alexametrics
29.3 C
Banyuwangi
Tuesday, August 9, 2022

Fraksi Demokrat Minta Perda Miras Dievaluasi

SITUBONDO – Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dinilai perlu mengevaluasi peraturan daerah (perda) tentang peredaran dan pengawasan minuman keras (miras). Pasalnya, ada beberapa kelemahan dalam regulasi tersebut.

Ketua fraksi Demokrat, Janur Sasra Ananda mengatakan, evaluasi diperlukan, karena selama ini eksekusinya masih lemah. Seperti penindakan terhadap pengedar yang terjaring operasi petugas. Mereka tidak bisa diambil tindakan hukum. “Dievaluasi agar penindakan di lapangan lebih terasa lagi,” ujarnya.

Janur mengaku, untuk kepentingan itu, anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat sudah bertemu dengan Wakil Bupati Hj. Khoironi. Dia bersyukur, Wabup Nyai Khoi memberikan respon positif. “Sengaja menghadap Bu Wabup secara langsung, dan kami sampaikan bahwa Situbondo sudah ada perda miras,” katanya.

Baca Juga :  Penggunaan Tax Monitor Minim, Pendapatan Pajak pun Kecil

Menurut Janur, pemerintah harus lebih serius dalam menegakkan peredaran miras. Sebab, jika minuman beralkohol ini masih bebas diperjualbelikan, akan berdampak membahayakan terhadap generasi muda di Situbondo. “Beberapa tindak kriminal bermula peredaran miras yang tidak terawasi,” jelasnya.

Wabup Nyai Khoi mengatakan, masukan dari fraksi Demokrat tersebut akan dibicarakan dengan bupati. Dia mengatakan, terkait pengawasan peredaran miras memang akan menjadi atensinya. “Kalau memang perlu evaluasi, kita akan evaluasi. Tapi nanti saya bicarakan dulu,” ujarnya.

Dia menambahkan, regulasi tentang hal itu sudah ada. Tidak hanya perda, akan tetapi peraturan bupati (perbup) juga sudah diterbitkan beberapa tahun lalu. “Kita lihat dulu, apakah benar eksekusinya lemah. Kalau lemah, kenapa bisa begitu. Kendalanya apa,” tambah Nyai Khoi.

Baca Juga :  DKS Gelar Saresehan Pakaian Khas Situbondo

Untuk eksekusi peredaran dan pengawasan miras, menjadi ranah Satpol PP. Karena itu, jika sudah ada payung hukumnya, Satpol PP seharusnya bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. “Informasinya, anggaran di Satpol PP masih sedikit. Jadi kalau diperlukan, kami akan menaikkkan anggarannya. Tentunya berdasarkan hasil kajian bersama,” pungkas Nyai Khoi. (bib/pri)

SITUBONDO – Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dinilai perlu mengevaluasi peraturan daerah (perda) tentang peredaran dan pengawasan minuman keras (miras). Pasalnya, ada beberapa kelemahan dalam regulasi tersebut.

Ketua fraksi Demokrat, Janur Sasra Ananda mengatakan, evaluasi diperlukan, karena selama ini eksekusinya masih lemah. Seperti penindakan terhadap pengedar yang terjaring operasi petugas. Mereka tidak bisa diambil tindakan hukum. “Dievaluasi agar penindakan di lapangan lebih terasa lagi,” ujarnya.

Janur mengaku, untuk kepentingan itu, anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat sudah bertemu dengan Wakil Bupati Hj. Khoironi. Dia bersyukur, Wabup Nyai Khoi memberikan respon positif. “Sengaja menghadap Bu Wabup secara langsung, dan kami sampaikan bahwa Situbondo sudah ada perda miras,” katanya.

Baca Juga :  750 Hektare Lahan Kritis Siap Ditanami Sorgum

Menurut Janur, pemerintah harus lebih serius dalam menegakkan peredaran miras. Sebab, jika minuman beralkohol ini masih bebas diperjualbelikan, akan berdampak membahayakan terhadap generasi muda di Situbondo. “Beberapa tindak kriminal bermula peredaran miras yang tidak terawasi,” jelasnya.

Wabup Nyai Khoi mengatakan, masukan dari fraksi Demokrat tersebut akan dibicarakan dengan bupati. Dia mengatakan, terkait pengawasan peredaran miras memang akan menjadi atensinya. “Kalau memang perlu evaluasi, kita akan evaluasi. Tapi nanti saya bicarakan dulu,” ujarnya.

Dia menambahkan, regulasi tentang hal itu sudah ada. Tidak hanya perda, akan tetapi peraturan bupati (perbup) juga sudah diterbitkan beberapa tahun lalu. “Kita lihat dulu, apakah benar eksekusinya lemah. Kalau lemah, kenapa bisa begitu. Kendalanya apa,” tambah Nyai Khoi.

Baca Juga :  Penyidik Telusuri Produsen Kosmetik Ilegal di Bali dan Jombang

Untuk eksekusi peredaran dan pengawasan miras, menjadi ranah Satpol PP. Karena itu, jika sudah ada payung hukumnya, Satpol PP seharusnya bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. “Informasinya, anggaran di Satpol PP masih sedikit. Jadi kalau diperlukan, kami akan menaikkkan anggarannya. Tentunya berdasarkan hasil kajian bersama,” pungkas Nyai Khoi. (bib/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/