25 C
Banyuwangi
Tuesday, November 29, 2022

Tuding Penambang Ilegal Lebih Banyak Merusak Lingkungan

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Aktivitas penambangan di Kabupaten Situbondo hanya bisa membuat lingkungan rusak. Namun, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kecil.  Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Situbondo, Ir. H. Timbul Surjanto, M.M menjelaskan, kondisi jalan akibat dilalui kendaraan muatan tambang semakin memprihatinkan. Kini jalan yang dilewati masyarakat banyak yang rusak.

“Persoalan jalan rusak ini yang masih kita bahas. Sehingga bisa segera diatasi. Karena kondisi jalan yang rusak justru banyak dilalui masyarakat,” ujarnya, Senin (3/10).

Kata dia, pemerintah telah membentuk tim pengawas aktivitas penambang di wilayah Kota Santri. Tugasnya untuk membina para penambang legal dan mengawasi aktivitas tambang yang legal dan ilegal. “Untuk pembinaan ini kami fokus bagaimana penambang legal di Situbondo bisa bekerja dengan maksimal. Membawa muatan produksi tambang tidak melebihi ukuran, untuk mengurangi kerusakan jalan misalnya. Namun untuk rencana pengawasan ini, selain terhadap tambang yang beroperasi secara resmi, kami juga menyasar aktivitas penambang yang ilegal,” ucapnya.

Baca Juga :  Di Situbondo Hanya Ada 12 Tambang Legal

Diakuinya, saat ini untuk mengawasi kegiatan tambang ilegal di Situbondo sulit untuk dilakukan. Sebab, data yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih meragukan. Pasalnya, ada data lain yang dimiliki oleh DPRD. “Jujur memang ada kendala untuk pengawasan tambang saat ini. Karena banyak data dan berbeda. Itu diketahui setelah Pemkab Situbondo bersama DPRD melakukan rapat terkait sinkronisasi data tambang pada bulan September lalu,” ucap pria mantan Camat Kapongan itu.

Timbul mengatakan, tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Sebab terbatas oleh kewenangan dalam menindak kegiatan tambang yang bermasalah. Sebab, kewenangan tersebut menjadi tugas dari pemerintah pusat. “Ini pun juga masih kami bahas terkait tindakan yang akan dilakukan pemerintah daerah kalau ada tambang yang bermasalah, terutama tidak memiliki izin,” ucapnya.

Baca Juga :  Siswa SMADA Terpapar dari Klaster Keluarga

Menurutnya, tambang yang tidak memiliki izin hanyak merusak lingkungan. Merugikan daerah. Pengusaha hanya menikmati hasil tambang, tanpa berkontribusi terhadap daerah. “Kami mencari cara bagaimana tindakan kita ke depan untuk tambang ilegal. Karena mereka hanya memikirkan usahanya sendiri, tanpa ada kontribusi pada daerah. Padahal pengusaha wajib membayar pajak,” jelasnya.

Timbul mengaku tidak tahu pasti besaran pembayaran pajak pelaku tambang pada daerah. Namun informasi yang diterima, masih kecil. “Saat ini pajak penjualan hasil tambang yang disetor kepada daerah masih kecil. Namun, belum diketahui secara pasti nominalnya,” kata pria berambut pendek itu.

Timbul menegaskan, tambang yang beroperasi saat ini diduga banyak tambang ilegal. Meski hal itu belum diketahui secara pasti keberadaannya, dirinya berpesan agar kegiatan tambang ilegal jangan terlalu bebangga hati. “Pemerintah akan menindak tambang ilegal, hanya saja masih menunggu waktu yang pas,” pungkasnya. (wan/pri)

SITUBONDO, Jawa Pos Radar Situbondo – Aktivitas penambangan di Kabupaten Situbondo hanya bisa membuat lingkungan rusak. Namun, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kecil.  Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Situbondo, Ir. H. Timbul Surjanto, M.M menjelaskan, kondisi jalan akibat dilalui kendaraan muatan tambang semakin memprihatinkan. Kini jalan yang dilewati masyarakat banyak yang rusak.

“Persoalan jalan rusak ini yang masih kita bahas. Sehingga bisa segera diatasi. Karena kondisi jalan yang rusak justru banyak dilalui masyarakat,” ujarnya, Senin (3/10).

Kata dia, pemerintah telah membentuk tim pengawas aktivitas penambang di wilayah Kota Santri. Tugasnya untuk membina para penambang legal dan mengawasi aktivitas tambang yang legal dan ilegal. “Untuk pembinaan ini kami fokus bagaimana penambang legal di Situbondo bisa bekerja dengan maksimal. Membawa muatan produksi tambang tidak melebihi ukuran, untuk mengurangi kerusakan jalan misalnya. Namun untuk rencana pengawasan ini, selain terhadap tambang yang beroperasi secara resmi, kami juga menyasar aktivitas penambang yang ilegal,” ucapnya.

Baca Juga :  Kapolresta: Polisi Bekingi Tambang Ilegal Bisa Dipecat

Diakuinya, saat ini untuk mengawasi kegiatan tambang ilegal di Situbondo sulit untuk dilakukan. Sebab, data yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih meragukan. Pasalnya, ada data lain yang dimiliki oleh DPRD. “Jujur memang ada kendala untuk pengawasan tambang saat ini. Karena banyak data dan berbeda. Itu diketahui setelah Pemkab Situbondo bersama DPRD melakukan rapat terkait sinkronisasi data tambang pada bulan September lalu,” ucap pria mantan Camat Kapongan itu.

Timbul mengatakan, tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Sebab terbatas oleh kewenangan dalam menindak kegiatan tambang yang bermasalah. Sebab, kewenangan tersebut menjadi tugas dari pemerintah pusat. “Ini pun juga masih kami bahas terkait tindakan yang akan dilakukan pemerintah daerah kalau ada tambang yang bermasalah, terutama tidak memiliki izin,” ucapnya.

Baca Juga :  Di Situbondo Hanya Ada 12 Tambang Legal

Menurutnya, tambang yang tidak memiliki izin hanyak merusak lingkungan. Merugikan daerah. Pengusaha hanya menikmati hasil tambang, tanpa berkontribusi terhadap daerah. “Kami mencari cara bagaimana tindakan kita ke depan untuk tambang ilegal. Karena mereka hanya memikirkan usahanya sendiri, tanpa ada kontribusi pada daerah. Padahal pengusaha wajib membayar pajak,” jelasnya.

Timbul mengaku tidak tahu pasti besaran pembayaran pajak pelaku tambang pada daerah. Namun informasi yang diterima, masih kecil. “Saat ini pajak penjualan hasil tambang yang disetor kepada daerah masih kecil. Namun, belum diketahui secara pasti nominalnya,” kata pria berambut pendek itu.

Timbul menegaskan, tambang yang beroperasi saat ini diduga banyak tambang ilegal. Meski hal itu belum diketahui secara pasti keberadaannya, dirinya berpesan agar kegiatan tambang ilegal jangan terlalu bebangga hati. “Pemerintah akan menindak tambang ilegal, hanya saja masih menunggu waktu yang pas,” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/