alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Pemilik Toko Dekat Jembatan Paraaman Tuntut Kompensasi Penutupan

SITUBONDO – Pembangunan jembatan Paraaman di Kota Santri terus menuai pro dan kontra. Yang terbaru, sejumlah pemilik toko meminta kompensasi ganti rugi karena omsetnya menurun drastis sejak jembatan itu mulai dibangun Agustus 2021 lalu.

Pembangunan Jembatan Paraaman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo diprediksi akan selesai akhir tahun ini. Namun, sejak mulai dibangun, kegiatannya memunculkan keresahan tersendiri bagi sejumlah warga dan pemilik toko yang ada di sekitarnya.

Usut punya usut, keresahan tersebut karena para pemilik toko mengalami kerugian sejak jembatan itu dibangun. Arus lalu lintas dialihkan. Omset pun turun. Sehingga, mereka menuntut ganti rugi. Yang lebih membuat mereka tak nyaman, kontruksi jembatan yang baru ternyata dinilai tidak bersahabat bagi mereka. Sebab, tingginya naik satu meter lebih, dibandingkan posisi lama. Keadaan tersebut membuat bangunan yang ada menjadi ‘tenggelam’.

Sejumlah pemilik toko di sekitar jembatan Paraaman tersebut sudah pernah mengadukan permasalahan tersebut ke Komisi III DPRD Situbondo agar bisa menemukan jalan keluar. “Makanya dalam kunjungan kerja Komisi III beberapa waktu lalu kita membawa persoalan ini Dinas PU dan Bina Marga,” terang Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Bashori Shanhaji kepada koran ini.

Warga mengaku tak menyangka jika tinggi jembatan yang baru, akan menenggelamkan bangunan mereka. Sebab, saat sosialisasi, hanya disampaikan bahwa akan ada rehab pembangunan jembatan. Tidak disampaikan secara detil tentang kontruksi jembatan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo, Tulus Prijatmadji mengakui jika baru-baru ini sejumlah pemilik toko di Jalan Diponegoro mengadukan permasalahan yang dialaminya ke Komisi III DPRD Situbondo. “Dari hasil pertemuan, PPK proyek pembangunan jembatan Paraaman tidak akan memberikan kompensasi terhadap pemilik toko atas keluhan sepinya pembeli,” katanya.

Penyebabnya, PPK mengaku kesulitan untuk memberikan uang pengganti kerugian. Sebab, tidak pernah dianggarkan dalam RAB kegiatan pembangunan jembatan. “Perbaikan jembatan merupakan kewenangan penuh Pemprov Jatim. Sebab, jembatan tersebut masuk kelas jalan Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.

Tulus menyampaikan, agar pemilik toko memahami dan menyadari bahwa kegiatan proyek tersebut murni untuk masyarakat. Meski demikian, Tulus tetap bisa memahami jika ada tuntutan kompensasi yang disampaikan pemilik toko sekitar jembatan.

Tulus menyatakan, setiap pembangunan, termasuk perbaikan jembatan akan memiliki resiko. Apalagi di lokasi ada penumpukan material. Namun yang terpenting, tidak menimbulkan persoalan. “Kita pastikan awal 2022 akses tersebut sudah bisa digunakan bagi pengguna jalan,” imbuhnya. (jon/pri)

SITUBONDO – Pembangunan jembatan Paraaman di Kota Santri terus menuai pro dan kontra. Yang terbaru, sejumlah pemilik toko meminta kompensasi ganti rugi karena omsetnya menurun drastis sejak jembatan itu mulai dibangun Agustus 2021 lalu.

Pembangunan Jembatan Paraaman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo diprediksi akan selesai akhir tahun ini. Namun, sejak mulai dibangun, kegiatannya memunculkan keresahan tersendiri bagi sejumlah warga dan pemilik toko yang ada di sekitarnya.

Usut punya usut, keresahan tersebut karena para pemilik toko mengalami kerugian sejak jembatan itu dibangun. Arus lalu lintas dialihkan. Omset pun turun. Sehingga, mereka menuntut ganti rugi. Yang lebih membuat mereka tak nyaman, kontruksi jembatan yang baru ternyata dinilai tidak bersahabat bagi mereka. Sebab, tingginya naik satu meter lebih, dibandingkan posisi lama. Keadaan tersebut membuat bangunan yang ada menjadi ‘tenggelam’.

Sejumlah pemilik toko di sekitar jembatan Paraaman tersebut sudah pernah mengadukan permasalahan tersebut ke Komisi III DPRD Situbondo agar bisa menemukan jalan keluar. “Makanya dalam kunjungan kerja Komisi III beberapa waktu lalu kita membawa persoalan ini Dinas PU dan Bina Marga,” terang Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Bashori Shanhaji kepada koran ini.

Warga mengaku tak menyangka jika tinggi jembatan yang baru, akan menenggelamkan bangunan mereka. Sebab, saat sosialisasi, hanya disampaikan bahwa akan ada rehab pembangunan jembatan. Tidak disampaikan secara detil tentang kontruksi jembatan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo, Tulus Prijatmadji mengakui jika baru-baru ini sejumlah pemilik toko di Jalan Diponegoro mengadukan permasalahan yang dialaminya ke Komisi III DPRD Situbondo. “Dari hasil pertemuan, PPK proyek pembangunan jembatan Paraaman tidak akan memberikan kompensasi terhadap pemilik toko atas keluhan sepinya pembeli,” katanya.

Penyebabnya, PPK mengaku kesulitan untuk memberikan uang pengganti kerugian. Sebab, tidak pernah dianggarkan dalam RAB kegiatan pembangunan jembatan. “Perbaikan jembatan merupakan kewenangan penuh Pemprov Jatim. Sebab, jembatan tersebut masuk kelas jalan Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.

Tulus menyampaikan, agar pemilik toko memahami dan menyadari bahwa kegiatan proyek tersebut murni untuk masyarakat. Meski demikian, Tulus tetap bisa memahami jika ada tuntutan kompensasi yang disampaikan pemilik toko sekitar jembatan.

Tulus menyatakan, setiap pembangunan, termasuk perbaikan jembatan akan memiliki resiko. Apalagi di lokasi ada penumpukan material. Namun yang terpenting, tidak menimbulkan persoalan. “Kita pastikan awal 2022 akses tersebut sudah bisa digunakan bagi pengguna jalan,” imbuhnya. (jon/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/