alexametrics
23.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Penegakan Hukum pada Pejabat Belum Terbukti

SITUBONDO – Kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menindak pejabat yang terlibat kasus dugaan korupsi, dinilai masih kurang memuaskan. Buktinya, belum ada pejabat di Situbondo yang diporses secara hukum.

Abdurrahman Saleh, salah satu aktivis hukum mengatakan, pelanggaran pidana oleh para pejabat sangat banyak. Akan tetapi semuanya tidak jelas ujungnya. “Yang jadi korban cuma kepala desa, mana ada pejabat?,” katanya.

Karena itu, wajar jika masyarakat mempertanyakan komitmen APH dalam menindak pejabat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Dalam pandangannya, belum ada pejabat pemerintah di Situbondo yang dijerat hukuman.

Karena itu, dia berharap kepada APH untuk bekerja lebih profesional. Artinya, tidak memandang status seseorang. “Pakai standar hukum pidana saja. Kalau sudah ada dua alat bukti pendukung, suatu kasus bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan,” katanya.

Kata dia, reformasi hukum sangat tegas. Bahwa, hukum itu tidak tajam ke bawah dan juga tidak tumpul ke atas. “Harus tajam dimana-mana. Tidak bisa membedakan antara si A dengan si B,” tambah pria yang berporfesi sebagai pengacara itu.

Abdurrahman menyampaikan hal ini karena ada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk organik yang kasusnya masih diproses Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Dia khawatir kasus ini mandek karena diduga melibatkan sejumlah pejabat.

Dia menerangkan, kasus tersebut harus dikawal masyarakat agar tidak berhenti begitu saja seperti kasus yang sudah ada. Dia juga meminta kepada penegak hukum untuk mengusutnya. “Kalau memang sudah ada dua alat bukti, segera tingkatkan ke penyidikan.

Salah satu pejabat di Kejari Situbondo yang ditanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk organik, enggan berkomentar. Dia meminta agar dikonfirmasi ke Kasie Intel selaku humas. Sayangnya, yang bersangkutan tidak ada di tempat.

Program pengadaan pupuk ini melekat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Situbondo. pengadaan pupuk organik merupakan bagian dari program pengembangan padi unggul yang dianggarkan sebesar Rp.2 miliar lebih. Program ini terbagi dalam tiga kegiatan. Khusus untuk pengadaan pupuk, anggarannnya sebesar Rp.748 juta. (bib/pri)

SITUBONDO – Kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menindak pejabat yang terlibat kasus dugaan korupsi, dinilai masih kurang memuaskan. Buktinya, belum ada pejabat di Situbondo yang diporses secara hukum.

Abdurrahman Saleh, salah satu aktivis hukum mengatakan, pelanggaran pidana oleh para pejabat sangat banyak. Akan tetapi semuanya tidak jelas ujungnya. “Yang jadi korban cuma kepala desa, mana ada pejabat?,” katanya.

Karena itu, wajar jika masyarakat mempertanyakan komitmen APH dalam menindak pejabat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Dalam pandangannya, belum ada pejabat pemerintah di Situbondo yang dijerat hukuman.

Karena itu, dia berharap kepada APH untuk bekerja lebih profesional. Artinya, tidak memandang status seseorang. “Pakai standar hukum pidana saja. Kalau sudah ada dua alat bukti pendukung, suatu kasus bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan,” katanya.

Kata dia, reformasi hukum sangat tegas. Bahwa, hukum itu tidak tajam ke bawah dan juga tidak tumpul ke atas. “Harus tajam dimana-mana. Tidak bisa membedakan antara si A dengan si B,” tambah pria yang berporfesi sebagai pengacara itu.

Abdurrahman menyampaikan hal ini karena ada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk organik yang kasusnya masih diproses Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Dia khawatir kasus ini mandek karena diduga melibatkan sejumlah pejabat.

Dia menerangkan, kasus tersebut harus dikawal masyarakat agar tidak berhenti begitu saja seperti kasus yang sudah ada. Dia juga meminta kepada penegak hukum untuk mengusutnya. “Kalau memang sudah ada dua alat bukti, segera tingkatkan ke penyidikan.

Salah satu pejabat di Kejari Situbondo yang ditanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk organik, enggan berkomentar. Dia meminta agar dikonfirmasi ke Kasie Intel selaku humas. Sayangnya, yang bersangkutan tidak ada di tempat.

Program pengadaan pupuk ini melekat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Situbondo. pengadaan pupuk organik merupakan bagian dari program pengembangan padi unggul yang dianggarkan sebesar Rp.2 miliar lebih. Program ini terbagi dalam tiga kegiatan. Khusus untuk pengadaan pupuk, anggarannnya sebesar Rp.748 juta. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/