alexametrics
25.5 C
Banyuwangi
Wednesday, July 6, 2022

Rekomendasi Tambang dari APSI Disoal

SITUBONDO– Dugaan beredarnya sejumlah rekomendasi (Rekom) material atau hasil tambang oleh Asosiasi Penambang Situbondo (APSI) terhadap para kontraktor yang mendapat proyek APBD 2018 mulai menjadi pembicaran masyarakat. Diduga Satuan Kerja Perangkat daerah (PA) sebagai pengguna anggaran tidak selektif dalam memilih asosiasi penambang.

 Sebagaimana yang disampaikan Junaedi, warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Menurutnya, sudah seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran (PA) selektif dalam memilih asosiasi penambang. Dengan cara meninjau izin para anggotanya dari Dinas ESDM dan P2T Provinsi Jawa Timur.

“Kalau APSI itu masih eksis, maka APSI harus menunjukkan izin tambang yang ada dan siapa saja anggota penambangnya? Selain itu, lokasi tambangnya juga harus jelas,” tuturnya, kemarin (5/6). 

Ketua LSM Gempur itu mengatakan, jika rekom material yang dikeluarkan dan menggunakan kop dari APSI tetap dipaksakan kepada kontraktor, maka pihaknya tak segan-segan akan melapor ke pihak berwajib. Sebab selama ini pihaknya menduga APSI belum mengantongi izin pertambangan. “Karena itu, para kontraktor jangan mau dibodohi dengan itu. Sebab, mereka juga mencari makan,”tandasnya

Tidak hanya Junaedi saja, anggota LSM Penjara, Dafit Haryono juga mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan kepada kontraktor mengenai dasar mereka mengeluarkan rekom material dengan nama APSI. “Yang namanya sebuah asosiasi penambang itu kan anggotanya harus para penambang. Tapi pada kenyataannya mana. Karena itu, saya masih bertanya-tanay, bisa-bisanya mereka mengeluarkan rekom material,” terang Dafit.

Sementara itu, Ketua APSI Situbondo, Amirul Mustofa masih belum memberikan komentar terkait dengan sorotan sejumlah LSM tersebut. Saat dikonfirmasi dia mengaku sedang ada pertemuan di Surabaya. “Saya masih ada di Surabaya mas, masih meeting tunggu sebentar ya,” katanya seraya menutup telepon. (zul/pri)

SITUBONDO– Dugaan beredarnya sejumlah rekomendasi (Rekom) material atau hasil tambang oleh Asosiasi Penambang Situbondo (APSI) terhadap para kontraktor yang mendapat proyek APBD 2018 mulai menjadi pembicaran masyarakat. Diduga Satuan Kerja Perangkat daerah (PA) sebagai pengguna anggaran tidak selektif dalam memilih asosiasi penambang.

 Sebagaimana yang disampaikan Junaedi, warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Menurutnya, sudah seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran (PA) selektif dalam memilih asosiasi penambang. Dengan cara meninjau izin para anggotanya dari Dinas ESDM dan P2T Provinsi Jawa Timur.

“Kalau APSI itu masih eksis, maka APSI harus menunjukkan izin tambang yang ada dan siapa saja anggota penambangnya? Selain itu, lokasi tambangnya juga harus jelas,” tuturnya, kemarin (5/6). 

Ketua LSM Gempur itu mengatakan, jika rekom material yang dikeluarkan dan menggunakan kop dari APSI tetap dipaksakan kepada kontraktor, maka pihaknya tak segan-segan akan melapor ke pihak berwajib. Sebab selama ini pihaknya menduga APSI belum mengantongi izin pertambangan. “Karena itu, para kontraktor jangan mau dibodohi dengan itu. Sebab, mereka juga mencari makan,”tandasnya

Tidak hanya Junaedi saja, anggota LSM Penjara, Dafit Haryono juga mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan kepada kontraktor mengenai dasar mereka mengeluarkan rekom material dengan nama APSI. “Yang namanya sebuah asosiasi penambang itu kan anggotanya harus para penambang. Tapi pada kenyataannya mana. Karena itu, saya masih bertanya-tanay, bisa-bisanya mereka mengeluarkan rekom material,” terang Dafit.

Sementara itu, Ketua APSI Situbondo, Amirul Mustofa masih belum memberikan komentar terkait dengan sorotan sejumlah LSM tersebut. Saat dikonfirmasi dia mengaku sedang ada pertemuan di Surabaya. “Saya masih ada di Surabaya mas, masih meeting tunggu sebentar ya,” katanya seraya menutup telepon. (zul/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/