfungsi merungai darah dan diproses. Kemudian hanya diambil putihnya saja. Sehingga orang yang terkena demam berdarah dan membutuhkan darah putih dapat segera diobati,” papar Janur.

Saat ini, terang politisi Partai Demokrat tersebut, yang punya alat tersebut hanya Bondowoso. Sehingga, kalau warga Situbondo butuh masih harus menunggu. Sedangkan kalau dirujuk ke Bondowoso, tentu akan memakan waktu dan biaya.

Andi Handoko kemarin sempat mempertanyakan penarikan tebusan darah bagi pasien. Satu kantong darah besarnya Rp 360 ribu. Uang sebanyak itu sebagian digunakan honor karyawan dan biaya operasional petugas tranfusi.

“Saya sempat bertanya, kenapa untuk mendapatkan darah warga harus menebus Rp.360 ribu?, ternyata 30 persen untuk relawan di sana. Sisanya untuk operasional darah terebut. Karena darah tidak bisa langusng diberikan ke pasien. Harus diuji dan diporses terlebih dahulu,” kata Andi.

Jika masyarakat ingin gratis, lanjut Andi, maka biaya tersebut harus dipotong dan disubsidi oleh pemerintah Situbondo.

Direktur UTD PMI Situbondo, dr Kinanti berharap, selain dibangungkan gedung, PMI juga segera mendapat bantuan alat penunjuang tugas PMI dari pemerintah daerah. “Hal yang paling prioritas tentu adalah gedung. Insyaallah tahun ini sudah terealisasi. Namun kami juga membutuhkan alat produksi seperti halnya bank darah. Memang sejak awal saya mengharap second city juga memiliki alat tersebut,” ungkap Kinanti.

Dia mengakui, hingga saat ini PMI Situbondo tidak memiliki kelengkapan komponen darah. “Komponen darah itu seperti yang saya maksudkan adalah trombosit, PRC, Bold Black, Lekosit  dan Plasma. Sedangkan yang ada di unit tranfusi PMI saat ini baru PRC, Bold Black, dan Plasma. Untuk trombosit kita masih belum punya,” bebernya.

Karenanya dia meminta, pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya untuk memperhatikan kualitas tranfusi darah. Hal itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah.

“Di sini diatur, pelayan darah menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah. Selanjutnya, undang-undang  nomor 36 tahun 2009 pasal 90 juga menyatakan, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses.  Selain itu sesuai dengan kebutuhan maysrakat. Juga Pemerintah harus menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayan darah,” jelasnya. (cw1)    

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/