alexametrics
24.7 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Pembangunan Tambak di Tanjung Kamal Diduga Belum Kantongi Izin

MANGARAN, Jawa Pos Radar Situbondo – Meski belum mengantongi izin, oknum pengusaha sudah nekat membangun tambak di Dusun Tanjungsari, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Situbondo. Warga yang dirugikan melapor kepada anggota DPRD Situbondo. Para wakil rakyat tersebut langsung turun melakukan inspeksi mendadak (sidak), Kamis (4/8) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, pengusaha tambak tidak bisa menunjukkan izin pembangunan usaha tambak.  Saat itu juga, langsung dilakukan rapat bersama pemilik usaha tambak, penambang dan OPD terkait Pemkab Situbondo.

“Kami kecewa berat dengan peristiwa ini.  Apa yang sudah menjadi aturan pemerintah tidak diikuti. Aturan diabaikan. Seperti syarat UKL-UPL yang wajib dimiliki justru belum diproses,” ujar Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin.

Politisi asal Kecamatan Mangaran itu mengaku, DPRD dan OPD terkait Pemkab Situbondo sudah sepakat agar pembangunan tambak dihentikan sementara waktu. Pengelola diminta melengkapi izin. “Bagi kami ini sudah fatal. Selama izinnya belum lengkap jangan sampai pembangunannya terus dilaksanakan,” tegasnya.

Baca Juga :  50 Desa Selesai Pengajuan Pencairan ADD

Arifin menyebutkan, pembangunan tambak seringkali dikeluhkan masyarakat. Karena dampak lingkungannya sangat merugikan. “Kami yang kena marah warga karena adanya kegiatan pembangunan tambak. Makanya, untuk mengetahui kebenarannya, Komisi III langsung  mendatangi lokasi tambak,” ungkap Arifin.

Dia mengaku, jika pembangunan tambak banyak dikomplain warga, itu wajar. Sebab, pengusaha tidak menyelesaikan izin pembangunan. “Untuk pembangunan usaha itu harus memiliki izin lingkungan. Jadi, warga bisa tahu dampak dan manfaat dari adanya pembangunan tambak tersebut,” terang Arifin.

Ditambahkan, dampak lingkungan karena pembangunan tambak harus ada yang bertanggung jawab. Sehingga, tidak merugikan warga. “Kalau ada jalan rusak, terus pemilik tambak tidak mau ganti rugi lantas siapa yang mau ganti rugi? Makanya kami sebetulnya juga ingin tahu secara lengkap terkait dampak lingkungannya dan penanganan yang dilakukan oleh pengusaha seperti apa, kami mau tahu itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Ratakan Tanah Stadion dengan Alat Berat

Sementara itu, Sekdis Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Akhmad Purwandi mengaku belum menerima pendaftaran izin lingkungan. “Dokumen UKL-UPL itu tidak ada. bahkan proses pengajuannya belum ada yang masuk kepada kami,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, pembangunan tambak harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Sebab ada syarat yang harus dilengkapi. “Ini menyangkut dampak lingkungan. Bisa berdampak pada warga, atau fasilitas lain yang rusak karena usaha tersebut,” ungkapnya.

salah satu pemilik tambak, Yudi mengelak jika pembangunan tambaknya dikatakan tidak memiliki izin. “Proses izinnya sudah lengkap. Persoalan UKL-UPL yang katanya tidak diurus itu, kami sudah proses dan sudah memegang beberapa dokumen. Tapi kok bisa DLH bilang tidak ada dokumen UKL-UPL,” ungkapnya.

Selain itu, Yudi mengaku masih mempertimbangkan rekomendasi penutupan sementara pembangunan tambak. Dia masih akan melakukan rapat bersama pimpinannya. “Kami mau tanyakan dulu kepada pimpinan kami. Apakah ditutup atau tidak?,” pungkasnya. (wan/pri)

MANGARAN, Jawa Pos Radar Situbondo – Meski belum mengantongi izin, oknum pengusaha sudah nekat membangun tambak di Dusun Tanjungsari, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Situbondo. Warga yang dirugikan melapor kepada anggota DPRD Situbondo. Para wakil rakyat tersebut langsung turun melakukan inspeksi mendadak (sidak), Kamis (4/8) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, pengusaha tambak tidak bisa menunjukkan izin pembangunan usaha tambak.  Saat itu juga, langsung dilakukan rapat bersama pemilik usaha tambak, penambang dan OPD terkait Pemkab Situbondo.

“Kami kecewa berat dengan peristiwa ini.  Apa yang sudah menjadi aturan pemerintah tidak diikuti. Aturan diabaikan. Seperti syarat UKL-UPL yang wajib dimiliki justru belum diproses,” ujar Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin.

Politisi asal Kecamatan Mangaran itu mengaku, DPRD dan OPD terkait Pemkab Situbondo sudah sepakat agar pembangunan tambak dihentikan sementara waktu. Pengelola diminta melengkapi izin. “Bagi kami ini sudah fatal. Selama izinnya belum lengkap jangan sampai pembangunannya terus dilaksanakan,” tegasnya.

Baca Juga :  Ribuan Tenaga Honorer Terancam Dirumahkan

Arifin menyebutkan, pembangunan tambak seringkali dikeluhkan masyarakat. Karena dampak lingkungannya sangat merugikan. “Kami yang kena marah warga karena adanya kegiatan pembangunan tambak. Makanya, untuk mengetahui kebenarannya, Komisi III langsung  mendatangi lokasi tambak,” ungkap Arifin.

Dia mengaku, jika pembangunan tambak banyak dikomplain warga, itu wajar. Sebab, pengusaha tidak menyelesaikan izin pembangunan. “Untuk pembangunan usaha itu harus memiliki izin lingkungan. Jadi, warga bisa tahu dampak dan manfaat dari adanya pembangunan tambak tersebut,” terang Arifin.

Ditambahkan, dampak lingkungan karena pembangunan tambak harus ada yang bertanggung jawab. Sehingga, tidak merugikan warga. “Kalau ada jalan rusak, terus pemilik tambak tidak mau ganti rugi lantas siapa yang mau ganti rugi? Makanya kami sebetulnya juga ingin tahu secara lengkap terkait dampak lingkungannya dan penanganan yang dilakukan oleh pengusaha seperti apa, kami mau tahu itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Hari Pertama Buka, Pasir Putih Langsung Diserbu Pengunjung

Sementara itu, Sekdis Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Akhmad Purwandi mengaku belum menerima pendaftaran izin lingkungan. “Dokumen UKL-UPL itu tidak ada. bahkan proses pengajuannya belum ada yang masuk kepada kami,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, pembangunan tambak harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Sebab ada syarat yang harus dilengkapi. “Ini menyangkut dampak lingkungan. Bisa berdampak pada warga, atau fasilitas lain yang rusak karena usaha tersebut,” ungkapnya.

salah satu pemilik tambak, Yudi mengelak jika pembangunan tambaknya dikatakan tidak memiliki izin. “Proses izinnya sudah lengkap. Persoalan UKL-UPL yang katanya tidak diurus itu, kami sudah proses dan sudah memegang beberapa dokumen. Tapi kok bisa DLH bilang tidak ada dokumen UKL-UPL,” ungkapnya.

Selain itu, Yudi mengaku masih mempertimbangkan rekomendasi penutupan sementara pembangunan tambak. Dia masih akan melakukan rapat bersama pimpinannya. “Kami mau tanyakan dulu kepada pimpinan kami. Apakah ditutup atau tidak?,” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/